Suara.com - Hukumonline kembali menggelar Hukumonline’s Top 100 Indonesian Law Firms Awards untuk yang keenam kalinya. Gelaran award ini digelar untuk mewujudkan sinergi dan kolaborasi antara para praktisi hukum, akademisi, pebisnis, pemerintah dan masyarakat umum.
Chief Executive Officer Hukumonline Arkka Dhiratara menegaskan pentingnya sinergi antara para praktisi hukum, akademisi, pebisnis, pemerintah, dan masyarakat umum. Menurut dia, salah satu bentuk komkret mewujudkan kolaborasi lintas sektor itu ialah melalui Hukumonline Top 100 Indonesian Law Firms 2023 .
“Penghargaan ini bukan hanya menghargai kesuksesan individu, tetapi juga mencerminkan semangat saling bersaing secara sehat yang mendorong perkembangan dan pembaharuan di dunia hukum,” kata Arkka dalam sambutannya, Jumat (23/6/2023).
Arkka memandang persaingan sehat merupakan pendorong utama perubahan dan inovasi. Ia berujar ketika para pemimpin kantor hukum terbaik bersaing dengan kemampuan dan prestasi mereka, hasilnya adalah kemajuan yang nyata dalam sistem hukum Indonesia.
Menurutnya persaingan sehat tidak hanya melahirkan pemenang, tetapi juga memperkuat komunitas hukum secara keseluruhan.
“Dengan saling menginspirasi dan saling mendorong, kita menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan profesionalisme, etika, dan integritas di antara praktisi hukum. Dalam pandangan kami, persaingan yang sehat tidak hanya menciptakan perusahaan hukum yang lebih baik, tetapi juga mewujudkan dunia yang lebih baik,” tutur Arkka.
Sementara itu Chief Media & Engagement Hukumonline Amrie Hakim menjelaskan hasil penghargaan merupakan hasil diskusi mendalam dengan beberapa pihak dengan mengandalkan metodologi dan data empiris.
Ada 210 kantor hukum yang berpartisipasi dalam survei Hukumonline’s Top 100 Indonesian Law Firm tahun ini. Jumlah tersebut naik sebesar 25,74% jika dibandingkan dengan tahun lalu.
Amrie mengatakan proses survei dan pengumpulan data yang dilakukan Hukumonline dimulai sejak Februari hingga April 2023 dan pengolahan data dilakukan dari mulai April hingga Juni 2023. Sedangkan pemeringkatan ratusan kantor hukum ini disusun berdasarkan jumlah fee earners kantor hukum dalam periode 2 Februari 2023 hingga 7 April 2023.
Baca Juga: Dinilai Penyebab Banjir, Praktisi Hukum Sebut BBWSBS Tak Tegas Soal Bangunan di Bantaran Sungai
“Kemudian yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, pada tahun ini dalam proses penilaiannya, Hukumonline melibatkan dewan juri yang merupakan praktisi dan akademisi hukum,” kata Amrie.
Dari sisi kategori, Hukumonline menghadirkan lima kategori penghargaan baru yang empat di antaranya melibatkan penilaian dewan juri. Kelima kategori tersebut adalah Largest Regional Law Firm of The Year, Best Law Firm Brand Innovation of The Year, Best Full Service Law Firm of The Year, Best Litigation Law Firm of The Year, dan Best Non-Litigation/Corporate Law Firm of The Year.
Hukumonline, pada tahun ini turut meluncurkan jajaran Practice Leaders yang menampilkan secara eksklusif jajaran kantor hukum terbaik dalam area praktiknya masing-masing. Sebanyak 24 practice area populer di Indonesia yang menjadi kategori dalam Practice Leaders.
“Kami yakin deretan Practice Leaders ini dapat menjadi rujukan bagi industri di era disrupsi yang serba cepat. Kami yakin bahwa pencapaian para kantor hukum di Practice Leaders ini merupakan bukti nyata komitmen terhadap kualitas kerja dan pemahaman mendalam atas seluk beluk setiap practice area yang ditekuni kantor hukum,” tutur Amrie.
Sebagai informasi, Hukumonline didirikan pada tahun 2000 oleh beberapa praktisi hukum dan pengacara Indonesia terkemuka dengan tujuan menjadi solusi satu atap bagi praktisi hukum Indonesia. Selain itu keberadaan Hukumonline diharapkan dapat menjadi sebuah platform regulasi berbasis teknologi (reg-tech) yang mendemokratisasi akses hukum dan memberdayakan para praktisi hukum dengan memberikan pengetahuan hukum dalam banyak bentuk, seperti koleksi regulasi dan putusan pengadilan yang telah diklasifikasikan, analisis dan laporan hukum yang komprehensif, serta artikel-artikel terkait masalah hukum yang mudah dipahami.
Berita Terkait
-
Dijamin Meriah, Lomba Lari Estafet 10 Km Hukumonline Run 2023 Segera Digelar
-
Segera Digelar, Lomba Lari Estafet 10 Km Hukumonline Run 2023
-
Rebecca Klopper Diduga Terseret Kasus Video Syur, Praktisi Hukum: Saya Yakin RK akan Bebas dari Tuntutan Pidana
-
Dinilai Penyebab Banjir, Praktisi Hukum Sebut BBWSBS Tak Tegas Soal Bangunan di Bantaran Sungai
-
KDRT Tidak Ada, Justru Venna Melinda Lakukan Intimidasi terhadap Ferry Irawan?
Terpopuler
- Tak Terima Ditahan KPK, Titin Rita Lestari Bongkar Peran Atasan di Kasus Suap BPK Muara Enim
- Tak Ikut Aksi Bareng Mahasiswa di Bundaran HI Hari Ini, Said Iqbal Ungkap Alasan Buruh
- Mengapa Pertalite Mau Dihapus?
- Indonesia Sudah Capek! Mahasiswa UI Serukan Demo di Bundaran HI, Tuntut Prabowo Akui Kesalahan
- 5 Lipstik Rekomendasi Fuji yang Tahan Lama, Tidak Kering dan Anti Pecah-Pecah
Pilihan
-
Aliansi Rakyat Memanggil Kritik Sederet Program Pemerintah, Tuntut Prabowo-Gibran Lengser
-
Hasil Piala Dunia 2026: Hajar Paraguay, Start Sempurna Amerika Serikat
-
Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
-
Thamrin Lumpuh Total, Massa Aksi Mengular hingga Dukuh Atas Hingga Jumat Malam
-
Ngotot Mau Demo di Bundaran HI Meski Dihadang Aparat, Mahasiswa: Istana dan DPR Tak Mendengar Kami!
Terkini
-
Hanya Kirim PDF Tanpa Balasan, Polres Jakpus Jelaskan Soal Aksi BEM UI Tak Ajukan Izin Resmi
-
3 Fakta Dugaan Korupsi MBG: Kejagung Geledah Enam Lokasi, DPR Minta Program Dihentikan
-
Jangan Adu Rakyat vs Rakyat, TB Hasanuddin Tegaskan Komcad Tak Boleh Hadapi Demo Mahasiswa
-
Nasib 21 Ribu Motor Listrik Era Dadan, Jadi Besi Tua atau Dipaksa Jalan Demi MBG?
-
Divonis 13 Tahun Penjara, Sejumlah Pakar Duga Ada Kejanggalan di Putusan Hukum Arief Pramuhanto
-
Partai Gelora Desak Penghapusan Threshold, Klaim DPR Buka Ruang Diskusi
-
Anis Matta Akui Partai Gelora Terganjal Logistik, Urusan Pendanaan Jadi Persoalan Besar
-
ICW: Vonis Rendah Pejabat BPK Tak Beri Efek Jera, Korupsi Terus Berulang
-
Warga Jakarta Bisa Masuk Gratis ke Ancol dan Ragunan, Cek Jadwal dan Caranya
-
Evaluasi MBG dan Krisis Regenerasi Petani Jadi Sorotan, Dudung Akui Program Perlu Ditata Ulang