Suara.com - Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak mengaku geram setelah mengetahui adanya sejumlah aset mangkrak di kawasan Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta Utara. Bahkan, ia merasa selama ini dibohongi oleh pihak Ancol.
Pernyataan tersebut disampaikan Gilbert saat Rapat Komisi B bersama Badan Pembina Badan Usaha Milik Daerah (BPBUMD) DKI pada Selasa (13/6/2023). Ia merasa, selama ini dibohongi karena masalah aset mangkrak ini tak pernah dibahas sebelumnya.
"Kita selama Ini dibohongi, tulis saja. Selama ini rapat dengan Ancol tidak pernah muncul persoalan ini," ujar Gilbert, Selasa (13/6/2023).
Selama rapat belakangan ini, Ancol, disebut Gilbert, kerap mengaku merugi lantaran pandemi Covid-19.
Keuangan Ancol mulai membaik seiring dengan dicabutnya aturan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).
"Laporan Ancol nggak pernah terbuka mengenai persoalan internal mereka sampai kemudian statemen mantan komisarisnya (Thomas Lembong) muncul," ucap dia.
Lebih lanjut, Gilbert juga mengkritik kinerja BPBUMD DKI yang tidak mengetahui persoalan ini dari awal.
Karena itu, ia mengusulkan agar dilakukan pemanggilan kepada Ancol dalam rapat Komisi B.
"Sangat memungkinkan Ancol kita panggil," pungkasnya.
Baca Juga: Mantan Komisaris Ungkap Aset Mangkrak, Pemprov DKI Minta Ancol Sampaikan Klarifikasi ke Publik
Sebelumnya, mantan Komisaris Utama dan Independen PT Pembangunan Jaya Ancol Thomas Trikasih Lembong menyebut sejumlah proyek di kawasan Ancol mangkrak akibat ketidakmampuan manajemen mengelola aset.
Ia mencontohkan, seperti pembangunan hotel bintang lima persis di samping Putri Duyung terbengkalai.
Selain itu, mantan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal ini menyinggung pengelolaan ABC Mall atau Ancol Beach City yang berada di kawasan Pantai Karnaval Ancol, hingga pembangunannya yang kualitasnya buruk.
Operasional aset yang pengelolaannya dipegang oleh dua pengusaha berkongsi ini terpaksa mandek lantaran adanya konflik internal.
"Padahal dulunya mal ini sempat pamor lantaran menjadi lokasi konser sejumlah musisi internasional. lalu berantem dua pengusaha itu, akhirnya mangkrak," ucap pria yang sempat menjabat Menteri Perdagangan tersebut.
Konflik akhirnya menyeret nama besar seperti eks Dirut PT PJA BKS dan Dirut PT WAIP FT. Bahkan, pengusaha HL sebagai pemilik perusahaan dirugikan nyaris Rp 300 miliar akibat sengketa ini.
Berita Terkait
Terpopuler
- Cara Edit Foto Pernikahan Pakai Gemini AI agar Terlihat Natural, Lengkap dengan Prompt
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Anak Jusuf Hamka Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Tol, Ada Apa dengan Proyek Cawang-Pluit?
- Dedi Mulyadi 'Sentil' Tata Kota Karawang: Interchange Kumuh Jadi Sorotan
- Ditunjuk Jadi Ahli, Roy Suryo Siapkan Data Akun Fufufafa Dukung Pemakzulan Gibran
Pilihan
-
Belajar dari Cinta Kuya: 5 Cara Atasi Anxiety Attack Saat Dunia Terasa Runtuh
-
Kritik Menkeu Purbaya: Bank Untung Gede Dengan Kasih Kredit di Tempat yang Aman
-
PSSI Diam-diam Kirim Tim ke Arab Saudi: Cegah Trik Licik Jelang Ronde 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026
-
Pemain Eropa Telat Gabung, Persiapan Timnas Indonesia Terancam Kacau Jelang Hadapi Arab Saudi
-
STY Sudah Peringati Kluivert, Timnas Indonesia Bisa 'Dihukum' Arab Saudi karena Ini
Terkini
-
KPK Beberkan Peran Rudy Tanoesoedibjo di Dugaan Korupsi Bansos, Kuasa Hukum Justru Bersikap Begini!
-
Kasus Korupsi Sritex Resmi Masuk Meja Hijau, Iwan Lukminto Segera Diadili
-
Pesan Mendalam Jelang Putusan Gugatan UU TNI: Apakah MK Bersedia Berdiri Bersama Rakyat?
-
Pemerintah Finalisasi Program Magang Nasional Gaji Setara UMP Ditanggung Negara
-
Korupsi Bansos Beras: Kubu Rudy Tanoesoedibjo Klaim Sebagai Transporter, KPK Beberkan Bukti Baru
-
Polisi Ringkus 53 Tersangka Rusuh Demo Sulsel, Termasuk 11 Anak di Bawah Umur
-
DPR Acungi Jempol, Sebut KPU Bijak Usai Batalkan Aturan Kontroversial
-
Manuver Comeback dari Daerah: PPP Solok 'Sodorkan' Epyardi Asda untuk Kursi Ketua Umum
-
Mengapa Penculik Kacab Bank BUMN Tak Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana? Ini Logika Hukum Polisi
-
PT Gag Nikel di Raja Ampat Kembali Beroperasi, Komisi XII DPR: Tutup Sebelum Cemari Geopark Dunia!