Suara.com - Partai Gerindra buka suara ihwal PKB yang mengaku siap melakukan evaluasi apabila Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR tidak kunjung mendeklarasikan capres dan cawapres. PKB sebelumnya sepakat mengusung Prabowo Subianto sebagai capres 2024.
Menurut Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, apa yang disampaikan PKB melalui Waketum Jazilul Fawaid buka merupakan sebuah ancaman.
"Saya pikir yang disampaikan Pak Jazilul itu tidak juga merupakan satu ancaman," kata Dasco di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (8/6/2023).
Dasco memandang pernyataan PKB itu menjadi sebuah masukan yang tentu diterima oleh Gerindra.
"Dan kami evaluasi bersama dan tentunya langkah-langkah itu akan diambil bersama-sama oleh Gerindra dan PKB kita akan berkoordinasi dan selalu berkoordinasi dengan PKB," kata Dasco.
Bakal Evaluasi
Sebelumnya PKB berencana melakukan evaluasi terhadap kerja sama politik dengan PKB. Ancaman evaluasi seiring dengan harapan agar Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR dapat mendeklarasikan capres dan cawapres pada Juni.
Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid berujar keinginan melakukan deklarasi buka hanya harapan PKB, melainkan masukan dari beberapa tokoh, ulama, dan kiai, terlebih sebelumnya Ijtima Ulama sudah memberikan saran deklarasi dilakuakn pada Ramadan kemarin, tetapi tertunda hingga kini.
"Sarankan ke Pak Muhaimin segera putiskan di bulan Juni. Kalau enggak ya dinetralkan lagi saja, begitu. Ya evaluasi," kata Jazilul di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (7/6/2023).
Jazilul menegaskan mengapa ada tenggat wakti deklarasi harus bulan Juni. Ia menyoroti mundurnya deklaraai dari rencana awal, namun terus mundu.
"Itu dari kiai, bukan saya. Kalau ijtima ulama, kita ini sudah dua kali Lebaran. Waktu itu Lebaran Idul Fitri para kiai sudah minta, ini sekarang sudah Lebaran Kurban. Jadi nunggu Lebaran apa lagi? Lebaran ibu hamil apa sekesainya? Ga ketemu nanti," tutur Jazilul.
Jazilul memandang wajar apabila para tokoh serta ulama menyampaikan agar ada tenggat waktu deklarask capres dan cawapres pada Juni.
"Pak Jazil sampaikan ke Pak Muhaimin agar di bulan yang baik ini Idul Adha, kemarin Idul Fitri (enggak jadi). Kalau nggga jadi, dievaluasi saja," ujarnya.
Berita Terkait
-
Jokowi Dicibir Kalah Kelas dari Prabowo, Gibran Balas Menohok Pakai Dua Huruf
-
Rekam Jejak Erick Thohir: Jadi Rebutan Ganjar dan Prabowo Jadi Cawapres
-
Soal Ukraina Tolak Solusi Damai Prabowo, Jubir Partai Garuda: Itu Pilihan Ukraina Mau Tetap Berperang
-
Colek Peran PBB Soal Penyelesaian Perang Rusia-Ukraina, Fadli Zon Sebut Usulan Damai dari Prabowo Adalah Paling Realistis
-
Putri Ariani, Peserta America's Got Talent Banjir Ucapan dari Pejabat dan Politisi Indonesia
Terpopuler
- 4 Sepatu Jalan Kaki Lokal Terbaik Harga Rp300 Ribuan Sesuai Review, Kualitas Jempolan
- 4 Pompa Air Kedalaman 20 Meter ke Atas, Hemat Listrik dan Tekanan Air Stabil
- Daripada Nyicil BeAT: Ini 5 Motor Keren Murah Bertenaga untuk Pelajar, Harga Mulai 5 Jutaan Saja
- Beroperasi Bertahun-tahun Tanpa Izin Resmi, Pabrik Pengolahan Oli Bekas di Tangerang Resmi Ditutup
- Suzuki Burgman 15 Sudah Ada di Dealer, Skutik Penantang NMAX dengan Layar TFT dan Traction Control
Pilihan
-
Anak Mantan Bupati Sleman, Raudi Akmal Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah Pariwisata
-
Resmi! Roy Suryo dan Dokter Tifa Tak Ditahan Jaksa, Ini Syarat yang Harus Dipenuhi
-
Sudewo Tolak Dakwaan Gabungan Kasus DJKA dan Perangkat Desa, Kuasa Hukum Sebut Langgar KUHAP!
-
Salah Sasaran Evaluasi: Menilai Program MBG Lewat Respons Anak Itu Absurd
-
Dasco di Mobil Komando Aksi: Aspirasi Kawan-kawan Sudah Disampaikan, Hidup Mahasiswa!
Terkini
-
Ungkap Alasan Vonis 8 Tahun Bos Grup BJU Hendarto, Hakim: Hasil Korupsi Dipakai Judi!
-
KPK Incar 'Pemain' Lain di Skandal Korupsi MBG
-
Terancam 5 Tahun Bui Tapi Tak Ditahan, Eggi Sudjana: Ada 'Tangan' Politik di Kasus Roy Suryo!
-
Ancol Kaji Hapus Tiket Per Orang, Siapkan Skema 'Special Zone' Berbasis Parkir
-
Tok! Bos BJU Divonis 8 Tahun Penjara di Kasus Korupsi LPEI
-
Saling Dorong di Depan DPR! Polisi Paksa Padamkan Simbol 'Kematian' Pemerintah Milik Mahasiswa
-
Karangan Bunga Hitam Putih KDM di HUT Jakarta Curi Perhatian, Ketua DPRD DKI: Unik
-
DPR Bukan Tukang 'Stempel' Pemerintah! Saan Mustopa Kalim Fungsi Kontrol Parlemen Tetap Tajam
-
Parkir Cawang Tak Dilarang Total, Sudinhub: Kami Tindak yang Bandel!
-
Bukan Merendahkan, Wamenaker Ungkap Alasan Batasi Aturan Outsourcing di 4 Jenis Pekerjaan