Suara.com - Usai berita 34 juga data penduduk Indonesia yang bocor di blog milik Bjorka, Pratama Persadha selaku Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber CISSReC menyatakan bahwa hal tersebut adalah valid. Lantas, apa saja dampak buruk data paspor bocor?
Meski kebanyakan netizen terlihat skeptis dengan hal tersebut karena ini bukan merupakan kali pertama, tetap saja ada beberapa kemungkinan dampak buruk yang bisa terjadi karena kebocoran data.
Dampak buruk data paspor bocor
Meski data yang bocor dari identitas pemilik paspor terbatas, bukan berarti itu tidak membawa dampak buruk. Berikut adalah beberapa di antaranya.
1. Gangguan dari pihak luar
Ketika data Anda bocor, itu berarti bahwa ada orang asing yang bisa menghubungi Anda secara sembarangan. Mereka mungkin mengirim pesan, menandai tempat tinggal, bahkan pada kemungkinan terburuk adalah menggunakan data diri Anda.
Di samping itu, dampak buruk data paspor bisa juga baru dirasakan beberapa waktu ke depan.
2. Turunkan kepercayaan pihak luar terhadap Indonesia
Keimigrasian merupakan salah satu lembaga yang juga mengurus data wisatawan asing. Dengan begitu, kebocoran data ini juga bisa menurunkan wisatawan memberikan datanya ketika berkunjung ke Indonesia.
Baca Juga: Data Puluhan Juta Paspor Bocor, BSSN Tunggu Hasil Validasi: Nanti Kita Infokan ke Publik
Wisatawan mungkin merasa bahwa Indonesia tidak bisa menjaga datanya dengan baik.
3. Berdampak buruk pada wisatawan
Alfons Tanujaya, seorang pakar keamanan siber menuturkan bahwa kebocoran data sebanyak 34 juta penduduk ini juga bisa membuat kondisi pariwisata di Indonesia memburuk.
Oleh karena itu, diharapkan ke depannya seluruh instansi pengelola data di Indonesia lebih berhati-hati dalam menyimpan data.
Berita kebocoran data passport ini pertama kali terdengar dari Teguh Aprianti, pengamat keamanan siber sekaligus pendiri Ethical Hacker Indonesia. Ia mengunggah berita tersebut melalui akun Twitter-nya @secgron.
Diduga, data tersebut ditawarkan dengan harga Rp150 juta oleh hacker dengan nama akun Bjorka.
Berita Terkait
-
Data Puluhan Juta Paspor Bocor, BSSN Tunggu Hasil Validasi: Nanti Kita Infokan ke Publik
-
Puluhan Juta Data Paspor di Dirjen Imigrasi Bocor, BSSN Sebut Bisa dari Pihak Internal atau Eksternal
-
Kemenkominfo Bakal Klarifikasi Terkait Dugaan Kebocoran Data
-
Bocor! Bjorka Jual 34 Juta Paspor WNI Seharga Rp 150 Juta Termasuk Masa Berlaku Paspor
-
Hacker Bjorka Bocorkan 34 Juta Data Paspor WNI, Kominfo: Ada Kemiripan, Tapi...
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Gerakan 'Setop Tot tot Wuk wuk' Sampai ke Istana, Mensesneg: Semau-maunya Itu
-
Koalisi Sipil Kritik Batalnya Pembentukan TGPF Kerusuhan Agustus: Negara Tak Dengarkan Suara Rakyat!
-
Menkeu Purbaya Bahas Status Menteri: Gengsi Gede Tapi Gaji Kecil
-
Semua Agama Dapat Porsi, Menag Nazaruddin Umar: Libur Nasional 2026 Sudah Adil
-
Presiden Prabowo 'Ketok Palu!' IKN Resmi Jadi Ibu Kota Politik 2028 Lewat Perpres Baru
-
Penggugat Ijazah Gibran Bantah Bagian dari Musuh Keluarga Jokowi: Saya Tidak Sedang Mencari Musuh!
-
Rekam Jejak Wahyudin Anggota DPRD Gorontalo, Narkoba hingga Video Rampok Uang Negara
-
Bongkar Gurita Korupsi Pertamina, Kejagung Periksa Jaringan Lintas Lembaga
-
Guntur Romli Murka, Politikus PDIP 'Rampok Uang Negara' Terancam Sanksi Berat: Sudah Masuk Evaluasi!
-
Dasco: UU Anti-Flexing Bukan Sekadar Aturan, tapi Soal Kesadaran Moral Pejabat