Tak Penuhi Standar, Presiden Prabowo Tangguhkan 1.030 Dapur Makan Bergizi Gratis

Suara.com - Presiden RI Prabowo Subianto mengambil langkah tegas dalam mengawal kualitas Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sebanyak 1.030 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) diberhentikan sementara atau di-suspend karena kedapatan tidak memenuhi standar kualitas dan keamanan pangan yang ditetapkan pemerintah.

Langkah evaluasi besar-besaran tersebut diambil setelah Prabowo melakukan peninjauan langsung serta menindaklanjuti berbagai masukan dari masyarakat terkait pelaksanaan program di lapangan.

Ia menegaskan bahwa dirinya terus melakukan pengawasan ketat terhadap Badan Gizi Nasional (BGN).

“Saya langsung cek. Panggil kepala BGN, dan saya terus cross-check,” ujar Prabowo dalam sesi tanya jawab bersama jurnalis dan pakar di kediamannya di Hambalang, Bogor, yang ditayangkan Kamis (19/3/2026).

Prabowo menjelaskan, bahwa dari puluhan ribu dapur yang beroperasi, lebih dari seribu di antaranya terpaksa ditutup sementara untuk proses perbaikan standar. Pengawasan ini dilakukan secara intensif oleh tim khusus di bawah arahannya.

“Saya kirim orang-orang saya yang ngecek. Saya kira, kalau nggak salah ya, dari sekian puluh ribu dapur, sudah kita tutup lebih dari seribu,” lanjutnya.

Ia juga menyoroti peran Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang, yang aktif melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke berbagai titik pelayanan gizi untuk memastikan kualitas makanan anak-anak terjaga.

“Lebih dari seribu. Ini saya punya wakil kepala satu Ibu-ibu ini, Ibu Nanik ya. Ini galak sekali dia. Dia sidak terus kerjanya. Yang sudah di-suspend, 1.030,” ungkap Presiden.

Sebagai solusi jangka panjang, pemerintah kini memberlakukan sistem sertifikasi ketat bagi seluruh pengelola dapur MBG. Standarisasi mencakup kualitas air, keamanan bahan baku, hingga kebersihan alat makan yang digunakan.

Baca Juga: SPPG Kini Jadi Jantung Ekonomi Desa

“Dan yang kita lakukan sekarang adalah sertifikasi. Jadi kalau dapur kamu mau survive lebih dari berapa bulan, kamu harus lulus sertifikasi kebersihan, sertifikasi keamanan makanan, dicek airnya gimana, airnya aman, airnya dimasak seperti apa, kemudian omprengnya, semua itu ada kriterianya. Kalau gak beres ditutup,” tegas Prabowo.

Selain pengawasan internal, Presiden juga membuka ruang bagi masyarakat luas untuk menjadi pengawas independen. Ia mempersilakan pihak sekolah hingga orang tua siswa untuk melaporkan jika menemukan pelayanan yang buruk.

“Siapapun boleh cek. Kepala sekolah, orang tua, masyarakat sekitar boleh masuk dan komplain,” ucapnya.

Di akhir penjelasannya, Prabowo menekankan pentingnya kejujuran dalam pelaporan program pemerintah. Ia menginginkan transparansi penuh dan menolak budaya laporan yang hanya menonjolkan keberhasilan semu.

“Laporan yang hanya bagus-bagus itu budaya yang tidak baik. Kita harus berani menghadapi realitas,” pungkasnya.