Suara.com - Anies Baswedan, bakal calon presiden (capres) yang diusung oleh Koalisi Perubahan untuk Persatuan mulai unjuk gigi dengan melancarkan sejumlah kritik pada pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Kritik yang ia lontarkan meliputi banyak hal, mulai dari masalah hukum, subsidi mobil listrik, hingga masalah hukum dan infrastruktur.
Kritik tersebut disampaikan dalam sejumlah kesempatan, di antaranya pidato kebangsaan, orasi bersama koalisi maupun ketika bertemu dengan para relawan.
Apa saja kritik Anies yang diarahkan kepada pemerintahan Joko Widodo? Berikut ulasannya.
Sentil soal subsidi mobil listrik
Dalam satu kesempatan beberapa waktu lalu, Anies tiba-tiba melancarkan kritik mengenai subsidi yang diberikan pemerintahan Jokowi.
Anies menilai kebijakan subsidi kepemilikan mobil listrik tersebut kurang tepat, karena menurut dia emisi karbon yang dihasilkan mobil listrik per kapita per kilometer lebih tinggi dari emisi karbon mobil bahan bakar minyak.
Padahal, pemerintah menggalakkan subdisi untuk kendaraan listrik untuk mendukung penurunan emisi karbon di Indonesia.
Bandingkan SBY dan Jokowi soal pembangunan jalan
Baca Juga: PDIP Permasalahkan Gibran Bertemu Prabowo, Rocky Gerung: Perubahan Total dan Rakyat yang Diuntungkan
Pada Sabtu (20/5/2023) lalu, dalam acara HUT ke-21 PKS, Anies menyatakan pembangunan jalan nasional tidak berbayar di era SBY jauh lebih banyak dibandingkan dengan era Jokowi.
Menurut mantan Gubernur DKI Jakarta itu, Jokowi berhasil membangun jalan tol dengan panjang 1.569 kilometer dari total jalan tol saat ini yakni sepanjang 2.499 kilometer.
Namun, untuk jalan non tol atau jalan tidak berbayar, Jokowi membangun sepanjang 19 ribu kilometer.
Menurut Anies, jumlah tersebut masih kalah jauh dengan pembangunan jalan tidak berbayar di era SBY sepanjang 144 ribu kilometer.
Sistem politik memeras kubu lawan
Dalam acara yang sama, Anies juga menyatakan institusi politik di Indonesia saat ini cenderung memeras dan menyingkirkan pihak-pihak yang ada di luar lingkar kekuasaan.
Berita Terkait
-
PDIP Permasalahkan Gibran Bertemu Prabowo, Rocky Gerung: Perubahan Total dan Rakyat yang Diuntungkan
-
Drama Tiga Babak Kritikan BEM UI Soal Jokowi Milik Parpol Bukan Rakyat
-
Jokowi Kedatangan Tamu Tokoh Nasional, Ternyata Ini yang Dibahas
-
Akui Lebih Percaya Jokowi, Desmond Gerindra: Sudah Banyak Megawati Bohongin Pak Prabowo
-
Hadiri Pertemuan Relawan, Ini Pesan Perubahan dari Anies Baswedan
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
Kantor BGN dan DPR RI Dijaga Ketat, 1.287 Personel Amankan Aksi Unjuk Rasa di Jakpus
-
Jenguk YTR di RSHS, KSP Dudung Langsung Hubungi Dirut BPJS Soal Biaya Perawatan
-
Koalisi Sipil Kritik Draf RUU HAM, Sebut Ada Pasal Karet hingga Ancam Independensi Komnas HAM
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar
-
Gus Ipul Ajak SP2MI Ambil Peran di Program Sekolah Rakyat
-
19 Ribu Anak Garut Putus Sekolah, Bupati 'Todong' ASN hingga Pengusaha Jadi Orang Tua Asuh!
-
Riset Ungkap Skema Hibah dan Pinjaman Lunak Paling Efektif Danai PLTS Komunitas