Suara.com - Presiden Joko Widodo alias Jokowi mengaku dirinya tak akan netral menyambut Pilpres 2024 mendatang dan akan ikut cawe-cawe alias terlibat dalam ajang pencarian calon presiden terbaik.
Sang Presiden menilai bahwa Pilpres 2024 merupakan kepentingan nasional yang krusial dan untuk itu ia harus ikut cawe-cawe demi bangsa dan negara.
"Ini demi kepentingan nasional, memilih pemimpin pada 2024 sangat krusial penting sekali. Saya tidak akan netral karena ini kepentingan nasional," kata sang Presiden di Istana, Jakarta, Senin (29/5/2023) sore.
"Untuk itu maka saya akan cawe-cawe," timpal Jokowi.
Sontak pernyataan Jokowi itu disambut dengan kritik segudang tokoh parpol yang mempertanyakan ke mana perginya netralitas sang Presiden.
Adapun beberapa tokoh politik kondang seperti Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny K Harman menjadi sosok yang mengkritik habis-habisan langkah sang Presiden ikut cawe-cawe.
Menjawab kritik tersebut, Istana Negara menyiapkan beberapa poin penjelasan mengapa sang Presiden bersikeras harus ikut cawe-cawe dalam menyambut Pilpres 2024.
Istana jelaskan alasan Jokowi cawe-cawe
Istana melalui Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin pada Senin (29/5/2023) menyampaikan salah satu alasan Jokowi cawe-cawe agar Pemilu sekaligus Pilpres 2024 dapat berlangsung secara demokratis, jujur, dan adil.
Baca Juga: Gibran Tolak Mentah-mentah Usulan Jokowi 3 Periode: Jangan Sampai Kejadian
Jokowi ingin penerusnya melanjutkan kinerjanya
Selain itu, Jokowi juga ingin presiden yang melanjutkan estafet kepemimpinannya dapat melanjutkan kinerja yang ia bangun selama dua periode menjabat.
Adapun Bey memaparkan beberapa kinerja Jokowi yang ingin menunjukkan keberlanjutan yakni pembangunan Ibu Kota Negara (IKN), hilirisasi, hingga transisi energi bersih.
Jokowi turun tangan awasi netralitas TNI dan Polri
Jokowi juga turun tangan dengan tujuan ingin secara langsung mengawasi netralitas TNI, Polri, hingga ASN demi Pemilu yang berkompetisi secara free and fair, sebagaimana yang diutarakan oleh Bey.
Jokowi urus hoax hingga AI nakal
Berita Terkait
-
Demi Bangsa dan Negara, Ini Pihak yang Dukung Jokowi Cawe-cawe Urusan Pemilu 2024
-
Setelah Jokowi Klaim Bakal Cawe-cawe di 2024, Anies Baswedan Minta Relawan Jaga Soliditas
-
Gibran Tolak Mentah-mentah Usulan Jokowi 3 Periode: Jangan Sampai Kejadian
-
Anies Sebut Ada yang Khawatir Dijegal, Setelah Jokowi Ngaku Cawe-cawe di Pemilu 2024, Siapa?
-
Respons Anies Usai Jokowi Nyatakan Ikut Campur di Pilpres 2024
Terpopuler
- 7 Serum Vitamin C yang Bisa Hilangkan Flek Hitam, Cocok untuk Usia 40 Tahun
- 5 Mobil Diesel Bekas Mulai 50 Jutaan Selain Isuzu Panther, Keren dan Tangguh!
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- Harta Kekayaan Abdul Wahid, Gubernur Riau yang Ikut Ditangkap KPK
- 5 Mobil Eropa Bekas Mulai 50 Jutaan, Warisan Mewah dan Berkelas
Pilihan
-
Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
-
Korban PHK Masih Sumbang Ratusan Ribu Pengangguran! Industri Pengolahan Paling Parah
-
Cuma Mampu Kurangi Pengangguran 4.000 Orang, BPS Rilis Data yang Bikin Kening Prabowo Berkerut
-
Rugi Triliunan! Emiten Grup Djarum, Blibli PHK 270 Karyawan
-
Angka Pengangguran Indonesia Tembus 7,46 Juta, Cuma Turun 4.000 Orang Setahun!
Terkini
-
Sultan Najamudin: Semua Mantan Presiden RI yang Telah Berpulang Layak Diberi Gelar Pahlawan
-
Tragis! Siswa Internasional Pahoa Jatuh dari Lantai 8: Fakta Baru Terungkap
-
Bela Soeharto dari Tuduhan Genosida, Fadli Zon: Nggak Pernah Ada Buktinya
-
Korupsi Minyak Pertamina: 8 Tersangka Dilimpahkan ke Pengadilan, Riza Chalid Lolos?
-
KPK Ungkap Modus 'Jatah Preman' Gubernur Riau, PKB: Buka Seterang-terangnya, Siapa di Balik Itu?
-
Warga Baduy Korban Begal Ditolak Rumah Sakit, Menko PMK Pratikno Turun Tangan
-
Kenaikan Tarif Transjakarta Masih Dikaji, Gubernur Pramono: Belum Tentu Naik
-
Gubernur Riau Abdul Wahid Minta 'Jatah Preman' ke Dinas PUPR Rp7 Miliar, KPK: Pakai Kode 7 Batang
-
Profil dan Pendidikan Rismon Sianipar yang Menduga Prabowo Tahu Ijazah Palsu Wapres Gibran
-
Pemprov Riau Diperingatkan KPK: Sudah 4 Gubernur Kena OTT! Ada Masalah Serius di PBJ?