Suara.com - Presiden Joko Widodo alias Jokowi mengaku dirinya tak akan netral menyambut Pilpres 2024 mendatang dan akan ikut cawe-cawe alias terlibat dalam ajang pencarian calon presiden terbaik.
Sang Presiden menilai bahwa Pilpres 2024 merupakan kepentingan nasional yang krusial dan untuk itu ia harus ikut cawe-cawe demi bangsa dan negara.
"Ini demi kepentingan nasional, memilih pemimpin pada 2024 sangat krusial penting sekali. Saya tidak akan netral karena ini kepentingan nasional," kata sang Presiden di Istana, Jakarta, Senin (29/5/2023) sore.
"Untuk itu maka saya akan cawe-cawe," timpal Jokowi.
Sontak pernyataan Jokowi itu disambut dengan kritik segudang tokoh parpol yang mempertanyakan ke mana perginya netralitas sang Presiden.
Adapun beberapa tokoh politik kondang seperti Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny K Harman menjadi sosok yang mengkritik habis-habisan langkah sang Presiden ikut cawe-cawe.
Menjawab kritik tersebut, Istana Negara menyiapkan beberapa poin penjelasan mengapa sang Presiden bersikeras harus ikut cawe-cawe dalam menyambut Pilpres 2024.
Istana jelaskan alasan Jokowi cawe-cawe
Istana melalui Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin pada Senin (29/5/2023) menyampaikan salah satu alasan Jokowi cawe-cawe agar Pemilu sekaligus Pilpres 2024 dapat berlangsung secara demokratis, jujur, dan adil.
Baca Juga: Gibran Tolak Mentah-mentah Usulan Jokowi 3 Periode: Jangan Sampai Kejadian
Jokowi ingin penerusnya melanjutkan kinerjanya
Selain itu, Jokowi juga ingin presiden yang melanjutkan estafet kepemimpinannya dapat melanjutkan kinerja yang ia bangun selama dua periode menjabat.
Adapun Bey memaparkan beberapa kinerja Jokowi yang ingin menunjukkan keberlanjutan yakni pembangunan Ibu Kota Negara (IKN), hilirisasi, hingga transisi energi bersih.
Jokowi turun tangan awasi netralitas TNI dan Polri
Jokowi juga turun tangan dengan tujuan ingin secara langsung mengawasi netralitas TNI, Polri, hingga ASN demi Pemilu yang berkompetisi secara free and fair, sebagaimana yang diutarakan oleh Bey.
Jokowi urus hoax hingga AI nakal
Berita Terkait
-
Demi Bangsa dan Negara, Ini Pihak yang Dukung Jokowi Cawe-cawe Urusan Pemilu 2024
-
Setelah Jokowi Klaim Bakal Cawe-cawe di 2024, Anies Baswedan Minta Relawan Jaga Soliditas
-
Gibran Tolak Mentah-mentah Usulan Jokowi 3 Periode: Jangan Sampai Kejadian
-
Anies Sebut Ada yang Khawatir Dijegal, Setelah Jokowi Ngaku Cawe-cawe di Pemilu 2024, Siapa?
-
Respons Anies Usai Jokowi Nyatakan Ikut Campur di Pilpres 2024
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO