Suara.com - Partai Demokrat berencana melakukan evaluasi terhadap pencapresan Anies Baswedan jika tidak kunjung melakukan dekalarasi cawapres hingga Juni 2023 ini. Menurut Demokrat, deklarasi pasangan capres dan cawapres teramat penting.
"Kalau Juni belum deklarasi berpasangan, kemungkinan Demokrat akan mengevaluasi," kata Ketua Bappilu Demokrat Andi Arief kepada wartawan, Senin (5/6/2023).
Diketahui saat ini elektabilitas Anies mengalami kemerosotan dari sejumlah hasil survei. Menurut Andi hal itu tidak terlepas dari lambatnya deklarasi cawapres.
"Memang ada kecenderungan menurun dari survei Indikator karena mungkin, dugaan kami, hipotesa kami adalah lambannya proses deklarasi. Jadi kita akan mengajukan usul kepada Pak Anies agar bulan Juni ini segera dideklarasikan agar tidak semakin dalam jaraknya, makin jauh jaraknya," tutur Andi
Kata dia, akan menjadi berar jika perbedaan jarak elektabilitas dengan capres lain sudah semakin jauh. Ia berharap deklarasi cawapres dapat meningkatkan kembali elektabilitas Anies ke depan.
"Kalau jarak sudah cukup menganga, itu pasangannya juga akan berat. Entar kalau, harus segera dilakukan deklarasi berpasangan supaya rakyat dan basis-basis pemilih, partai maupun mereka yang mau perubahan itu yakin dan mulai bergerak dan menaikkan kembali elektabilitas Pak Anies," kata Andi.
Sosok Cawapres Anies
Sebelumnya, Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya menyatakan, tim delapan sudah memutuskan satu nama bakal calon wakil presiden (cawapres) untuk Anies Baswedan.
"Cawapres sudah kami putuskan di tim delapan jadi satu nama. Kemarin, Anies ke Pacitan untuk menyampaikan hasil tim ke Susilo Bambang Yudhoyono," katanya di Kantor DPP NasDem, Jakarta, Jumat (2/6/2023).
Baca Juga: Sosok Cawapres Anies Bakal Jadi Kejutan? Begini Ciri-cirinya
Anies Baswedan merupakan bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) yang diusung oleh Partai NasDem, Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
"Hari ini ke Bapak Surya Paloh dan nanti dijadwalkan ke Presiden PKS Ahmad Syaikhu dan Habib Salim Segaf Al-Jufri," jelas Willy.
Tim delapan terdiri dari Partai Nasdem diwakili oleh Sugeng Suparwoto dan Willy Aditya yang menjabat sebagai Ketua DPP Partai Nasdem.
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) diwakili oleh Wakil Ketua Majelis Syuro Sohibul Iman dan Ketua DPP Al-Muzammil Yusuf.
Partai Demokrat diwakili oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Teuku Riefky Harsya dan Iftitah Sulaiman Suryanegara. Sementara perwakilan Anies Baswedan yakni Sudirman Said dan Dadang Dirgantara.
Hasil tim delapan itu kata Willy, dilaporkan Anies Baswedan kepada para petinggi partai politik dalam koalisi.
Berita Terkait
-
Cek Fakta: Kader NasDem Ngamuk, Anies Baswedan Dibuat Babak Belur hingga Kritis Gara-Gara Ini, Benarkah?
-
Terang-terangan Denny Indrayana Bilang Diperintah Mahfud MD Bantu Anies Jadi Capres Supaya.....
-
Anies Nonton Formula E Jakarta 2023 Beli Tiket Sendiri, Elite Demokrat Sindir Pedas Panitia
-
Akui Sulit Dibantah, Said Didu Beberkan Penjegalan Terbuka Terhadap Anies Baswedan
-
Sapa Semarang, Ketum Demokrat AHY Main Basket Hingga Sarapan Bubur Ayam Sedot Antusias Warga
Terpopuler
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Adu Tajam! Persija Punya Mauro Zijlstra, Persib Ada Sergio Castel, Siapa Bomber Haus Gol?
Pilihan
-
Kisah Petani Gurem, Dihantui Pangan Murah Rendah Gizi
-
Ketika Hujan Tak Selalu Berkah, Dilema Petani Sukoharjo Menjaga Dapur Tetap Ngebul
-
KPK Cecar Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Soal Holding Minyak dan Gas
-
Diduga Nikah Lagi Padahal Masih Bersuami, Kakak Ipar Nakula Sadewa Dipolisikan
-
Lebih dari 150 Ribu Warga Jogja Dinonaktifkan dari PBI JK, Warga Kaget dan Bingung Nasib Pengobatan
Terkini
-
KPK Sampai Kejar-kejaran, Terungkap Nego Suap Sengketa Lahan di PN Depok dari Rp1 M Jadi Rp850 Juta
-
Penampakan Isi Tas Ransel Hitam Berisi Rp850 Juta, Bukti Suap Sengketa Lahan di PN Depok
-
Sukses, Peserta dari Empat Provinsi Antusias Ikuti Workshop "AI Tools for Journalists" di Palembang
-
KPK Tahan Ketua dan Wakil Ketua PN Depok, Buntut Dugaan Minta Fee Rp850 Juta
-
Yudi Purnomo Soal Wacana Polri di Bawah Kementerian: Ingat Pengalaman KPK
-
Soal Usul Duet Prabowo-Zulhas di 2029, Dasco: Kita Anggap Wacana dan Hiburan Buat Rakyat
-
Dasco Ungkap Arahan Prabowo di HUT ke-18 Gerindra: Jaga Uang Rakyat, Jangan Berbuat Perilaku Tercela
-
Gerindra Akhirnya Minta Maaf, Atribut Partainya Ganggu Masyarakat di Jalan
-
Habiburokhman Sebut Pernyataan Abraham Samad Soal Reformasi Polri Salah Kaprah
-
IPW Nilai Polri Bisa Mudah Dipengaruhi Kepentingan Politik Jika di Bawah Kementerian