Suara.com - Sekretaris Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, Muhammad Taufik Zoelkifli tak mau mempersoalkan perencanaan dan pembangunan Jakarta International Stadium (JIS) yang tak sesuai dengan pedoman buatan perusahaan konsultan, desain, dan rekayasa Buro Happold. Sebab menurutnya rekomendasi dari perusahaan asal Inggris itu tidak wajib dipakai dalam proyek stadion warisan Anies Baswedan tersebut.
Taufik mengatakan, Buro Happold hanya berperan sebagai konsultan untuk membuat pedoman desain JIS dan kawasan sekitarnya. Pihak kontraktor bebas menentukan bagaimana eksekusi desainnya.
"Begini bahwa fungsi dari Buro Happold itu adalah konsultan. Jadi kalau konsultan Kan memang dibayar untuk mengkonsultasikan hal-hal yang akan kita buat," ujar Taufik saat dikonfirmasi, Senin (10/7/2023).
"Tapi memang nanti keputusan ada pada developer. dalam hal ini Jakpro atau Jakkon yang dipakai," jelasnya menambahkan.
Menurut Taufik, informasi soal keterlibatan perusahaan jasa desain, konsultasi, dan rekayasa asal Inggris Buro Happold dalam perencanaan dan pembangunan JIS sudah jelas dari awal. Buro Happold disebutnya memang tak pernah dikatakan sebagai pembuat desain JIS.
Karena itu, ia menentang usulan PDIP agar DPRD DKI membentuk Pansus untuk menelusuri perencanaan dan pembangunan JIS.
"Tidak perlu Pansus karena memang Buro Happold memang tidak mendesain JIS. Memang sudah jelas dari awal, di Komisi B juga sudah jelas yang membangun, mendesain JIS, putra putri Indonesia sendiri," kata Taufik.
Ia menyebut memang Buro Happold hanya terlibat pembuatan panduan dan konsultasi mengenai sosial inklusif sekitar JIS. Karena itu, ia menganggap apa yang disampaikan konsultan stadion kelas dunia itu hanya penegasan semata.
"Jadi sebenarnya dari awal yang dikatakan bahwa Buro Happold itu bersurat kemudian mengatakan tidak terlibat dalam desain, itu memang penegasan mereka saja karena kasus di Indonesia jadi kemana mana, mereka juga jadi jengah," katanya.
Baca Juga: Anggaran Rp5 Triliun untuk Proyek JIS, Kini Jadi Polemik dan 'Alat Politik'
Lebih lanjut, ia juga mengonfirmasi soal perencanaan dan pembangunan JIS yang disebut tak sesuai pedoman ke PT Jakarta Propertindo (Jakpro). Ia menyebut Buro Happold tak terlibat juga dalam urusan konstruksi stadion warisan eks Gubernur Anies Baswedan itu.
"Jadi menurut saya sudah jelas jalan cerita bagaimana perencanaan dan pembangunan JIS, jadi kalau misalnya mau pansus, mau di-pansus-in apa lagi? Mau ditanya apa lagi," tuturnya.
Tak Sesuai Panduan
Sebelumnya, Buro Happold membuat pengakuan mengejutkan soal polemik proyek Jakarta International Stadium (JIS).
Buro Happold menyebut pembangunan JIS tidak sesuai panduan mereka. Dalam keterangan tertulisnya, Buro Happold menjelaskan perannya dalam proyek tersebut.
Pihaknya tidak diminta untuk mendesain stadion JIS dan tidak pernah pula mendesain stadion itu. Selain itu, perusahaan juga tidak terlibat dalam pekerjaan konstruksi apapun yang dilakukan kemudian.
Berita Terkait
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
Jakarta Luncurkan Website HUT ke-500, Warga Bisa Daftar Jadi Mitra Perayaan
-
Dugaan Aliran Uang ke BEM UBK Bentuk Represi Halus terhadap Mahasiswa
-
Demonstrasi Bayaran Rusak Demokrasi, Dalangnya Harus Ditindak
-
Kantor BGN dan DPR RI Dijaga Ketat, 1.287 Personel Amankan Aksi Unjuk Rasa di Jakpus
-
Jenguk YTR di RSHS, KSP Dudung Langsung Hubungi Dirut BPJS Soal Biaya Perawatan
-
Koalisi Sipil Kritik Draf RUU HAM, Sebut Ada Pasal Karet hingga Ancam Independensi Komnas HAM
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar