Suara.com - Sejumlah Warga Kampung Bayam nekat mendirikan bangunan semipermanen di depan pintu kawasan rumah susun (Rusun) Kampung Bayam.
Mereka mendirikan tenda 'darurat' yang sebenarnya tak layak huni karena hanya tertup terpal biru di bagian atas, dengan tiang penyangga bambu dan balok kayu bekas.
Seorang penguni tenda biru, Tuti mengatakan, tinggal di sana sejak delapan bulan silam.
Tuti mengaku nekat menghuni tenda tak layak tersebut lantaran sudah tidak sanggup membayar uang sewa rumah kontrakan.
"Dulu pas awal digusur kan dapat uang pengganti, untuk kita ngontrak. Sekarang, uangnya sudah habis, dan kita seharusnya sudah menghuni di Rusun," kata Tuti, saat ditemui Suara.com, Jumat (7/7/2023).
Tuti mengaku, hingga kini belum bisa menikmati hunian yang sebelumnya dijanjikan Pemprov DKI pada era Gubernur Anies Baswedan ini, lantaran belum terjadinya kesepakatan harga sewa.
Pengembang Rusun Bayam, Jakpro mematok harga yang membuat mereka tak mampun membayar, yakni di atas Rp 700 ribu. Jelas saja, warga yang rata-rata berpenghasilan menengah ke bawah tersebut menganggap harga sewa sudah kelewat mahal. Apalagi, Rumah Susun Bayam itu berstatus rusun bersubsidi.
Bagi Tuti dan tetangganya yang tinggal di tenda biru, menurunkan harga sewa hingga setara dengan tarif rusun bersubsidi lainnya menjadi hal yang sangat realistis.
"Rusun subsidi yang lainnya kan paling sewa sebulannya Rp 350 ribu sampai Rp 400 ribu. Ya kita minta disamakanlah, apalagi kita kan juga warga DKI," ucapnya.
Baca Juga: Tolak Pindah Rusun! Warga Kampung Bayam Korban Gusuran Era Anies Cueki Tawaran Pemkot Jakut
Tuti menyebut, saat Rusun tersebut diresmikan oleh Anies Baswedan, seluruh warga diundang untuk ikut peresmian.
Bahkan warga berdiri di depan hunian mereka masing-masing. Namun hingga saat ini, nasib mereka masih terkatung-katung menunggu kepastian, bisa menempati hunian tersebut.
"Saya dijanjiin doang, tapi sampai sekarang nggak bisa masuk," tutupnya.
Sebelumnya diberitakan, PT Jakarta Propertindo (Jakpro) tetap menerapkan aturan biaya sewa Rp 765 ribu tiap bulannya untuk warga Kampung Susun Bayam, dekat Stadion JIS, Jakarta Utara.
VP Corporate Secretary Jakpro, Syachrial Syarief, mengatakan pihaknya menetapkan tarif berkisar Rp 615.000 sampai Rp 765.000 per bulan karena sudah mengikuti aturan yang berlaku.
Besaran tarif tersebut jauh dari tuntutan warga yang meminta biaya sewa diturunkan jadi Rp150.000.
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 HP dengan Baterai 7000 mAh Terbaik 2026, Anti Lowbat Seharian Cocok untuk Ojol
- Siapa Ginka Febriyanti yang Dituding Ikut Demo Bayaran dan Kini jadi Komisaris Pertamina Retail
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
- 4 Sepatu Lari Ardiles Terbaik Paling Laris di Shopee, Lengkap Review dan Harganya
- Sering Mati Listrik? Ini 4 Genset Mini 1000 Watt yang Irit dan Tidak Berisik
Pilihan
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
-
Pelarian Berakhir! Taufik Hidayat Penyekap dan Penyiksa Pacar 3 Tahun Ditangkap di Bandung Raya
Terkini
-
Jejak Sadis Taufik Hidayat: 4 Indekos Jadi Saksi Bisu Yuvita Dibuat Buta hingga Lumpuh
-
Polisi Bongkar Home Industri Narkoba, Kamar Apartemen Disulap Jadi Tempat Produksi
-
Sekap dan Siksa Yuvita Pakai Helm, Sajam hingga Rokok: Taufik Hidayat Ternyata Penjahat Kambuhan!
-
Jokowi Safari Pakai Kemeja PSI, Golkar Santai Tak Khawatir Pemilih Migrasi
-
Jakarta Rangkul Konten Kreator untuk Jembatani Informasi Ibu Kota ke Warga
-
Empat Karyawan di Jaksel Sekap Teman Wanita Gara-gara Urusan Kantor, Begini Kronologinya
-
KPK Endus Aliran Duit Haram di Loket Imigrasi Bali, Biro Jasa Mulai 'Bernyanyi'
-
Kapolda Jabar: Taufik Hidayat Sangat Sadis, Harus Dihukum Maksimal 12 Tahun Penjara!
-
Prabowo Hadiri Konvensi Sains, Beri Taklimat di Hadapan 2.600 Akademisi
-
Identik dengan Gajah, Analis Bongkar Alasan Jokowi Pilih Lampung Jadi Target Safari Politik