Suara.com - Penasihat Fraksi Demokrat DPRD DKI, Mujiyono mengaku tak mempermasalahkan usulan pembentukan Panitia Khusus atau Pansus Jakarta International Stadium (JIS) oleh Fraksi PDIP. Namun, ia meminta agar tujuannya tidak berkaitan dengan politik.
Menurutnya, usulan membentuk Pansus JIS adalah hak tiap anggota dewan. Karena itu, ia tak bisa melarang apabila ada anggota yang berkeinginan membentuk Pansus.
"Kalau itu (pembentukan Pansus) hak sebagai anggota, jadi nggak perlu dipermasalahkan. Kalau memenuhi syarat dan nggak ada politis, monggo," ujar Mujiyono saat dikonfirmasi, Jumat (14/7/2023).
Meski demikian, Mujiyono belum mau menyatakan sikap setuju atau tidak atas usulan ini. Jika memang serius ingin membentuk Pansus, ia meminta PDIP mengajukannya secara resmi ke pimpinan DPRD.
"Persyaratan formal harus dapat dulu, ada usulan dari komisi E bidang olahraga atau B atau diusulkan oleh fraksi, apakah memenuhi persyaratan atau tidak, baru ngomongin setuju atau nggak," ucapnya.
Ketua Komisi A ini mengakui memang stadion warisan eks Gubernur Anies Baswedan itu masih bermasalah. Namun, perlu ada pembahasan lebih lanjut untuk mengetahui perlu atau tidaknya membentuk Pansus.
"Kalau JIS kan dinilai tidak standar FIFA, Kalau memang dicari dan ditemukan sesuatu kan ada solusi. Urgensinya di mana, sampaikan urgensi apakah ini ini ini, sudah layak dibentuk pansus," pungkasnya.
Sebelumnya, Sekretaris Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo menyarankan agar DPRD DKI membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk menelusuri desain dan pembangunan Jakarta International Stadium (JIS). Pasalnya, perusahaan jasa desain, konsultasi dan rekayasa asal Inggris, Buro Happold menyebut desain dan pembangunan JIS tak sesuai panduan yang dibuat.
Menurut Rio, pembuatan Pansus ini penting untuk memastikan apakah benar desain dan pembangunan JIS sudah sesuai panduan atau belum. Terlebih lagi stadion warisan eks Gubernur Anies Baswedan itu memakan anggaran hingga Rp4,5 triliun.
Baca Juga: Ungkit Pagar Roboh saat Laga Persija, PSI Dukung Usulan PDIP Bentuk Pansus JIS
"Iya, harus (bentuk Pansus) jika dipandang perlu apalagi ini sudah menggunakan banyak uang rakyat kan sktr Rp4,5 triliun dari PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) dan APBD DKI," ujar Rio saat dikonfirmasi, Senin (10/7/2023).
Menurutnya, DPRD DKI berwenang dalam membentuk Pansus. Dalam hal ini, pengawasan terhadap penggunaan anggaran harus dilakukan dewan Kebon Sirih itu.
"DPRD pasti berupaya memaksimalkan fungsi politik pengawasannya sebagai pengejewantahan amanat harapan warga," ucapnya.
Lebih lanjut, ia juga menilai ada malpraktik dalam perencanaan pembangunan JIS lantaran tak sesuai dengan panduan.
Buro Happold mengaku tak pernah diminta mendesain JIS, melainkan hanya membuat panduan pembuatan desain. Hal ini bertentangan dengan klaim tim Anies dan PT Jakarta Propertindo (Jakpro) selama ini.
"Ini menegaskan bahwa ada malpraktik dalam perencanaan dan pembangunan stadion JIS," katanya.
Berita Terkait
-
CEK FAKTA: Keputusan Final FIFA, JIS Dipastikan Jadi Tempat Grand Opening Piala Dunia U-17
-
Waduh! Pengamat Khawatir Tebet Eco Park Bernasib Sama dengan JIS: Dipolitisasi Lalu Diacak-acak, Setelah Itu
-
Jawaban Tak Lugas Anies Usai Diserang Habis-habisan Soal JIS
-
Ungkit Pagar Roboh saat Laga Persija, PSI Dukung Usulan PDIP Bentuk Pansus JIS
-
Cek Fakta: Jakmania Geruduk Rumah Anies Baswedan, Massa Sempat Lakukan Aksi Lempar Botol
Terpopuler
- 6 Mobil 7 Seater yang Jarang Rewel untuk Jangka Panjang, Solusi Cerdas Keluarga
- Appi Sambangi Satu Per Satu Kediaman Tiga Mantan Wali Kota Makassar
- Ibu-Ibu Baku Hantam di Tengah Khotbah Idulfitri, Diduga Dipicu Masa Lalu
- Pakai Paspor Belanda saat Perpanjang Kontrak 2025, Status WNI Dean James Bisa Gugur?
- Pajaknya Nggak Bikin Sengsara: Cek 5 Mobil Bekas Bandel di Bawah 70 Juta untuk Pemula
Pilihan
-
Diskon Tarif Tol 30 Persen Arus Balik: Jadwal, Tanggal dan Rute Lengkap
-
Ironi Hari Air Sedunia: Ketika Air yang Melimpah Justru Menjadi Kemewahan
-
Rudal Iran Hantam Dekat Fasilitas Nuklir Israel, 100 Orang Jadi Korban
-
Skandal Dean James Melebar! Pakar Hukum Belanda Sebut Status WNI Jadi Masalah Utama
-
Serangan AS-Israel di Malam Takbiran Tewaskan Jubir Garda Revolusi Iran
Terkini
-
Kisah Difabel Tuli Perdana Dengar Suara Takbiran: Dulu Duniaku Sangat Sunyi
-
Viral Keluhan Ban Mobil Dikempeskan di Monas, Kadishub DKI: Jangan Parkir di Badan Jalan!
-
Hampir 100 Persen Pengungsi Bencana di Sumatera Tak Lagi di Tenda
-
Kritik KPK, Sahroni Usul Tahanan Rumah Harus Bayar Mahal: Biar Negara Gak Rugi-Rugi Banget
-
Mudik Siswa Sekolah Rakyat, Naila Akhirnya Punya Rumah Baru Layak Huni
-
Tentara Amerika Gali Kuburannya Sendiri Jika Serang Pulau Kharg
-
Dukung Wacana WFH ASN demi Hemat Energi, Komisi II DPR: Tapi Jangan Disalahgunakan untuk Liburan
-
Lebaran Perdana Warga Kampung Nelayan Sejahtera, Kini Tanpa Rasa Cemas
-
Eks Menag Yaqut Jadi Tahanan Rumah, Mantan Penyidik: KPK Tak Boleh Beri Perlakuan Istimewa
-
Turap Longsor di Kramat Jati, 50 Personel Gabungan Dikerahkan