Suara.com - Pengamat politik Ujang Komaruddin melihat ada kepentingan kedua belah pihak dari penunjukan Budi Arie Setiadi untuk menggantikak posisi Johnny G. Plate sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika.
Kepentingan dua belah pihak yang dimaksud ialah antara Presiden Jokowi dengan Budi yang notabene merupakan Ketua Umum relawan Pro Jokowi (Projo). Kepentingan itu tidak jauh-jauh kaitannya dengan Pilpres 2024.
"Ya untuk kepentingan dua belah pihak saja. Kepentingan Jokowi dan kepentingan relawan khususnya Projo yang kelihatannya saling mengikat satu sama lain untuk bisa dukung mendukung di Pilpres 2024 nanti," kata Ujang dihubungi, Senin (17/7/2023).
Menurut Ujang salah satu hal untuk memgingat kepentingan masing-masing itu adalah lewat pemberian jabatan dari Jokowi kepada Budi.
"Ya tentu diberikan jabatan sebagai menteri Arie Budi Setiadi-nya itu agar berkomitmen mungkin dengan Jokowi bersama-sama untuk dukung mendukung capres yang dicalonkan oleh Jokowi agar seiya-sekata, agar kompak satu barisan soal Pilpres 2024 nanti," kata Ujang.
Ujang menegaskan praktik pemberian jabatan melalui keputusan politik itu merupakan hal yang biasa di dunia politik. Dalam kasus Budi, pemberian jabatan sebagai Menkominfo diharapkan dapat membuat relawan loyal terhadap Jokowi.
"Itu hal yang biasa-biasa saja di dalam politik diberikan jabatan, diberikan jatah menteri untuk tetap loyal bersama-sama Jokowi soal dukung-mendukung di Pilpres 2024 nanti," kata Ujang.
"Ya saya sih melihatnya ini pola umum saja, pola biasa saja yang dilakukan oleh Jokowi kepada relawan agar relawan-relawan itu ya tetap dalam barisan Jokowi sehingga ya ke depan Jokowi masih punya power dalam konteks menentukan siapa capres yang akan didukungnya," tutur Ujang.
Bukan Ahli di Kominfo
Baca Juga: Selain Korupsi BTS 4G, Ini Deretan Kasus yang Pernah Menimpa Kementerian Kominfo
Ujang menilai keputusan Presiden Jokowi melantik Budi Arie Setiadi merupakan keputusan politik. Pasalnya, menurut Ujang, Budi bukan figur yang memiliki kemampuan di bidang Kemenkominfo.
"Karena mungkin Ketum Projonya bukan ahli, bukan bidangnya di Kemenkominfo mungkin di situ tapi kan jabatan politik itu ya tadi bisa diisi oleh siapapun," kata Ujang.
Padahal menurut Ujang, Kemenkominfo merupakan salah satu kementerian strategis yang perlu dijabat oleh figur yang memiliki kemampuan dan keahlian di bidangnya.
Walau begitu, Ujang memahami penunjukan Budi sebagai Menkominfo yang memang merupakan hak prerogatif Jokowi. Ia juga berpandangan wajar ada keputusan politis dalam mengisi jabatan di kabinet.
"Tetapi di saat yang sama kita mengkritisi bahwa ya mungkin publik melihatnya bahwa Arie Budi Setiadi bukan ahli di bidangnya gitu, bukan orang yang kompeten di situ tapi karena jabatan politik siapapun bisa mengisi posisi apapun di kementerian. Itu sulitnya jabatan politik itu," kata Ujang.
Budi Arie Setiadi menegaskan meski dirinya dilantik kekinian menjadi Menkominfo RI yang baru menggantikan Johnny G Plate ia menegaskan tetap akan menjadi Ketua Umum Relawan Pro Jokowi atau Projo.
Berita Terkait
-
Sukses Lewat Ancaman, Ferdinand Bongkar Siasat Budi Arie Setiadi Diangkat Menjadi Menkominfo
-
Meski Bukan Ahlinya, Analis Lihat Faktor Ini Jadi Alasan Jokowi Pilih Budi Arie Sebagai Menkominfo
-
Bela Anak Buah yang Copot Baliho Capres Ganjar di Lahan Militer, Panglima: Netralitas TNI Harus Ditegakkan
-
Selain Korupsi BTS 4G, Ini Deretan Kasus yang Pernah Menimpa Kementerian Kominfo
-
Bantah Rumor Merapat ke Prabowo Subianto, Gibran Mulai Kampanye Ganjar Pranowo Capres Akhir Pekan Ini
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- Harga Beda Tipis: Mending Yamaha Gear Ultima, FreeGo atau X-Ride untuk Rumah Tangga?
Pilihan
-
Diterpa Kontroversi dan Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Ceramah JK, Ade Armando Mundur dari PSI
-
Lolos Blokade AS! Kapal Tanker Iran Rp 3,8 T Menuju Riau, Kemlu RI: Tak Langgar Hukum
-
Kapal Perang AS Dihantam 2 Rudal karena Coba Masuk Selat Hormuz, Klaim Iran
-
Teror di London: Penembakan Brutal dari Dalam Mobil, 4 Orang Jadi Korban
-
RESMI! Klub Milik Prabowo Subianto Promosi ke Super League
Terkini
-
Partai Buruh Kritik Sistem Pemilu Berbiaya Tinggi: Hanya Pemilik Modal dan Massa Besar yang Bertahan
-
Gibran Kecam Keras Pelecehan 50 Santriwati di Pati: Tidak Bisa Ditoleransi!
-
Pengakuan Serka MN Buang Kacab Bank, Diseret 2 Meter Lalu Ditinggal Telungkup
-
PAN dan Demokrat Buka Suara soal Dana Parpol: Sudah Diaudit BPK, Tepis Isu Mahar
-
Telepon Siswa OSIS Jabar, Prabowo Izinkan Keliling Istana Hingga Jelang Rapat
-
Polisi Dilarang Live Streaming Saat Tugas, Kompolnas: Jangan Sibuk Sendiri Pas Layani Warga
-
Kemnaker Tandatangani MoU dengan Wadhwani dan Indosat: Perkuat Ekosistem Ketenagakerjaan Nasional
-
Tragedi Kereta Bekasi Tewaskan 16 Orang, Korlantas Bongkar Fakta Baru, Ada Tersangka?
-
Wapres Gibran Kecam Keras Pelecehan Seksual Puluhan Santriwati di Pati
-
PSHK Setuju Dana Banpol Naik, Tapi Pasang Syarat: Transparansi Total dan Reformasi Internal Partai