Suara.com - Posisi nomor satu di TNI tak lama lagi harus segera berganti, sebab Panglima TNI Laksamana Yudo Margono akan memasuki masa pensiun pada 1 Desember 2023.
Di saat yang sama, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman juga akan mengakhiri tugasnya.
Diketahui sebelumnya, Yudo dan Dudung akan berusia 58 tahun pada 2023 mendatang, sehingga memasuki masa pensiun pada awal Desember.
Hal ini kemudian memunculkan pertanyaan publik, siapakah yang akan menggantikan posisi Panglima TNI?
Jika merujuk pada aturan yang berlaku, yakni Pasal 13 atau 4 UU No. 34/2004 tentang TNI, jabatan Panglima TNI bisa dijabat secara bergantian oleh perwira aktif dari tiap angkatan yang sedang atau pernah menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan.
Menjawab pertanyaan itu, Kepala Center for Intermestic and Diplomatic Engagement (CIDE) Anton Aliabbas angkat bicara.
Menurut dia, ada tiga calon di TNI AD yang berpeluang menjadi Panglima TNI karena pernah bekerjasama dengan Presiden Jokowi.
Tiga nama itu yakni KepalaBNPB Letjen Suharyanto (Akmil 1989), lalu Pangkostrad Letjen Maruli Simanjuntak (Akmil 1992), dan terakhir Wakasad Letjen Agus Subiyanto (Akmil 1991).
"Suharyanto itu mantan Sesmilpres. Maruli mantan Danpaspampres dan Agus mantan Dan Grup A Paspampres serta Dandim 0735/Surakarta saat Jokowi menjadi Wali kota Solo," ujar Anton dalam keterangan resminya, Selasa (25/7/2023)..
Baca Juga: Jelang Pemilu 2024, Panglima TNI Tekankan Pentingnya Netralitas Prajurit
Menurut Anton, secara umum posisi Penglima TNI diisi oleh perwira tinggi dari angkatan darat. Namun hal itu bisa terwujud jika ada pejabat KSAD digantikan dalam waktu dekat.
Namun kenyataannya, posisi KSAD yang akan ditinggalkan oleh Dudung belum diketahui pasti siapa penggantinya.
"Jika Jokowi melakukan percepatan masa jabatanJenderal Dudung Abdurrahman, maka secara normatif semua perwira tinggi bintang tiga punya peluang untuk ditunjuk sebagai KSAD mendatang," kata Anton.
Terkait dengan sosok pengganti Laksamana Yudo Margono sebagai Panglima TNI, Anton mengatakan, sosok yang berpeluang besar adalah KSAL Laksamana Muhammad Ali.
Namun hal itu akan terjadi jika penggantian KSAD dilakukan berbarengan dengan pergantian Panglima TNI.
Anton menambahkan, Ali memiliki peluang lebih besar dibanding KSAU Marsekal Fadjar Prasetyo, sebab Fadjar akan pensiun pada April 2024.
Berita Terkait
-
Jelang Pemilu 2024, Panglima TNI Tekankan Pentingnya Netralitas Prajurit
-
Pastikan Gunakan Anggaran untuk Modernisasi Alutsista per Tahun, Panglima TNI Juga Fokuskan Kesejahteraan Prajurit
-
Panglima TNI Akan Pimpin Langsung Latihan Gabungan Prajurit Tiga Matra
-
Kirimkan Bantuan ke Ilaga yang Tengah Kekeringan, Panglima TNI Pastikan Tak Ada Gangguan TPNPB-OPM
-
Luncurkan Buku 'Perang Rusia Vs Ukraina', Panglima TNI: Semoga Perang Segera Berakhir
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas yang Nyaman untuk Lansia, Legroom Lega dan Irit BBM
- 7 Mobil Bekas untuk Grab, Mulai Rp50 Jutaan: Nyaman, Irit dan Tahan Lama!
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
Pilihan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
-
Purbaya Merasa "Tertampar" Usai Kena Sindir Prabowo
-
Darurat Judi Online! OJK Blokir 31.382 Rekening Bank, Angka Terus Meroket di Awal 2026
Terkini
-
60 Ton Sampah Menggunung, Pemprov DKI Janji Pasar Induk Kramat Jati Bersih dalam 5 Hari
-
Sinyal Bahaya Demokrasi, Lakso Anindito Sebut KUHP Baru Berpotensi Hidupkan Rezim Otoritarian Orba
-
KPK Sempat Terbelah dan Ragu Jadikan Yaqut Tersangka Korupsi Haji?
-
Lakso Anindito Prediksi Gelombang Praperadilan Koruptor Akibat KUHP Baru
-
Rumah Yaqut 'Dikepung' Aparat, Tamu Diperiksa Ketat Usai Jadi Tersangka Korupsi Haji
-
BNI Hadirkan agen46 hingga Pelosok Kota Bima, Perluas Inklusi Keuangan
-
Indonesia Terpilih jadi Presiden Dewan HAM PBB, Amnesty International Indonesia: Kebanggaan Semu!
-
KPK Bongkar Alasan Jerat Eks Menag Yaqut: 'Permainan' Kuota Haji Tambahan Jadi Pemicu
-
Sinyal Keras KPK, Eks Menag Yaqut Secepatnya Ditahan di Kasus Korupsi Haji
-
Tanggapi Soal Pilkada Langsung dan Tidak Langsung, Menko Yusril: Keduanya Konstitusional