Suara.com - Calon presiden (capres) dari PDI Perjuangan (PDIP) yakni Ganjar Pranowo mengalami kejadian tak mengenakkan kala menjaring aspirasi masyarakat di di Kelurahan Pademangan Barat, Jakarta Utara, Minggu (25/6/2023).
Gubernur Jawa Tengah tersebut mengaku dibully alias mendapat perundungan kala melakukan lawatan tersebut.
Adapun disinyalir bahwa kunjungan Ganjad ke Jakarta sebagai bagian dari rangkaian safari politik untuk menggaet suara di Pilpres 2024 mendatang.
Ganjar dibully gegara telpon Pj Gubernur DKI, oleh siapa?
Ganjar dalam kesempatan yang sama juga menelpon Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono.
Kala itu Ganjar hendak menyampaikan biaya retribusi pasar yang memberatkan para pedagang.
Sayangnya, Heru tak bisa berlama-lama berbincang dengan Ganjar lantaran sedang menghadiri hajatan.
"Saya kan lagi saksi akad nikah (saat akad nikah)," ujar Heru kepada wartawan, Senin (26/6/2023).
Terkait keluhan warga tersebut, Heru menegaskan pihaknya telah berkoordinasi dengan Sekretaris Daerah DKI Jakarta atau Sekda DKI.
Baca Juga: Pengamat Sebut Jokowi Lebih Condong ke Prabowo Daripada ke Ganjar: Banyak Event yang Mempertemukan
Usai menelpon Heru dan menerima respon dari Sekda DKI, Ganjar mengaku dapat rundungan dari pihak tertentu.
Ganjar dalam keterangannya ke wartawan, Minggu (25/6/2023) mengaku ada pihak yang mem-bully dirinya.
Kendati demikian, Ganjar tak membeberkan secara gamblang siapa yang merundung dirinya.
Kini, pendukung Ganjar seperti salah satunya eks politisi PSI, Tsamara Amany melayangkan simpati terhadap apa yang dialami Ganjar.
"Sebagai seorang pejabat, Pak Ganjar punya privilege berupa akses dan koneksi. Beliau juga sadar bahwa Jakarta bukan kewenangannya," cuit Tsamara.
"Maka itu telepon Pj Gubernur DKI yang memang berwenang. Bukannya lebih baik jika akses dan koneksi itu dipakai untuk bantu orang lain, dibanding hanya berdiam diri?," lanjut Tsamara membela.
Berita Terkait
-
Pengamat Sebut Jokowi Lebih Condong ke Prabowo Daripada ke Ganjar: Banyak Event yang Mempertemukan
-
Sindiran Megawati untuk Partai yang Ragu Dukung Ganjar Pranowo Dijawab PKB: Kita masih Kerjasama dengan Gerindra
-
Blusukan Ganjar Pranowo ke Pasar di Jakarta Dimasalahkan, Dibela Tsamara Amany Seperti Ini
-
Offside Ganjar Cawe-cawe di Jakarta, Pengamat: Lebih Baik Berprestasi di Daerah Sendiri, Daripada di Wilayah Orang
-
Dicap Cawe-cawe Gegara Telepon Pj Gubernur DKI Budi Hartono: Ingat Ganjar Bukan Presiden, Masih Capres!
Terpopuler
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Adu Tajam! Persija Punya Mauro Zijlstra, Persib Ada Sergio Castel, Siapa Bomber Haus Gol?
Pilihan
-
Ketika Hujan Tak Selalu Berkah, Dilema Petani Sukoharjo Menjaga Dapur Tetap Ngebul
-
KPK Cecar Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Soal Holding Minyak dan Gas
-
Diduga Nikah Lagi Padahal Masih Bersuami, Kakak Ipar Nakula Sadewa Dipolisikan
-
Lebih dari 150 Ribu Warga Jogja Dinonaktifkan dari PBI JK, Warga Kaget dan Bingung Nasib Pengobatan
-
Gempa Pacitan Guncang Jogja, 15 Warga Terluka dan 14 KA Berhenti Luar Biasa
Terkini
-
KPK Sampai Kejar-kejaran, Terungkap Nego Suap Sengketa Lahan di PN Depok dari Rp1 M Jadi Rp850 Juta
-
Penampakan Isi Tas Ransel Hitam Berisi Rp850 Juta, Bukti Suap Sengketa Lahan di PN Depok
-
Sukses, Peserta dari Empat Provinsi Antusias Ikuti Workshop "AI Tools for Journalists" di Palembang
-
KPK Tahan Ketua dan Wakil Ketua PN Depok, Buntut Dugaan Minta Fee Rp850 Juta
-
Yudi Purnomo Soal Wacana Polri di Bawah Kementerian: Ingat Pengalaman KPK
-
Soal Usul Duet Prabowo-Zulhas di 2029, Dasco: Kita Anggap Wacana dan Hiburan Buat Rakyat
-
Dasco Ungkap Arahan Prabowo di HUT ke-18 Gerindra: Jaga Uang Rakyat, Jangan Berbuat Perilaku Tercela
-
Gerindra Akhirnya Minta Maaf, Atribut Partainya Ganggu Masyarakat di Jalan
-
Habiburokhman Sebut Pernyataan Abraham Samad Soal Reformasi Polri Salah Kaprah
-
IPW Nilai Polri Bisa Mudah Dipengaruhi Kepentingan Politik Jika di Bawah Kementerian