Secara logika, Pemrakarsa Penggerak Kebangkitan Partai Golkar menilai hal tersebut sulit, terlebih untuk memenangkan kontestasi. Pasalnya untuk menjadi pemenang Pilpres butuh perolehan suara 50 plus 1.
Sementara itu terkait arah koalisi, Pemrakarsa Penggerak Kebangkitan Partai Golkar juga turut menyoroti. Wakil Ketua Umum DEPINAS SOKSI, Lawrence T.P Siburian yang menjadi perwakilan pemrakarsa menilai kekinian hanya tinggal PAN yang masih memungkinkan untuk berkoalisi dan membentuk poros baru dengan Golkar. Tetapi ia tidak yakin poros baru itu akan bisa membawa kemenangan bagi Golkar.
"PAN punya 7 persen, Golkar punya 14 persen kalau digabung 21 persen. Tapi kalau ini begabung maju pasti kalah. Pasti kalah. Sejuta persen pasti kalah," kata Lawrence di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Rabu (12/7/2023).
Atas salah satu pertimbangan tersebut, mereka lantas mendorong dan meminta adanya Munaslub dengan dimulai dari pelaksaan rapat pimpinan nasional atau rapimnas lebih dahulu.
"Oleh karena itu lah kita menyampaikan secara terbuka hal ini dan kita minta supaya segera dilakukan rapimnas dan setelah rapimnas, munaslub menggantikan Pak Airlangga dari Ketua Umum Partai Golkar untuk kebesaran dan kemajuan Partai Golkar," kata Lawrence.
Lawrence mengatakan pihaknya juga sudah berkomunikasi dengan para ketua DPD Partai Golkar dari tingkat I hingga tingkat II terkait rencana penggantian Airlangga dari posisi Ketua Umum Partai Golkar.
"Kita pun sudah komunikasi dengan mereka hanya semua tutup mulut krena sekarang ini mau Pileg mereka menunggu DCT, nama mereka jangan sampai dicoret dan kalau boleh nomor mereka nomor kecil. Jadi semua tutup mulut tapi kita tidak bisa dibodoh-bodohi," tuturnya.
Adapun pertemuan Pemrakarsa Penggerak Kebangkitan Partai Golkar turut dihadiri Anggota Dewan Pakar Partai Golkar Ridwan Hisjam. Dalam pertemuan ini, pemrakarsa turut menyampaikan surat terbuka kepada Ridwan untuk diteruskan kepada
"Dan akan saya teruskan kepada instansi Dewan Pakar dan untuk selanjutnya kepada Ketua Umum DPP Partai Golkar di dalam rangka penyelematan Partai Golkar di dalam Pemilu 2024," kata Ridwan
Baca Juga: Respons Rekomendasi Dewan Pakar, Sekjen Golkar Klaim Sudah Dilakukan Airlangga
Salah satu kesimpulan di dalam surat terbuka adalah penilaian buruk terhadap kepemimpinan Airlangga.
"Kita akan sampai pada kesimpulan bahwa kepemimpinan saudara Airlangga Hartarto kepemimpinan yang terburuk sepanjang sejarah Partai Golkar," tulis surat terbuka.
Berita Terkait
-
Zulkifli Hasan Buka Suara Soal Poros Baru dengan Partai Golkar di Pilpres 2024
-
Indonesia Mau Jual Listrik ke Afrika Selatan
-
RI Mau Impor 50 Ribu Ekor Sapi dan 300 Ribu Ton Kedelai dari Afrika Selatan
-
Soal Respons Rekomendasi Dewan Pakar, Sekjen Golkar Sebut Sudah Dijalankan Airlangga
-
Respons Rekomendasi Dewan Pakar, Sekjen Golkar Klaim Sudah Dilakukan Airlangga
Terpopuler
- 5 Rekomendasi HP 5G Paling Murah Januari 2026, Harga Mulai Rp1 Jutaan!
- Polisi Ungkap Fakta Baru Kematian Lula Lahfah, Reza Arap Diduga Ada di TKP
- 5 Rekomendasi HP Memori 256 GB Paling Murah, Kapasitas Lega, Anti Lag Harga Mulai Rp1 Jutaan
- Jalan Rusak Parah, Warga Kulon Progo Pasang Spanduk Protes: 'Ini Jalan atau Cobaan?'
- 5 Mobil Bekas 80 Jutaan dengan Pajak Murah, Irit dan Nyaman untuk Harian
Pilihan
-
10 Sneakers Putih Ikonik untuk Gaya Kasual yang Tak Pernah Ketinggalan Zaman, Wajib Punya
-
Bursa Saham Indonesia Tidak Siap? BEI Klarifikasi Masalah Data yang Diminta MSCI
-
Menperin Pastikan Industri Susu Nasional Kecipratan Proyek MBG
-
MSCI Melihat 'Bandit' di Pasar Saham RI?
-
Harga Emas di Palembang Nyaris Rp17 Juta per Suku, Warga Menunda Membeli
Terkini
-
Pembangunan 104 Sekolah Rakyat Permanen Tertahan: Terkendala Status Lahan!
-
Jakarta Berpotensi Diguyur Hujan Lebat Hari Ini, Wilayah Utara Waspada Angin Kencang
-
Dua Kakak Presiden Prabowo Kunjungi Sekolah Rakyat
-
Panduan Lengkap Manajemen Dapodik: Link Baru dan Solusi Kendala Login Server
-
Drama London: Paspampres Klarifikasi Soal Halangi Jurnalis Saat Kawal Presiden Prabowo
-
Ketua KPK Jawab Peluang Panggil Jokowi dalam Kasus Korupsi Kuota Haji
-
Curhat Pimpinan KPK ke DPR: Alat Kurang Canggih Jadi Hambatan Utama OTT
-
Animo Tinggi, PDIP Minta Kemensos 'Gaspol' Bangun Sekolah Rakyat
-
PSI: Polri Harus Tetap di Bawah Presiden, Bukan Jadi Kementerian
-
KND Kawal Hak Atlet Disabilitas, Kontingen Indonesia Raih 135 Emas di ASEAN Para Games 2025