Mulai Berani, Ini Rentetan Kritik Anies Baswedan untuk Pemerintahan Jokowi

Suara.com - Anies Baswedan, bakal calon presiden (capres) yang diusung oleh Koalisi Perubahan untuk Persatuan mulai unjuk gigi dengan melancarkan sejumlah kritik pada pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Kritik yang ia lontarkan meliputi banyak hal, mulai dari masalah hukum, subsidi mobil listrik, hingga masalah hukum dan infrastruktur.

Kritik tersebut disampaikan dalam sejumlah kesempatan, di antaranya pidato kebangsaan, orasi bersama koalisi maupun ketika bertemu dengan para relawan.

Apa saja kritik Anies yang diarahkan kepada pemerintahan Joko Widodo? Berikut ulasannya.

Sentil soal subsidi mobil listrik

Dalam satu kesempatan beberapa waktu lalu, Anies tiba-tiba melancarkan kritik mengenai subsidi yang diberikan pemerintahan Jokowi.

Anies menilai kebijakan subsidi kepemilikan mobil listrik tersebut kurang tepat, karena menurut dia emisi karbon yang dihasilkan mobil listrik per kapita per kilometer lebih tinggi dari emisi karbon mobil bahan bakar minyak.

Padahal, pemerintah menggalakkan subdisi untuk kendaraan listrik untuk mendukung penurunan emisi karbon di Indonesia.

Bandingkan SBY dan Jokowi soal pembangunan jalan

Baca Juga: PDIP Permasalahkan Gibran Bertemu Prabowo, Rocky Gerung: Perubahan Total dan Rakyat yang Diuntungkan

Pada Sabtu (20/5/2023) lalu, dalam acara HUT ke-21 PKS, Anies menyatakan pembangunan jalan nasional tidak berbayar di era SBY jauh lebih banyak dibandingkan dengan era Jokowi.

Menurut mantan Gubernur DKI Jakarta itu, Jokowi berhasil membangun jalan tol dengan panjang 1.569 kilometer dari total jalan tol saat ini yakni sepanjang 2.499 kilometer.

Namun, untuk jalan non tol atau jalan tidak berbayar, Jokowi membangun sepanjang 19 ribu kilometer.

Menurut Anies, jumlah tersebut masih kalah jauh dengan pembangunan jalan tidak berbayar di era SBY sepanjang 144 ribu kilometer.

Sistem politik memeras kubu lawan

Dalam acara yang sama, Anies juga menyatakan institusi politik di Indonesia saat ini cenderung memeras dan menyingkirkan pihak-pihak yang ada di luar lingkar kekuasaan.