Suara.com - Cara Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo yang menelepon Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono saat menelepon di Pasar Anyar Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara (Jakut) dinilai tidak benar oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Dalam kesempatan tersebut diketahui, Ganjar menerima keluhan pedagang di sana terkait biaya retribusi bulanan. Mereka menyampaikan keluhan tersebut, langsung kepada Bakal Capres dari PDIP Ganjar Pranowo. Mendengar keluhan itu, Ganjar langsung menelepon Heru Budi yang sedang dalam kondisi sibuk sehinggan tidak bisa berbincang lama dengan Ganjar.
Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengatakan, Ganjar melakukan tindakan yang keliru, walaupun sebenarnya berniat baik. Ia mengkiaskan hal tersebut seperti peribahasa dalam bahasa Jawa, 'bener ning ora pener' yang berarti benar tapi tidak tepat.
"Niat baik tapi caranya tidak tepat," kata Mardani dihubungi pada Senin (26/6/2023).
Menurut Mardani, Ganjar sebaiknya menyampaikan keluhan pedagang dengan cara yang benar dan beradab.
"Mestinya datang ke balai kota dan sampaikan dengan cara yang beradab. Beliau posisi sejajar dengan Pak Heru," katanya.
Cuma Senyum-senyum
Sebelumnya menanggapi telepon Ganjar, Heru enggan bicara panjang lebar. Bahkan, saat ditanya perasaannya terkait hal tersebut, Heru hanya tersenyum.
Hal tersebut tergambar saat Heru mendampingi Presiden Joko Widodo alias Jokowi ketika mengunjungi Pasar Palmerah. Ketika itu, Heru ditanya awak media soal alasan Ganjar yang menelponnya. Namun, ia memilih tidak mau bicara dan hanya tersenyum.
Kemudian saat ditanya lagi soal perasaannya menerima aduan warga dari kepala daerah lain, Heru lagi-lagi hanya melempar senyum. Meski begitu, Heru memastikan saat ditelepon Ganjar, ia sedang menjadi saksi akad nikah.
Baca Juga: PKS Sentil Ganjar usai Mendadak Telepon Heru Budi: Niatnya Baik Tapi Caranya Tak Tepat!
"Saya kan lagi saksi akad nikah (saat akad nikah)," ujar Heru kepada wartawan, Senin (26/6/2023).
Lebih lanjut, Heru mengaku sudah menerima laporan dari sekda soal aduan yang Ganjar sampaikan, yakni mengenai retribusi pasar yang memberatkan para pedagang.
"Sudah disampaikan ke pak sekda, sudah dijelaskan ke PD Pasar (Jaya)," tuturnya.
Lebih lanjut ditanya bagaimana perasaannya mendapatkan aduan dari kepala daerah lain soal keluhan warga Jakarta, Heru hanya tersenyum. Ia tak mau memberikan tanggapan karena tak menerima aduan itu secara langsung.
"Saya kan enggak komunikasi, enggak tahu saya tanya dong dia (Ganjar). Kalau yang lain saya gak tahu," katanya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Sambut Putusan MK, Kubu Mariyo: Kemenangan Ini Milik Seluruh Rakyat Papua!
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD