Permukiman di Kolong Tol Angke Ditinggali 108 Jiwa, Sebagian Korban Gusuran Kalijodo

Suara.com - Kelurahan Jelambar Baru, Jakarta Barat, melakukan pendataan warga yang tinggal di permukiman kolong tol Angke 2 Jelambar, Jakarta Barat. Hasilnya, tercatat ada 108 jiwa yang tinggal di lokasi tersebut.

Lurah Jelambar Baru, Danur Sasono, mengatakan pihak Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sudah ke lokasi untuk melakukan pendataan. Namun, sejauh ini belum ada tindak lanjut karena masih melakukan perekapan data.

"31 KK (Kepala Keluarga), kalau jiwa kurang lebih 108 jiwa (terdata)," ujar Danur saat dikonfirmasi, Selasa (20/6/2023).

Kebanyakan dari penghuni permukiman itu disebut Danur kebanyakan tak memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) DKI Jakarta. Warga yang tinggal juga bekerja di sektor informal.

"Kalau bangunan kurang lebih 64. Itu data rekap detailnya yah. Kalau penduduk tadi ada 108 jiwa, KTP ada yang DKI dan luar DKI," ucapnya.

Tak hanya itu, ia juga menyebut sebagian warga yang tinggal merupakan korban gusuran saat pembangunan Taman Kalojodo, Jakarta Barat. Saat itu, pembangunan dilakukan pada masa kepemimpinan eks Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama.

"Ada laporan mereka eks Kalijodo. Cuman itu kan udah lama ya, kayaknya sih keluar masuk situ. Tapi mungkin emang ada yang eks Kalijodo penertiban waktu itu," pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi angkat bicara soal adanya permukiman kolong tol Angke 2 Jelambar, Jakarta Barat. Ia meminta agar Wali Kota Jakarta Barat turun tangan menangani masalah ini.

Berdasarkan penelusuran di media sosial, warga membuat permukiman dadakan itu tepat di bawah kolong tol. Bahkan, untuk bisa masuk permukiman harus menunduk karena rendahnya ketinggian pintu masuk.

Baca Juga: DPRD DKI Minta RPTRA Kalijodo Dijaga 24 Jam Setelah Diperbaiki, Supaya Tak Lagi Jadi Sarang Prostitusi

Dikhawatirkan permukiman ini terdapat penyakit karena sanitasi yang buruk dan lingkungan yang kotor. Namun, permukiman ini masih dialiri listrik.

Prasetyo meminta Wali Kota tak hanya duduk diam saja di kantor. Harus dilakukan pengecekan langsung untuk mengetahui apa masalah sebenarnya serta solusinya.

"Ini tugas wali kota, wali kota harus ada, harus turun, tugas wali kota bukan di dalam kantor, tapi di lapangan. Lihat," ujar Prasetyo di gedung DPRD DKI, Senin (19/6/2023).

Terpisah, Wakil Wali Kota Jakarta Barat Hendra Hidayat mengaku sudah membahas hal ini bersama jajarannya. Untuk saat ini, pihaknya akan melakukan pendataan warga yang tinggal di permukiman itu.

"Kita saat ini melakukan penataan, berapa orang ber-KTP DKI dan tidak," kata Hendra.

Setelah melakukan pendataan, baru akan ada penanganan lebih lanjut dari pihaknya.

"Tentunya kalau misalnya udah ada, kita akan lakukan penanganan," pungkasnya.