Suara.com - Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Idham Holik mengatakan, pihaknya akan hadir dalam sidang pembacaan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) perihal gugatan terhadap sistem pemilu proporsional terbuka yang akan digelar pada hari ini.
“KPU adalah pihak terkait keempat dalam sidang perkara tersebut. Jadi, KPU akan menghadiri sidang tersebut,” kata Idham kepada wartawan, Rabu (14/6/2023).
Hanya saja, Idham belum bisa memastikan kehadiran KPU dalam sidang ini akan secara daring atau laring. Sebab, dia mengeklaim KPU sedang sibuk menjalani tahapan pemilu.
“Kami sedang padat banget tahapan penyelenggaraan pemilu,” ujar dia.
Lebih lanjut, Idham menyebut KPU akan mematuhi dan melaksanakan prinsip kepastian hukum yang akan diputuskan oleh MK hari ini.
“KPU dan bangsa Indonesia ini mendengarkan putusan MK di tengah tahapan berjalan sudah beberapa kali kan, sering kan. Jadi, saya pikir sekarang yang terpenting kita tunggu MK membacakan putusan atas perkara judicial review nomor 114/PU-XX/2022,” tutur Idham.
Perlu diketahui, MK akan segera membacakan putusan perihal gugatan terhadap sistem pemilu proporsional terbuka.
“Kamis 15 Juni 2023 pukul 09.30 WIB. Agenda: Pengucapan putusan,” demikian keterangan jadwal agenda MK.
Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi diketahui telah menerima permohonan uji materi atau judicial review terhadap Pasal 168 ayat (2) UU Pemilu terkait sistem proporsional terbuka yang didaftarkan dengan nomor registrasi perkara 114/PUU-XX/2022 pada 14 November 2022.
Baca Juga: MK Siap Putuskan Gugatan Sistem Pemilu 2024 Hari Ini
Keenam orang yang menjadi Pemohon ialah Demas Brian Wicaksono (Pemohon I), Yuwono Pintadi (Pemohon II), Fahrurrozi (Pemohon III), Ibnu Rachman Jaya (Pemohon IV), Riyanto (Pemohon V), dan Nono Marijono (Pemohon VI).
Sebanyak delapan dari sembilan fraksi partai politik di DPR RI pun menyatakan menolak sistem pemilu proporsional tertutup yakni Fraksi Golkar, Gerindra, Demokrat, NasDem, PAN, PKB, PPP, dan PKS.
Berita Terkait
-
MK Siap Putuskan Gugatan Sistem Pemilu 2024 Hari Ini
-
CEK FAKTA: Ganjar Pranowo Disebutkan Tidak Lolos Daftar Pilpres, Video Ini Comot Artikel Suara.com untuk Konteks yang Salah
-
Jelang Sidang Gugatan Sistem Pemilu, Presiden Jokowi Ngopi Bareng Ketua MK di Jakarta Fair
-
Besok Sidang Putusan Sistem Pemilu, Jokowi Sibuk Ngopi Bareng Ketua MK di Jakarta Fair
-
CEK FAKTA: KPU Nyatakan Ganjar Tidak Lolos Pendaftaran Pilpres, Benarkah?
Terpopuler
- 5 HP Terbaru 2026 Baterai Jumbo 10.000 mAh: Tahan 3 Hari, Performa Kencang
- Promo Indomaret Hari Ini 1 Mei 2026, Dapatkan Produk Hemat 30 Persen
- Promo Alfamart Hari Ini 2 Mei 2026, Menang Banyak Diskon hingga 60 Persen Kebutuhan Harian
- 5 Rekomendasi Sepeda Wimcycle Termurah untuk Dewasa, Solusi Olahraga Hemat
- 5 Cushion Waterproof dan Tahan Lama, Makeup Awet Seharian di Cuaca Panas
Pilihan
-
Teror di London: Penembakan Brutal dari Dalam Mobil, 4 Orang Jadi Korban
-
RESMI! Klub Milik Prabowo Subianto Promosi ke Super League
-
Dibayar Rp50 Ribu Sebulan, Guru Ngaji di Kampung Tak Terjamah Sistem Pendidikan
-
10 Spot Wisata Paling Hits di Solo 2026: Paduan Sempurna Budaya, Estetika, dan Gaya Hidup Modern!
-
7 Sabun Mandi Cair Wangi Mewah yang Bikin Rileks Setelah Pulang Kerja, Ada yang Mirip Aroma Spa
Terkini
-
Menteri PPPA Minta Proses Hukum Kasus Kekerasan Seksual di Pesantren Pati Dipercepat
-
Peneliti UGM: 60 Persen Tenaga Kerja Indonesia di Sektor Informal, Perlindungan Masih Lemah
-
Soroti Kasus Dokter Magang Meninggal Kelelahan, MGBKI Dorong Reformasi Sistem Internsip Nasional
-
Dokter Magang di Jambi Meninggal Diduga Kelelahan, MGBKI Kritik Adanya Kegagalan Sistem
-
Wamendagri Bima: Generasi Muda Harus Siap Pimpin Indonesia Menuju Negara Maju
-
Wamendagri Bima Arya Nilai Pacitan Berpotensi Jadi Kota Wisata Unggulan
-
Groundbreaking Mapolda DIY, Kapolri Dorong Pelayanan Polisi Berbasis AI dan Data
-
Siapa yang Salah? Polisi Periksa 31 Saksi Terkait Kecelakaan Beruntun KRL vs Argo Bromo
-
Dukung Asta Cita Prabowo, TNI dan Masyarakat Tanami Jagung Lahan 2 Hektare di Cibeber
-
MBG Tak Boleh Anti Kritik, APPMBGI Usul BGN Bentuk Tim Independen Awasi Program