Suara.com - Mahkamah Agung mulai mengadili permohonan peninjauan kembali atau PK yang diajukan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko terkait kepengurusan DPP Partai Demokrat di bawah kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono.
Sebelumnya, MA kasasi kubu Moeldoko atas keputusan pemerintah yang menolak kepengurusan Partai Demokrat hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang pada 5 Maret 2021 lalu.
Yang menjadi pihak tergugat dalam perkara ini adalah Yasonna Laoly selaku Menkum HAM dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY.
Menanggapi hal itu, pendiri Jaringan Nusantara yang juga Aktivis 98 Heri Sebayang mengatakan PK Moeldoko tersebut harus mendapatkan perhatian luas dari publik.
"Kepada seluruh elemen masyarakat Indonesia, untuk ikut mengawasi dan memonitor MA yang akan mengadili dan memutus perkara Peninjauan Kembali (PK) Moeldoko Cs dengan Perkara Nomor 128 PK/TUN/2023," kata Heri Sebayang kepada wartawan, Selasa (13/6/2023).
Menurut Heri, elemen masyarakat Indonesia perlu mengawasi MA karena Moeldoko merupakan pejabat tinggi negara, yakni Kepala Kantor Staf Presiden.
"Ada dugaan Moeldoko akan melakukan intervensi menggunakan kekuasaan dalam proses PK," ujarnya.
Oleh karena itu, MA harus menolak PK Moeldoko karena secara hukum, Partai Demokrat yang sah di bawah AHY.
"Berdasarkan fakta hukum, Moeldoko sudah 16 kali kalah di pengadilan melawan Partai Demokrat yang sah di bawah AHY," papar Heri.
MA bisa menolak PK Moeldoko, kata Heri Sebayang berdasarkan fakta hukum keputusan PN Jakarta Pusat dan PTUN Jakarta.
"MA juga pernah menolak Kasasi Moeldoko," jelasnya.
Heri Sebayang menilai Moeldoko tidak menggunakan akal sehat ketika melakukan kasasi terhadap Menkumham Yasonna Laoly dan AHY di MA.
"Moeldoko itu bagian dari pemerintah tetapi melakukan kasasi ke Menkumham yang juga bagian dari pemerintah. Ini menunjukkan Moeldoko tidak mempunyai akal sehat," tegasnya.
Heri Sebayang meminta Presiden Jokowi untuk memberi sanksi tegas kepada Moeldoko bahkan pemecatan merupakan solusi terbaik.
"Atas kelakuan Moeldoko, citra Jokowi menjadi buruk," pungkasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
- Nikmati Belanja Hemat F&B dan Home Living, Potongan Harga s/d Rp1,3 Juta Rayakan HUT ke-130 BRI
- 5 Mobil Diesel Bekas di Bawah 100 Juta, Mobil Badak yang Siap Diajak Liburan Akhir Tahun 2025
- 9 Mobil Bekas dengan Rem Paling Pakem untuk Keamanan Pengguna Harian
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
Pilihan
-
Kehabisan Gas dan Bahan Baku, Dapur MBG Aceh Bertahan dengan Menu Lokal
-
Saham Entitas Grup Astra Anjlok 5,87% Sepekan, Terseret Sentimen Penutupan Tambang Emas Martabe
-
Pemerintah Naikkan Rentang Alpha Penentuan UMP Jadi 0,5 hingga 0,9, Ini Alasannya
-
Prabowo Perintahkan Tanam Sawit di Papua, Ini Penjelasan Bahlil
-
Peresmian Proyek RDMP Kilang Balikpapan Ditunda, Bahlil Beri Penjelasan
Terkini
-
Kemensos Siapkan Jaminan Hidup Korban Bencana Sumatra Selama 3 Bulan
-
Kubu Roy Suryo Ungkap Detik-detik 'Penyusup' Kepergok Masuk Ruang Gelar Perkara Kasus Ijazah Jokowi
-
Prabowo Kunjungan di Sumatra Barat, Tinjau Penanganan Bencana dan Pemulihan Infrastruktur
-
Viral Tumpukan Sampah Ciputat Akhirnya Diangkut, Pemkot Tangsel Siapkan Solusi PSEL
-
KPK Buka Peluang Periksa Istri Ridwan Kamil di Kasus Korupsi Bank BJB, Sebut Perceraian Tak Pengaruh
-
Membara Kala Basah, Kenapa Kebakaran di Jakarta Justru Meningkat Saat Hujan?
-
Keroyok 'Mata Elang' Hingga Tewas, Dua Polisi Dipecat, Empat Lainnya Demosi
-
Disebut-sebut di Sidang Korupsi Chromebook: Wali Kota Semarang Agustina: Saya Tak Terima Apa Pun
-
Kemenbud Resmi Tetapkan 85 Cagar Budaya Peringkat Nasional, Total Jadi 313
-
Bukan Sekadar Viral: Kenapa Tabola Bale dan Tor Monitor Ketua Bisa Menguasai Dunia Maya?