Prabowo Pangkas Anggaran 'Akal-akalan' Rp308 Triliun: Jika Tak Dipotong, Ini ke Arah Korupsi

Suara.com - Presiden RI Prabowo Subianto membeberkan alasan mendasar di balik kebijakan berani pemerintahannya memangkas belanja anggaran negara yang dinilai tidak produktif.

Hal itu sebagaimana diungkapkan Prabowo dalam program sesi tanya jawab bersama jurnalis dan pakar dengan tama 'Presiden Prabowo Menjawab' yang ditayangkan Kamis (19/3/2026).

Prabowo menegaskan bahwa efisiensi adalah langkah preventif utama untuk menyelamatkan uang rakyat dari praktik korupsi.

Pada tahap awal kebijakan ini, pemerintah melaporkan telah berhasil menghemat dana sebesar Rp308 triliun dari pos belanja pemerintah pusat. Prabowo meyakini anggaran yang dipangkas tersebut merupakan pengeluaran yang tidak memiliki urgensi nyata.

"Waktu pertama melakukan efisiensi, kita menghemat Rp308 triliun dari pemerintah pusat. Dari mana itu? Dari semua pengeluaran yang akal-akalan. Keyakinan saya, itu semua Rp308 triliun ini jika tidak dipotong, ini ke arah korupsi," jelas Prabowo.

Lebih lanjut, Prabowo menyoroti indikator ekonomi Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Indonesia yang berada di level 6,5.

Angka ini menunjukkan ketidakefisienan yang tinggi jika dibandingkan dengan Thailand (4), Malaysia (4), dan Vietnam (3,6). Dengan APBN yang mendekati Rp3.700 triliun, ia menghitung adanya potensi pemborosan sekitar 30 persen atau setara US$75 miliar.

"Jadi angka ini artinya 30% lebih tidak efisien dari Thailand, Malaysia, Filipina, atau Vietnam. Kalau saya pakai ini sebagai dasar, berarti mendekati GDP kita yang Rp3.700 triliun atau USD 230 miliar. 30 persen dari itu maka USD 75 miliar. Ini tidak efisien," lanjutnya.

Prabowo merinci bahwa penghematan dilakukan pada pos-pos belanja rutin yang tidak esensial, seperti biaya seremonial, pengadaan alat tulis kantor yang berlebihan, hingga pelaksanaan rapat dan seminar di luar kantor.

Baca Juga: Sentil Pejabat Daerah, Prabowo: Saya Presiden Pakai Mobil Rp1 Miliar, Gubernur Beli Rp8 Miliar

Ia juga mengkritik kebiasaan pengadaan komputer dan peralatan kantor yang dilakukan hampir setiap tahun, serta kajian-kajian yang tidak menyentuh persoalan kemiskinan dan lapangan kerja.

Sebagai strategi jangka panjang menghadapi potensi krisis, Presiden juga melirik kebijakan efisiensi jam kerja yang telah diterapkan di beberapa negara tetangga. Ia mengusulkan pemanfaatan sistem kerja dari rumah (work from home/WFH) guna menekan konsumsi dan biaya operasional negara.

"Saya lihat negara-negara lain umpamanya hari kerja dari 5 jadi 4, Filipina, Pakistan. Kemudian work from home, bekerja dari rumah. Waktu Covid kita lakukan cukup berhasil. Saya kira kita bisa lakukan itu juga. Mungkin 75 persen karyawan atau pegawai bisa kerja dari rumah," tambah Prabowo.

Kebijakan ini diharapkan tidak hanya menekan angka kebocoran anggaran, tetapi juga mendorong budaya tata kelola pemerintahan yang lebih bertanggung jawab dan berorientasi pada hasil nyata bagi masyarakat.