Suara.com - Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, menilai sebaiknya Partai NasDem segera menarik mundur menterinya dari kabinet pemerintahan Jokowi-Maruf.
Menurutnya, kekinian menteri-menteri dari NasDem semakin terisolir pasca Menkominfo yang juga Sekjen Partai NasDem Johnny G Plate ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi proyek BTS BAKTI Kominfo.
"Kasus tersebut tampaknya membuat para menteri Nasdem semakin terisolisir di kabinet. Hal itu dapat membuat menteri dari NasDem semakin tidak nyaman dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya. Karena itu, lebih bijak Nasdem menarik mundur menterinya dari kabinet Jokowi," kata Jamiluddin kepada wartawan, Jumat (19/5/2023).
Ia mengatakan, tidak ada lagi yang perlu dipertahankan dan dibanggakan di kabinet tersebut.
"Menteri dari NasDem sudah dianggap duri dalam kabinet Jokowi. Bahkan kesannya sudah tidak dibutuhkan," tuturnya.
Ia menilai, dengan menarik diri dari kabinet, NasDem sudah menjaga harga diri. Nasdem tidak jadi pengemis hanya untuk jabatan menteri.
Menurutnya, dengan mundur dari kabinet Jokowi, Nasdem akan dinilai tetap punya prinsip. Nasdem, kata dia, tidak akan dinilai sebagai partai pragmatis yang hanya mengejar jabatan dan kekuasaan.
"NasDem juga akan lebih leluasa dalam mengusung Anies. Sebab, tekanan dari Istana akan dapat lebih diminimalkan," ujarnya.
"NasDem juga tidak lagi sungkan untuk mensosialisasi Anies ke berbagai daerah. Termasuk tentunya meng-counter balik kritik-kritik yang dilontarkan partai koalisi terhadap Anies," sambungnya.
Baca Juga: Soal Johnny Plate Tersangka, Jokowi: Kita Harus Hormati Proses Hukum!
Lebih lanjut, ia mengatakan, keluarnya Nasdem dari kabinet juga akan memberi kekuasaan kepada Anies Baswedan sebagai bacapres NasDem dalam menyampaikan pesan-pesan politik.
Menurutnya, Anies tak perlu lagi menahan diri untuk mengkritik kebijakan pemerintah.
"Hal itu akan menguntungkan bagi Anies dalam upayanya mengerek elektabilitasnya. Keleluasaan itu akan membuat Anies dapat menyampaikan gagasan perubahan yang akan dilakukan lebih terbuka dan komprehensif," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Soal Johnny Plate Tersangka, Jokowi: Kita Harus Hormati Proses Hukum!
-
Jokowi Bicara Johnny G Plate Jadi Tersangka, Tepis Ada Intervensi Politik
-
'Senjata' Dua Menteri Jokowi Jika PA 212 Kepung Bandara Hadang Coldplay
-
Koalisi Perubahan Tegaskan Solid, Pencapresan Anies Tak Terganggu Status Tersangka Johnny G Plate
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- 4 Calon Pemain Naturalisasi Baru Era John Herdman, Kapan Diperkenalkan?
- Kakek Penjual Es Gabus Dinilai Makin 'Ngelunjak' Setelah Viral, Minta Mobil Saat Dikasih Motor
- 4 Mobil Kecil Bekas 80 Jutaan yang Stylish dan Bandel untuk Mahasiswa
- 5 Rekomendasi HP Rp1 Jutaan untuk Ojol, RAM 8 GB dan Baterai Awet
Pilihan
-
Bareskrim Geledah Kantor Shinhan Sekuritas Terkait Kasus Saham Gorengan
-
Dompet Menjerit Jelang Ramadan, Petani Tak Nikmati Harga Pangan yang Melambung Tinggi
-
Merayap dalam Senyap, Kenaikan Harga Pangan Semakin Mencekik Rakyat Kecil
-
Alarm Bahaya untuk BEI, Mengapa Indonesia Terancam Turun ke Kasta Banglades?
-
Isu Reshuffle untuk Singkirkan 'Orang Jokowi' Berhembus, Ini Jawaban Tegas Mensesneg
Terkini
-
Polisi Sebut Habib Bahar Ikut Lakukan Pemukulan di Kasus Penganiayaan Banser
-
Riza Chalid Diburu Interpol, Kerry Andrianto: Ayah Tak Tahu Apa-apa
-
Uji Coba Digitalisasi Bansos di Banyuwangi Diklaim Sukses, Angka Salah Sasaran Turun Drastis
-
Tak Sendiri, Habib Bahar Ternyata Tersangka Keempat Kasus Penganiayaan Banser!
-
Bareskrim Geledah Kantor Shinhan Sekuritas Terkait Kasus Saham Gorengan
-
Waspada Tren 'Whip Pink, Kepala BNN Singgung Risiko Kematian: Secara Regulasi Belum Masuk Narkotika
-
Anggaran Mitigasi Terbatas, BNPB Blak-blakan di DPR Andalkan Pinjaman Luar Negeri Rp949 Miliar
-
Berduka dari Abu Dhabi, Megawati Kenang Kesederhanaan Keluarga Jenderal Hoegeng dan Eyang Meri
-
KPK Panggil Eks Dirut Pertamina Elisa Massa Manik Terkait Kasus Jual Beli Gas PGN
-
Kolegium Dokter Harus Independen! MGBKI Kritik Kemenkes 'Kaburkan' Putusan Penting Ini