Suara.com - Penunjukan Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi sebagai menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) pengganti Johnny G Plate menuai kritik dari sejumlah pihak.
Salah satunya datang dari Ketua Dewan Nasional SETARA Instiute Hendardi. Dalam keterangan tertulisnya, ia menyatakan reshuffle yang baru saja dilakukan merupakan yang terburuk selama masa pemerintahan Jokowi.
"Pengisian jabatan menteri dan wakil menteri serta dua pejabat Wantimpres menjadi salah satu reshuffle dan peragaan politik terburuk Jokowi di ujung masa jabatannya," ujar Hendardi dalam keterangan resminya, Selasa (18/7/2023).
Menurut Hendardi, sosok Budi Arie Setiadi yang dilantik sebagai Menkominfo, tidak lebih baik dari Johnny G Plate.
Ia juga menilai Ketum Projo itu tidak memiliki kapasitas di bidangnya serta tak memiliki rekam jejak di bidang yang dibutuhkan Kemenkominfo.
Tak hanya mengkritik Menkominfo baru, Hendardi juga menilai orang-orang yang ditunjuk presiden untuk mengisi jabatan wakil menteri hanya berupa perpanjangan tangan dari kelompok Jokowi.
"Sosok-sosok pengisi jabatan baru itu adalah orang-orang Jokowi yang menjadi kepanjangan tangan dan mewujudkan kehendak-kehendak pribadi atau kelompoknya. Bukan juga representasi partai koalisi yang didiskusikan secara sehat," kata dia.
Pendapat senada dilontarkan oleh Analis Politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah.
Menurut dia, reshuffle yang dilakukan Jokowi tidak mendahulukan kompetensi dan terkesan seperti ajang balas budi terhadap orang-orang yang dianggap berjasa membantu pemenangan Jokowi di Pilpres 2019 lalu.
Baca Juga: Poin-poin Hasil Pertemuan Jokowi dan Surya Paloh Terbongkar: Sempat Bahas Cawapres Anies
"Jokowi sejauh ini memang tidak mendahulukan kompetensi, prioritas penunjukan karena faktor ikut kerja keras memenangkan dalam kontestasi Pilpres 2019," kata Dedi saat dihubungi, Rabu (19/7/2023).
Terkait penunjukkan Budi Arie Setiadi sebagai Menkominfo, Dedi menilai justru figur seperti Budi lah yang harus dihindari untuk menjadi orang nomor satu di Kemenkominfo.
"Jika merujuk kapasitas, justru Budi Arie mestinya tokoh paling dihindari untuk duduk di Menkominfo, terlebih dalam nuansa pengusulan kasus BTS, Budi Arie bukan tokoh asing dalam usaha senada," sambungnya.
Dedi kemudian juga mengkritisi semua figure yang ditunjuk untuk masuk dalam kabinet sebagai wakil menteri.
Menurutnya, hampir tak bisa dipungkiri kalau pemilihan orang-orang yang masuk dalam kabinet tersebut sangat kental dengan nuansa politis.
Sebelumnya, pada Senin (17/7/2023) lalu, Presiden Jokowi melantik satu orang menteri dan lima wakil menteri di Istana Negara, Jakarta.
Berita Terkait
-
Poin-poin Hasil Pertemuan Jokowi dan Surya Paloh Terbongkar: Sempat Bahas Cawapres Anies
-
Kisah Paiman Raharjo: Dulunya Satpam hingga Jadi Wamendes PDTT
-
Analis: Budi Arie Harusnya Jadi Tokoh Paling Dihindari Sebagai Menkominfo
-
Kawal Terus Budi Arie, Teddy Gusnaidi Tantang Menkominfo Baru Berantas Hoax dan Caci Maki di Sosmed
-
Jubir Anies Sebut Jokowi Bakal Awasi Informasi Pemilu 2024 Lewat Pengangkatan Budi Arie
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO
-
Wacana 'Go Public' PAM Jaya Bikin DPRD DKI Terbelah, Basri Baco: Ini Dinamika, Normal
-
Bukan Cuma Wacana, Ini Target Rinci Pemindahan ASN ke IKN yang Diteken Presiden Prabowo
-
Polandia Jadi Negara Eropa Kedua yang Kerja Sama dengan Indonesia Berantas Kejahatan Lintas Negara