Suara.com - Pengamat politik Ujang Komaruddin melihat ada kepentingan kedua belah pihak dari penunjukan Budi Arie Setiadi untuk menggantikak posisi Johnny G. Plate sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika.
Kepentingan dua belah pihak yang dimaksud ialah antara Presiden Jokowi dengan Budi yang notabene merupakan Ketua Umum relawan Pro Jokowi (Projo). Kepentingan itu tidak jauh-jauh kaitannya dengan Pilpres 2024.
"Ya untuk kepentingan dua belah pihak saja. Kepentingan Jokowi dan kepentingan relawan khususnya Projo yang kelihatannya saling mengikat satu sama lain untuk bisa dukung mendukung di Pilpres 2024 nanti," kata Ujang dihubungi, Senin (17/7/2023).
Menurut Ujang salah satu hal untuk memgingat kepentingan masing-masing itu adalah lewat pemberian jabatan dari Jokowi kepada Budi.
"Ya tentu diberikan jabatan sebagai menteri Arie Budi Setiadi-nya itu agar berkomitmen mungkin dengan Jokowi bersama-sama untuk dukung mendukung capres yang dicalonkan oleh Jokowi agar seiya-sekata, agar kompak satu barisan soal Pilpres 2024 nanti," kata Ujang.
Ujang menegaskan praktik pemberian jabatan melalui keputusan politik itu merupakan hal yang biasa di dunia politik. Dalam kasus Budi, pemberian jabatan sebagai Menkominfo diharapkan dapat membuat relawan loyal terhadap Jokowi.
"Itu hal yang biasa-biasa saja di dalam politik diberikan jabatan, diberikan jatah menteri untuk tetap loyal bersama-sama Jokowi soal dukung-mendukung di Pilpres 2024 nanti," kata Ujang.
"Ya saya sih melihatnya ini pola umum saja, pola biasa saja yang dilakukan oleh Jokowi kepada relawan agar relawan-relawan itu ya tetap dalam barisan Jokowi sehingga ya ke depan Jokowi masih punya power dalam konteks menentukan siapa capres yang akan didukungnya," tutur Ujang.
Bukan Ahli di Kominfo
Baca Juga: Selain Korupsi BTS 4G, Ini Deretan Kasus yang Pernah Menimpa Kementerian Kominfo
Ujang menilai keputusan Presiden Jokowi melantik Budi Arie Setiadi merupakan keputusan politik. Pasalnya, menurut Ujang, Budi bukan figur yang memiliki kemampuan di bidang Kemenkominfo.
"Karena mungkin Ketum Projonya bukan ahli, bukan bidangnya di Kemenkominfo mungkin di situ tapi kan jabatan politik itu ya tadi bisa diisi oleh siapapun," kata Ujang.
Padahal menurut Ujang, Kemenkominfo merupakan salah satu kementerian strategis yang perlu dijabat oleh figur yang memiliki kemampuan dan keahlian di bidangnya.
Walau begitu, Ujang memahami penunjukan Budi sebagai Menkominfo yang memang merupakan hak prerogatif Jokowi. Ia juga berpandangan wajar ada keputusan politis dalam mengisi jabatan di kabinet.
"Tetapi di saat yang sama kita mengkritisi bahwa ya mungkin publik melihatnya bahwa Arie Budi Setiadi bukan ahli di bidangnya gitu, bukan orang yang kompeten di situ tapi karena jabatan politik siapapun bisa mengisi posisi apapun di kementerian. Itu sulitnya jabatan politik itu," kata Ujang.
Budi Arie Setiadi menegaskan meski dirinya dilantik kekinian menjadi Menkominfo RI yang baru menggantikan Johnny G Plate ia menegaskan tetap akan menjadi Ketua Umum Relawan Pro Jokowi atau Projo.
Berita Terkait
-
Sukses Lewat Ancaman, Ferdinand Bongkar Siasat Budi Arie Setiadi Diangkat Menjadi Menkominfo
-
Meski Bukan Ahlinya, Analis Lihat Faktor Ini Jadi Alasan Jokowi Pilih Budi Arie Sebagai Menkominfo
-
Bela Anak Buah yang Copot Baliho Capres Ganjar di Lahan Militer, Panglima: Netralitas TNI Harus Ditegakkan
-
Selain Korupsi BTS 4G, Ini Deretan Kasus yang Pernah Menimpa Kementerian Kominfo
-
Bantah Rumor Merapat ke Prabowo Subianto, Gibran Mulai Kampanye Ganjar Pranowo Capres Akhir Pekan Ini
Terpopuler
- Mengenal Lisda Cancer, Perwira Tinggi Polri yang Pensiun Tak Lama Usai Jadi Brigjen
- Pelatih FC Twente Usir Mees Hilgers: Saya Tak Berharap Dia Kembali ke Klub!
- PIP Termin II 2026 Kapan Cair? Ini Jadwal Lengkap dan Cara Ceknya agar Dana Tidak Hangus!
- Skenario Timnas Indonesia Jika Imbang atau Kalah dari Vietnam di Piala AFF 2026
- Sunscreen Apa yang Bagus untuk Menghilangkan Flek Hitam di Wajah? Ini 3 Rekomendasi sesuai Review
Pilihan
-
Aktris Sali Irsalina Dianiaya Pacar di Fatmawati, Mata Lebam Hingga Diselamatkan Polantas
-
Dipilih Lewat Seleksi Ketat, Bank Dunia Kembali Tunjuk Sri Mulyani Duduki Jabatan Strategis
-
Pagar Besi di Mal-mal, Benarkah untuk Antisipasi Plot Kerusuhan Agustus?
-
Desa Kecil, Mimpi Mendunia: Ketika Kolaborasi Mengubah Wajah Kemiren
-
Kejagung Geledah Rumah Eks Jampidsus Febrie yang Pernah Dijaga TNI
Terkini
-
Menyoal PHK 178 Buruh Garmen di Cimahi, Dedi Mulyadi Minta Pekerja Fleksibel Ikuti Peta Industri
-
Kronologi Misteri Jasad Mutilasi dalam Karung di Pancoran Mas Depok
-
Final Piala Presiden 2026 Antara Persib vs Persebaya Digelar Tanpa Penonton, Ini Alasannya
-
Potongan Kaki Masih Dicari, Polisi Buru Motif Pelaku Mutilasi Pria Tanpa Identitas di Depok
-
Lawan Kejagung dan Polri, Sidang Perdana Praperadilan Febrie Digelar Usai HUT RI
-
Waktu Istirahat Minim Jelang Final, Pelatih Persib: Mari Kita Lihat Siapa yang Bisa Bertahan
-
Gubernur Andra Soni Sebut Gedung Baru DPD RI Rp4,1 M Kebutuhan Daerah, Bukan Senator
-
Pelaku Mutilasi Depok Semula Korban? Polisi Diminta Uji Klaim Percobaan Pelecehan
-
Soroti Kasus 46 Juta Obat Ilegal di Tangsel, DPR: Bongkar Mata Rantai Distribusi Sampai ke Akar!
-
BRI Perkuat Sinergi dengan Ditjenpas DIY Melalui Optimalisasi Layanan Pemasyarakatan