Suara.com - Politikus Indonesia Syahrul Yasin Limpo menarik perhatian masyarakat luas. Karier Politik Syahrul Yasin Limpo dimulai dari menjadi kepala desa dan bergabung dengan Partai Golkar.
Syahrul Yasin Limpo sudah menjadi Menteri Pertanian pada Kabinet Maju Joko Widodo sejak 23 Oktober 2019. Memulai karir di pemerintahan sebagai kepala desa. Setelah itu, ia menapaki karier sebagai bupati, kepala dinas, wakil gubernur, dan menjadi gubernur Sulawesi Selatan.
Sebelum menjadi kepala desa (lurah), Syahrul Yasin Limpo adalah seorang PNS di Kabupaten Gowa pada 1980. Sosok yang lulus dari Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin di Makassar tahun 1983 dan mendapatkan gelar magister hukum dari universitas yang sama tahun 1994 ini pernah menjabat sebagai Sekretaris Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar Wilayah Sulawesi Selatan pada 1993 sampai 1998.
Kemudian, Yasin menjadi ketua DPD I Sulawesi Selatan dari tahun 2009 sampai 2008. Yasin menjadi Gubernur Sulawesi Selatan selama dua periode. Jabatannya berakhir pada tahun 2018.
Pada tahun yang sama, Syahrul Yasin Limpo juga berhenti menjadi anggota Partai Golkar. Syahrul Yasin Limpo berpindah ke Partai Nasional Demokrat (Nasdem). Pada awal karir bersama Partai Nasdem, Syahrul Yasin Limpo menjadi Ketua DPP Periode 2018 sampai 2023.
Kemudian di tahun 2019, Syahrul Yasin Limpo diangkat menjadi Menteri Pertanian Kabinet Indonesia Maju. Masa jabatannya dari periode tahun 2019 sampai tahun 2024. Belakangan, karir politik Syahrul Yasin Limpo sedang terancam karena disebut terlibuat dalam kasus dugaan korupsi.
Syahrul Yasin Limpo sudah ditetapkan sebagai calon tersangka dengan dugaan tindak pidana korupsi berupa menerima hadiah dan menjanjikan sesuatu di lingkungan Kementerian pertanian.
Sosok yang juga sempat menjadi Kepala Seksi Tata Kota tahun 1982 ini akan mengikuti proses hukum yang berlaku. KPK juga menetapkan dua bawahan Syahrul Yasin Limpo sebagai tersangka.
Dua orang tersebut adalah Sekretaris Jenderal Kementan Kasdi Subagyono dan Direktur Alat Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta.
Baca Juga: Punya Alasan Kuat, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo Tidak Jadi Diperiksa KPK, Kok Bisa?
Syahrul dipanggil untuk pemeriksaan penyelidikan dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Namun, tidak dapat memenuhi permintaan klarifikasi karena dia harus menghadiri Pertemuan Menteri Pertanian G20 di India. Syahrul meminta pemeriksaan atas dirinya ditunda sampai 27 Juni 2023.
Demikian itu informasi karir politik Syahril Yasin Limpo yang saat ini tengah ditengarai melakukan penyalahgunaan tanggung jawab, suap-menyuap, dan gratifikasi.
Kontributor : Mutaya Saroh
Tag
Berita Terkait
-
Jadwalkan Ulang Pemeriksaan Mentan Syahrul Yasin Limpo 19 Juni 2023, KPK: Rugi Jika Tak Hadir
-
Anggap Pemanggilan Mentan Syahrul Yasin Limpo oleh KPK Peristiwa Biasa, DPP NasDem: Semua Warga Negara Juga Bisa
-
CEK FAKTA: Menteri SYL Akui Semua Dana Korupsi untuk Partai Nasdem, Benarkah?
-
Punya Alasan Kuat, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo Tidak Jadi Diperiksa KPK, Kok Bisa?
Terpopuler
- 6 Mobil Terbaik untuk Lansia: Fitur Canggih, Keamanan dan Kenyamanan Optimal
- 10 Mobil Mini Bekas 50 Jutaan untuk Anak Muda, Sporty dan Mudah Dikendarai
- 5 Tablet RAM 8 GB Paling Murah yang Cocok untuk Multitasking dan Berbagai Kebutuhan
- 6 Motor Paling Nyaman untuk Boncengan, Cocok buat Jalan Jauh Maupun Harian
- Jesus Casas dan Timur Kapadze Terancam Didepak dari Bursa Pelatih Timnas Indonesia
Pilihan
-
OJK Lapor Bunga Kredit Perbankan Sudah Turun, Cek Rinciannya
-
Profil PT Abadi Lestari Indonesia (RLCO): Saham IPO, Keuangan, dan Prospek Bisnis
-
Profil Hans Patuwo, CEO Baru GOTO Pengganti Patrick Walujo
-
Potret Victor Hartono Bos Como 1907 Bawa 52 Orang ke Italia Nonton Juventus
-
10 City Car Bekas untuk Mengatasi Selap-Selip di Kemacetan bagi Pengguna Berbudget Rp70 Juta
Terkini
-
Jejak Digital Sadis Alex Si Ayah Tiri, Terkuak Isi WA 'Perjanjian Buang Mayat' Bocah Alvaro
-
Parlemen Didorong Segera Implementasikan Putusan MK Soal Keterwakilan Perempuan di AKD
-
Usai OTT Bupati, KPK Tahan 3 Tersangka yang Diduga Terima Uang Korupsi Pembangunan RSUD Koltim
-
150 Batalyon Infanteri Teritorial Dibentuk Mulai 2025, Tujuannya untuk Apa?
-
Kasus Dugaan Korupsi Pembiayaan Fiktif Telkom Rugikan Negara Rp464 M, 11 Nama Diseret ke Meja Hijau
-
Kemendagri Minta Pemkot Malang Aktifkan Kembali Siskamling untuk Pemulihan Pasca-Aksi Unjuk Rasa
-
Survei CISA: Masyarakat Puas dengan Kinerja Polri, Bisa Menjadi Simbol Supremasi Sipil
-
Bukan di Tahanan Ayah Tiri Alvaro Kiano Tewas Bunuh Diri di Ruang Konseling, Kenapa Bisa?
-
Misteri Baru Kasus Alvaro Kiano: Ayah Tiri Tewas di Tahanan, Kapolres Jaksel Buka Suara
-
Studi Banding Transportasi di Berlin, Pramono Anung Cari Solusi Macet Jakarta