Suara.com - Direktur Jenderal (Dirjen) Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahtiar mengatakan, gerakan pembagian bendera yang diselenggarakan di Lhokseumawe merupakan ajang silaturahmi dan pemersatu bangsa. Hal itu disampaikannya saat menutup kegiatan Asistensi Kelembagaan Demokrasi di Daerah, yang diselenggarakan di Gedung Multi Arun Lhokseumawe, Provinsi Aceh, Jumat (16/6/2023).
“Kegiatan kami itu untuk silaturahmi mengajak anak bangsa lainnya, teman-teman dari pemerintah daerah seluruh Indonesia termasuk K/L (kementerian/lembaga) untuk datang ke Lhokseumawe, untuk mempererat persaudaraan kita,” katanya.
Dia menyampaikan, gerakan pembagian bendera yang digawangi oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Polpum Kemendagri merupakan salah satu cara pemerintah untuk memperkuat kesadaran, persatuan, dan semangat kebangsaan. Dia menegaskan, bendera merah putih merupakan simbol kebersamaan sebagai sebuah bangsa.
“Di daerah ada bendera daerah masing-masing provinsi, kabupaten/kota, masing-masing partai, masing-masing ormas, masing kelompok ada benderanya, tapi ada satu bendera yang mempersatukan kita semua namanya bendera negara, namanya merah putih. Simboliknya saja tapi adalah intinya adalah supaya memperkuat kebangsaan kita,” ujarnya.
Bahtiar mengungkapkan, gerakan pembagian 10 juta bendera yang dilakukan tahun lalu juga mendapatkan penghargaan dari Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI). Ketua MURI Jaya Suprana mengatakan, belum pernah ada sebuah negara atau pemerintah dalam satu waktu membagikan bendera yang jumlahnya lebih dari 10 juta.
“Itu rekor dunia dan tidak ada negara dunia yang melakukan itu dalam waktu singkat dan kami melakukan itu tahun lalu. Nah inilah teman-teman kita Kesbangpol ini seluruh Indonesia yang mendukung, karena ini bukan kerjaan Kesbangpol saja, tapi kerjaan bersama termasuk teman-teman Forkopimda dan masyarakat,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Bahtiar juga mengapresiasi Pemerintah Kota Lhokseumawe yang telah berhasil menyelenggarakan kegiatan, baik kegiatan asistensi maupun gerakan pembagian bendera.
Untuk kegiatan asistensi kelembagaan demokrasi, berbagai pembicara kompeten yang berasal dari Kementerian Keuangan, Kementerian Investasi, hingga Badan Pusat Statistik turut hadir memberikan materi. Para pembicara datang untuk memberikan arahan kepada seluruh kepala daerah di Provinsi Aceh, serta Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) provinsi, kabupaten, dan kota seluruh Indonesia.
“Saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas nama Kemendagri pada Pemerintah Kota Lhokseumawe, tentu didukung dengan masyarakat dan Forkopimda dan seluruh jajaran, yang menyiapkan kegiatan ini kurang dari dua minggu, tapi acara ini luar biasa,” tandasnya.
Baca Juga: Daftar 17 Gubernur yang Berakhir Masa Jabatannya Mulai September 2023
Berita Terkait
-
Mendagri Tekankan Pembangunan di Daerah Perbatasan Harus Berlangsung 2 Arah
-
Jelang Pemilu 2024, Sekjen Kemendagri Tegaskan Camat dan Lurah Harus Netral
-
Sekjen Kemendagri Dorong Staf Ahli di Daerah Ubah Cara Kerja dalam Melaksanakan Tugas
-
Sekjen Kemendagri Beberkan Rahasia Negara Maju Jadi Lebih Makmur dan Sejahtera
-
Hadiri Latsitardanus XLIII, Sekjen Kemendagri Ungkap Tiga Faktor Penting Hadapi Bonus Demografi
Terpopuler
- Link Download Logo dan Tema HUT Bhayangkara ke-80 2026 untuk Ulang Tahun Polri
- 4 Sepatu Lari Skechers yang Diskon sampai 50 Persen di Sport Station, Mulai Rp500 Ribuan
- Sunscreen Apa yang Bikin Glowing? Ini 7 Pilihan Terbaik sesuai Review dan Harga
- 6 Sunscreen di Alfamart untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas sesuai Review
- 5 Sepeda Gunung MTB Polygon Termurah, Tangguh dan Awet Untuk Harian
Pilihan
-
Rupiah Nyaris ke Rp18.000 Lagi Hari Ini
-
Ole Romeny Bakal Satu Tim dengan Justin Hubner di Liga Belanda, Fortuna Sittard Siapkan Tawaran
-
Antar Timnas Perancis ke 16 Besar, Mbappe Pecahkan Sejumlah Rekor Piala Dunia 2026
-
Prabowo ke Polisi: Gaji dan Senjata Kalian dari Rakyat, Jadi Jangan Menyusahkan Rakyat
-
Prabowo: Hukum Tak Boleh Dipakai untuk Balas Dendam Politik
Terkini
-
Terdakwa TPPU Sebut Ada Permintaan Dana Pilpres Rp21,5 M, Nama Eks Pangdam Terseret
-
Label A-D Dinilai Membingungkan, BPOM Diminta Revisi Peraturan Nilai Gizi
-
Keras Koalisi Sipil di Hari Bhayangkara: Polisi Alat Rakyat, Bukan Partai Cokelat!
-
Parkir Ditutup Tenda Didirikan, PN Jaktim Antisipasi Massa Pendukung Sidang Perdana dr Tifa
-
Dari Pajero ke Land Cruiser, Bupati Kuansing Disebut 'Main' Jual Beli Jabatan Sejak 2021
-
Tukar Jabatan dengan Land Cruiser, Bupati Kuansing Diduga Terima Suap Rp2,75 M
-
Kasus Penyekapan Karyawan Percetakan: Pemilik Laporkan Dugaan Pencurian Pelat Besi Rp230 Juta
-
Kisah Siswa Sekolah Rakyat Ditayangkan pada Perayaan Hari Bhayangkara ke-80 di Bogor
-
BEM UI Sindir BBM 'Elite' yang Turun: Rakyat dan Ojol Butuhnya Pertamax Murah!
-
Fakta Baru Kasus Bupati Kuansing, KPK Ungkap Dugaan Uang dari Pelepasan Hutan