Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini makin didera dengan segudang kasus dan skandal.
Memasuki pertengahan tahun 2023, sudah banyak isu yang terjadi di internal lembaga antirasuah ini. Bahkan beberapa isu, skandal, dan kontroversi juga menyeret para petinggi KPK.
Adapun di tahun 2023 publik sudah disuguhkan dengan kasus riil seperti pungutan liar (pungli), pelecehan seksual, hingga mark-up dana dinas di tengah internal KPK.
Sosok Ketua KPK Firli Bahuri juga disorot dan dituding memiliki konflik kepentingan dengan sosok Brigjen Endar Priantoro usai upaya pemecatan dan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron berupaya memperpanjang masa jabatan pimpinan KPK.
Berikut segudang kasus, skandal, dan kontroversi yang menggerogoti tubuh KPK.
Kasus mark-up dana dinas
Nurul Ghufron mengungkap kehadiran oknum pegawai KPK yang melakukan mark-up alias mengeruk keuntungan pribadi dengan memalsukan data dana dinas.
Modus si pegawai tersebut terbilang licik, lantaran ia melaporkan enam orang melakukan perjalanan dinas padahal sebenarnya hanya lima orang. Ia juga menulis di kuitansi semula 150 ditambah dengan tujuh sehingga jika diakumulasi kerugian negara bisa mencapai Rp500 juta setahun.
Ghufron kini tengah mendalami tujuan penyelewengan dana tersebut.
Baca Juga: Djarot PDIP: Selama Pemilu Terbuka Berlaku, Politik Uang Susah Dilawan!
“Peruntukannya apa nanti dalam proses penyidikan KPK,” ujar Ghufron di Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (13/7/2023).
Baru-baru ini, seorang pegawai internal KPK mengungkap bahwa oknum tersebut yakni NAR, pegawai administrasi di Kedeputian Penindakan dan Eksekusi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
NAR diduga menyelewengkan laporan agar bisa mengambil sisa dana untuk liburan dan pacaran.
Kasus pungli sekaligus pelecehan seksual
Seorang pegawai Rutan KPK berinisial M (35) dilaporkan gegara melecehkan istri seorang tahanan korupsi.
M juga dilaporkan memeras hingga melakukan pungli terhadap perempuan malang tersebut. Adapun M memaksa agar istri tahanan korupsi tersebut untuk melakukan seks via panggilan ponsel alias video call sex (VCS).
Berita Terkait
-
Djarot PDIP: Selama Pemilu Terbuka Berlaku, Politik Uang Susah Dilawan!
-
KPK Sebut Ibu-ibu Ekonomi Sulit Jadi Kelompok Paling Banyak Terima Serangan Fajar pada Pemilu 2019
-
Djarot PDIP Sebut Politik Uang Susah Dilawan Selama Sistem Pemilu Terbuka Berlaku!
-
Modus Pegawai KPK Mark Up Uang Dinas, Komisi Anti-Rasuah Disusupi 'Ahli Korupsi'
-
KPK Bersama Bawaslu Perangi Serangan Fajar, Ini 5 Faktanya
Terpopuler
- 6 Mobil Terbaik untuk Lansia: Fitur Canggih, Keamanan dan Kenyamanan Optimal
- 10 Mobil Mini Bekas 50 Jutaan untuk Anak Muda, Sporty dan Mudah Dikendarai
- 5 Tablet RAM 8 GB Paling Murah yang Cocok untuk Multitasking dan Berbagai Kebutuhan
- 6 Motor Paling Nyaman untuk Boncengan, Cocok buat Jalan Jauh Maupun Harian
- 5 Rekomendasi Motor Matic untuk Keluarga yang Irit BBM dan Murah Perawatan
Pilihan
-
OJK Lapor Bunga Kredit Perbankan Sudah Turun, Cek Rinciannya
-
Profil PT Abadi Lestari Indonesia (RLCO): Saham IPO, Keuangan, dan Prospek Bisnis
-
Profil Hans Patuwo, CEO Baru GOTO Pengganti Patrick Walujo
-
Potret Victor Hartono Bos Como 1907 Bawa 52 Orang ke Italia Nonton Juventus
-
10 City Car Bekas untuk Mengatasi Selap-Selip di Kemacetan bagi Pengguna Berbudget Rp70 Juta
Terkini
-
KPK Tunggu 3 Perkara yang Diduga Jadi Sumber TPPU SYL
-
Gus Ipul Benarkan Penasihat Khusus Ketum PBNU Dicopot Imbas Isu Zionisme
-
Tepis Narasi di Medsos, KPK Tunjukkan Perbandingan Kapal ASDP dengan Kapal Tua PT JN
-
Alibi Bangkai Anjing Terkuak, Polisi Bongkar Cara Ayah Tiri Tipu Saksi untuk Buang Jasad Alvaro
-
Hasil Riset Sebut Penerimaan Publik Terhadap Program Kemendikdasmen Sangat Tinggi, Ini Paparannya
-
Bawa Misi Pendidikan Vokasi, Gubernur Pramono Bidik Kerja Sama dengan Siemens di Jerman
-
KPK Buka Peluang Periksa Menkes Budi Gunadi Terkait Kasus RSUD Koltim, Ada Aliran Dana?
-
Pura-pura BAB, Pembunuh Bocah Alvaro Gantung Diri Pakai Celana Panjang di Ruang Konseling Polres
-
Dana Pemda Rp203 Triliun Mengendap di Bank, Begini Penjelasan Mendagri Tito ke Prabowo
-
Prabowo Perintahkan Audit Kematian Ibu Hamil di Papua, Aktivis Sebut Kasus Femisida