Suara.com - Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta menyatakan, pihaknya akan segera mengumumkan calon presiden (capres) yang didukung pada Pilpres 2024.
Namun dalam menentukan dukungan tersebut, ia mengemukakan, ada empat kriteria yang bakal dijadikan panduan.
"Kita telah membuat empat kriteria cukup sederhana dalam menentukan seorang pemimpin." kata Ketua Partai Gelora, Anis Matta kepada wartawan, Rabu (28/6/2023).
Empat kriteria tersebut mencakup dari sejumlah perspektif, yakni agama, kepentingan nasional, geopolitik dan ancaman disintegrasi bangsa.
"Dalam perspektif agama, kita selalu menemukan masyarakat yang selalu menggunakan alasan agama dalam menentukan calon presiden," ungkapnya.
Dalam penjabarannya terkait perspektif agama, Anis mengatakan, seorang pemimpin haruslah orang yang kuat dan amanah karena nantinya akan mengurus segala urusan orang.
"Kalau di Islam, dipanggil Khalifah Amirul Mukminin. Dia mengurus segala urusan umat, tidak hanya urusan politik, tetapi urusan seluruh rakyat. Sehingga butuh kejujuran, integrasi, tidak ragu-ragu dan amanah. Urusannya sangat kompleks, semua urusan negara diurus," tuturnya.
Karakter pemimpin dalam perspektif agama, menurutnya harus memiliki sifat sabar, berkarakter mampu mengurus rakyat, dan memiliki kelapangan dada, serta memiliki pengetahuan untuk mengambil kebijakan yang tepat.
"Tetapi kalau kita bicara manusia sempurna yang dibutuhkan, tentu akan banyak perdebatan. Namun di dalam literatur, cukup hanya dua syarat saja yang bisa dipenuhi, tidak perlu keseluruhannya, yakni kuat dan amanah saja," ujarnya.
Baca Juga: Siapa Capres Partai Gelora? Ini Kata Anis Matta
"Jadi kalau dalam sejarah Islam itu nggak pernah ada yang kriterianya sesempurna pada masa Khulafaur Rasyidin. Kriteria ini tidak akan utuh sekarang, tidak bisa kita menggunakan dalil-dalil agama untuk menegaskan calon yang akan didukung, tapi siapa yang tepat untuk situasi sekarang," sambungnya.
Kemudian dalam perspektif nasional, Anis mengatakan, pemimpin yang tepat diperlukan dalam situasi sekarang.
Pemimpin sekarang, menurutnya harus bisa mempertimbangkan situasi perspektif geopolitik global saat ini.
"Jangan pilih pemimpin yang akan menjadikan negara kita ini, sebagai medan tempur negara lain. Ini penting saya tegaskan, karena kekuatan adidaya antara Amerika dan China ingin membawa konflik ke kawasan Asia Pasifik," ujarnya.
Menurut Anis, untuk mencari pemimpin di 2024 harus melihat dari sisi kepentingan nasional Indonesia.
"Kita tidak ingin menakut-nakuti, tapi semua faktor yang membuat ancaman disintegrasi itu, apalagi kita memiliki populasi mencapai 200 juta dan dikenal sebagai negara kepulauan. Begitu tekanan ekonomi semakin berat, maka ancaman disintegrasi itu, akan semakin nyata," jelasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Adu Tajam! Persija Punya Mauro Zijlstra, Persib Ada Sergio Castel, Siapa Bomber Haus Gol?
Pilihan
-
Kisah Petani Gurem, Dihantui Pangan Murah Rendah Gizi
-
Ketika Hujan Tak Selalu Berkah, Dilema Petani Sukoharjo Menjaga Dapur Tetap Ngebul
-
KPK Cecar Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Soal Holding Minyak dan Gas
-
Diduga Nikah Lagi Padahal Masih Bersuami, Kakak Ipar Nakula Sadewa Dipolisikan
-
Lebih dari 150 Ribu Warga Jogja Dinonaktifkan dari PBI JK, Warga Kaget dan Bingung Nasib Pengobatan
Terkini
-
Diduga Demi Kejar 'Cuan' Bisnis, Anak Usaha Kemenkeu Nekat Suap Ketua PN Depok Terkait Lahan Tapos
-
Kapolres Tangsel Laporkan Gratifikasi iPhone 17 Pro Max ke KPK, Kini Disita Jadi Milik Negara
-
Polda Metro Jaya Bongkar Peredaran Obat Keras, 21 Ribu Butir Disita dari Dua Lokasi
-
Usai Kena OTT KPK, Ketua dan Waka PN Depok Akan Diperiksa KY soal Dugaan Pelanggaran Kode Etik Hakim
-
KPK Sampai Kejar-kejaran, Terungkap Nego Suap Sengketa Lahan di PN Depok dari Rp1 M Jadi Rp850 Juta
-
Penampakan Isi Tas Ransel Hitam Berisi Rp850 Juta, Bukti Suap Sengketa Lahan di PN Depok
-
Bukan Rugikan Negara Rp2,9 T, Pertamina Justru Untung Rp17 T dari Sewa Terminal BBM Milik PT OTM
-
Sidang Hadirkan Saksi Mahkota, Pengacara Kerry: Tidak Ada Pengaturan Penyewaan Kapal oleh Pertamina
-
Sukses, Peserta dari Empat Provinsi Antusias Ikuti Workshop "AI Tools for Journalists" di Palembang
-
KPK Tahan Ketua dan Wakil Ketua PN Depok, Buntut Dugaan Minta Fee Rp850 Juta