Putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep dicalonkan untuk maju sebagai calon Wali Kota Depok. Sampai saat ini, setidaknya dukungan sudah diberikan oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang mendukung putra bungsu Jokowi tersebut untuk menjadi orang nomor satu di Depok.
Bahkan, baliho Kaesang Pangarep sebagai bakal calon Wali Kota Depok terpampang di beberapa titik yang ada di Depok.
Namun, di balik pihak-pihak yang pro apabila Kaesang maju dalam pemilihan calon Wali Kota Depok tersebut, terdapat juga penolakan yang datang dari beberapa pihak.
Lantas, siapa saja pihak yang kontra apabila Kaesang maju untuk jadi calon Wali Kota Depok tersebut? Simak informasi lengkapnya berikut ini.
Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
Penolakan datang dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang diketahui sejauh ini menguasai wilayah tersebut.
Wakil Ketua Dewan Syuro PKS Hidayat Nur Wahid atau HNW buka suara terkait dengan wacana Kaesang untuk maju di Pilwalkot Depok. Ia menyebut bahwa PKS siap bersaing dengan siapa saja di Pilwalkot Depok, tetapi HNW menegaskan bahwa partainya tidak berminat untuk mendukung Kaesang.
HNW menegaskan bahwa PKS masih mempunyai banyak kader yang bisa diusung untuk menjadi calon Wali Kota Depok.
Tak hanya itu, HNW mewakili PKS juga menyebutkan bahwa kemunculan nama Kaesang di Depok merupakan sesuatu yang aneh, hal tersebut dikarenakan Kaesang bukanlah orang Depok.
Baca Juga: MUI 'Sentil' Jokowi: Mending Fokus Urus Negara Dibanding Sibuk Cawe-cawe Pemilu
Ia memandang bahwa Kaesang tidak memiliki rekam jejak di kota tersebut, sehingga menjadi hal yang aneh apabila Kaesang tiba-tiba maju sebagai calon Wali Kota Depok.
Gibran Rakabuming Raka
Kakak kandung Kaesang juga sepakat dengan apa yang disampaikan oleh PKS. Gibran setuju dengan saran PKS agar Kaesang tidak maju di Pilkada Depok.
Bahkan Gibran juga mengomentari baliho bergambar wajah adiknya Kaesang Pangarep yang terpasang di Depok, Jawa Barat.
Gibran menyebut bahwa ia setuju apabila Kaesang tidak mencalonkan diri Depok karena tidak punya kedekatan historis. Ia menyebut alasannya sepakat dengan saran PKS karena Kaesang bukanlah merupakan warga Depok.
Farhat Abbas
Berita Terkait
-
Fakta Menarik Warung Bakmi Pak Pele Jogja: Jokowi sampai Pesan 100 Porsi, Habis Jutaan
-
Kaesang Pangarep Puji istri Seperti Malaikat, Erina Gudono: Bau-bau Pemilu Sudah Dekat
-
5 Bahaya Cawe-cawe Jokowi Di Pemilu 2024 Menurut Pengamat, Nomor 3 Mengkhawatirkan!
-
Dapat Kaus dari Jokowi Saat Kunjungan ke Jembatan Kretek II, Endang: Bakal Saya Simpan untuk Kenang-kenangan
-
Blak-blakan Jokowi Sebut mau Cawe-cawe di Pemilu 2024, Ini Beragam Reaksi Keras Oposisi
Terpopuler
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Adu Tajam! Persija Punya Mauro Zijlstra, Persib Ada Sergio Castel, Siapa Bomber Haus Gol?
Pilihan
-
Ketika Hujan Tak Selalu Berkah, Dilema Petani Sukoharjo Menjaga Dapur Tetap Ngebul
-
KPK Cecar Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Soal Holding Minyak dan Gas
-
Diduga Nikah Lagi Padahal Masih Bersuami, Kakak Ipar Nakula Sadewa Dipolisikan
-
Lebih dari 150 Ribu Warga Jogja Dinonaktifkan dari PBI JK, Warga Kaget dan Bingung Nasib Pengobatan
-
Gempa Pacitan Guncang Jogja, 15 Warga Terluka dan 14 KA Berhenti Luar Biasa
Terkini
-
Dasco Ungkap Arahan Prabowo di HUT ke-18 Gerindra: Jaga Uang Rakyat, Jangan Berbuat Perilaku Tercela
-
Gerindra Akhirnya Minta Maaf, Atribut Partainya Ganggu Masyarakat di Jalan
-
Habiburokhman Sebut Pernyataan Abraham Samad Soal Reformasi Polri Salah Kaprah
-
IPW Nilai Polri Bisa Mudah Dipengaruhi Kepentingan Politik Jika di Bawah Kementerian
-
Semangat Berdikari, Soekarno Run Runniversary 2026 Siapkan Beasiswa Pelajar dan Inovasi 'Zero Waste'
-
Anggota DPRD DKI beberkan kondisi memprihatinkan Flyover Pesing
-
Sekolah Rakyat Tuban Tunjukkan Dampak Positif, Sekolah Permanen Disiapkan
-
Ferdinand Hutahean: Penempatan Polri di Bawah Kementerian Bukan Solusi Benahi Keluhan Masyarakat
-
Usai Gelar Perkara, KPK Tetapkan Status Hukum Hakim dan Pihak Lain yang Terjaring OTT di Depok
-
KPK Geledah Kantor Pusat Bea Cukai dan Rumah Tersangka, Dokumen hingga Uang Tunai Diamankan