Suara.com - Penasihat Fraksi Demokrat DPRD DKI, Mujiyono mengaku tak mempermasalahkan usulan pembentukan Panitia Khusus atau Pansus Jakarta International Stadium (JIS) oleh Fraksi PDIP. Namun, ia meminta agar tujuannya tidak berkaitan dengan politik.
Menurutnya, usulan membentuk Pansus JIS adalah hak tiap anggota dewan. Karena itu, ia tak bisa melarang apabila ada anggota yang berkeinginan membentuk Pansus.
"Kalau itu (pembentukan Pansus) hak sebagai anggota, jadi nggak perlu dipermasalahkan. Kalau memenuhi syarat dan nggak ada politis, monggo," ujar Mujiyono saat dikonfirmasi, Jumat (14/7/2023).
Meski demikian, Mujiyono belum mau menyatakan sikap setuju atau tidak atas usulan ini. Jika memang serius ingin membentuk Pansus, ia meminta PDIP mengajukannya secara resmi ke pimpinan DPRD.
"Persyaratan formal harus dapat dulu, ada usulan dari komisi E bidang olahraga atau B atau diusulkan oleh fraksi, apakah memenuhi persyaratan atau tidak, baru ngomongin setuju atau nggak," ucapnya.
Ketua Komisi A ini mengakui memang stadion warisan eks Gubernur Anies Baswedan itu masih bermasalah. Namun, perlu ada pembahasan lebih lanjut untuk mengetahui perlu atau tidaknya membentuk Pansus.
"Kalau JIS kan dinilai tidak standar FIFA, Kalau memang dicari dan ditemukan sesuatu kan ada solusi. Urgensinya di mana, sampaikan urgensi apakah ini ini ini, sudah layak dibentuk pansus," pungkasnya.
Sebelumnya, Sekretaris Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo menyarankan agar DPRD DKI membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk menelusuri desain dan pembangunan Jakarta International Stadium (JIS). Pasalnya, perusahaan jasa desain, konsultasi dan rekayasa asal Inggris, Buro Happold menyebut desain dan pembangunan JIS tak sesuai panduan yang dibuat.
Menurut Rio, pembuatan Pansus ini penting untuk memastikan apakah benar desain dan pembangunan JIS sudah sesuai panduan atau belum. Terlebih lagi stadion warisan eks Gubernur Anies Baswedan itu memakan anggaran hingga Rp4,5 triliun.
Baca Juga: Ungkit Pagar Roboh saat Laga Persija, PSI Dukung Usulan PDIP Bentuk Pansus JIS
"Iya, harus (bentuk Pansus) jika dipandang perlu apalagi ini sudah menggunakan banyak uang rakyat kan sktr Rp4,5 triliun dari PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) dan APBD DKI," ujar Rio saat dikonfirmasi, Senin (10/7/2023).
Menurutnya, DPRD DKI berwenang dalam membentuk Pansus. Dalam hal ini, pengawasan terhadap penggunaan anggaran harus dilakukan dewan Kebon Sirih itu.
"DPRD pasti berupaya memaksimalkan fungsi politik pengawasannya sebagai pengejewantahan amanat harapan warga," ucapnya.
Lebih lanjut, ia juga menilai ada malpraktik dalam perencanaan pembangunan JIS lantaran tak sesuai dengan panduan.
Buro Happold mengaku tak pernah diminta mendesain JIS, melainkan hanya membuat panduan pembuatan desain. Hal ini bertentangan dengan klaim tim Anies dan PT Jakarta Propertindo (Jakpro) selama ini.
"Ini menegaskan bahwa ada malpraktik dalam perencanaan dan pembangunan stadion JIS," katanya.
Karena tak sesuai panduan Buro Happold, Rio mengaku tak kaget banyak kekurangan pada berbagai unsur konstruksi JIS dan sekitarnya. Akibatnya, JIS dianggap pemerintah tak sesuai standar FIFA dan terkendala untuk bisa menjadi venue Piala Dunia U-17 2023.
"Tidak mengherankan jika banyak sekali kekurangan fasilitas satdion JIS dan jauh dari standar internasional sebagaimana mestinya," ucapnya.
Berita Terkait
-
CEK FAKTA: Keputusan Final FIFA, JIS Dipastikan Jadi Tempat Grand Opening Piala Dunia U-17
-
Waduh! Pengamat Khawatir Tebet Eco Park Bernasib Sama dengan JIS: Dipolitisasi Lalu Diacak-acak, Setelah Itu
-
Jawaban Tak Lugas Anies Usai Diserang Habis-habisan Soal JIS
-
Ungkit Pagar Roboh saat Laga Persija, PSI Dukung Usulan PDIP Bentuk Pansus JIS
-
Cek Fakta: Jakmania Geruduk Rumah Anies Baswedan, Massa Sempat Lakukan Aksi Lempar Botol
Terpopuler
- 4 Sepatu Jalan Kaki Lokal Terbaik Harga Rp300 Ribuan Sesuai Review, Kualitas Jempolan
- Daripada Nyicil BeAT: Ini 5 Motor Keren Murah Bertenaga untuk Pelajar, Harga Mulai 5 Jutaan Saja
- 4 Pompa Air Kedalaman 20 Meter ke Atas, Hemat Listrik dan Tekanan Air Stabil
- Beroperasi Bertahun-tahun Tanpa Izin Resmi, Pabrik Pengolahan Oli Bekas di Tangerang Resmi Ditutup
- Suzuki Burgman 15 Sudah Ada di Dealer, Skutik Penantang NMAX dengan Layar TFT dan Traction Control
Pilihan
-
Anak Mantan Bupati Sleman, Raudi Akmal Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah Pariwisata
-
Resmi! Roy Suryo dan Dokter Tifa Tak Ditahan Jaksa, Ini Syarat yang Harus Dipenuhi
-
Sudewo Tolak Dakwaan Gabungan Kasus DJKA dan Perangkat Desa, Kuasa Hukum Sebut Langgar KUHAP!
-
Salah Sasaran Evaluasi: Menilai Program MBG Lewat Respons Anak Itu Absurd
-
Dasco di Mobil Komando Aksi: Aspirasi Kawan-kawan Sudah Disampaikan, Hidup Mahasiswa!
Terkini
-
Profil Andy Burnham Calon PM Inggris: Penganut Manchesterism yang Diteriaki Bukan Messiah
-
Tangis Tertahan Keir Starmer: Mundur sebagai PM Inggris, Tekanan Partai Jadi Pemicu
-
Babak Baru Kasus Ijazah Jokowi: Roy Suryo dan dr Tifa Segera Disidang di PN Jakarta Timur!
-
Akses KRL ke JIS Sudah Aktif: Ini Rute dan Jam Operasionalnya!
-
Niat ke Lombok Malah Dibuang ke Terminal Bayangan, WNA Uzbekistan Terlunta-lunta Ditipu Taksi Gelap
-
Ungkap Alasan Vonis 8 Tahun Bos Grup BJU Hendarto, Hakim: Hasil Korupsi Dipakai Judi!
-
KPK Incar 'Pemain' Lain di Skandal Korupsi MBG
-
Terancam 5 Tahun Bui Tapi Tak Ditahan, Eggi Sudjana: Ada 'Tangan' Politik di Kasus Roy Suryo!
-
Ancol Kaji Hapus Tiket Per Orang, Siapkan Skema 'Special Zone' Berbasis Parkir
-
Tok! Bos BJU Divonis 8 Tahun Penjara di Kasus Korupsi LPEI