Suara.com - Kasus yang menyeret pimpinan Pondok Pesantren atau Ponpes Al Zaytun, Panji Gumilang turut menyeret perusahaan swasta PT Samudra Biru Mangun Kencana (SBMK).
Sebelumnya, Panji Gumilang diduga melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan penggelapan dana. Kedua Komisaris PT SBMK diminta untuk hadir sebagai saksi Rabu (25/7/2023).
Kedua komisaris tersebut sayangnya tak hadir dan memilih untuk mangkir dari persidangan tersebut, sebagaimana yang diungkap oleh Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan kepada wartawan,
Alhasil, keduanya dijadwalkan ulang untuk hadir di persidangan pada hari Jumat, 28 Juli 2023.
Profil PT SBMK: Bergerak di bidang agroindustri
Profil PT SBMK mendadak dicari-cari oleh publik atas keterlibatannya dalam kasus TPPU yang diduga dilakukan oleh Panji Gumilang.
Mengutip laman resmi mereka, PT Samudra Biru Mangun Kencana atau PT SBMK bergerak di bidang agroindustri. Laman tersebut menampilkan berbagai program yang ditawarkan oleh PT SBMK, mulai dari pertanian padi, perikanan, hingga kehutanan.
Seperti salah satunya penanaman bibit unggul Koshikari dari Jepang. PT SBMK juga menyatakan mereka bergerak di industri perikanan yang terintegrasi.
Panji Gumilang tercatat sebagai pimpinan PT SBMK
Sebagaimana informasi yang dilansir oleh laman tersebut, ternyata pimpinan PT SBMK tak lain adalah Prof. Dr. Abdussalam Panji Gumilang.
Tak diketahui lebih lanjut apakah Panji Gumilang tersebut adalah Panji Gumilang yang sama yang memimpin Ponpes Al Zaytun.
Kendati demikian, berdasarkan unggahan media sosial yang disematkan di laman PT SBMK, tampak foto-foto Panji Gumilang yang dinarasikan sebagai pimpinan perusahaan.
Panji Gumilang diduga melakukan pencucian uang: Para saksi kompak mangkir
Dugaan Panji Gumilang terlibat dalam TPPU diungkap oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.
Mahfud menemukan ratusan rekening Panji Gumilang yang mencurigakan.
Berita Terkait
-
Tidak Hadir Penuhi Panggilan Polisi dalam Kasus TPPU Panji Gumilang, Dua Petinggi PT SBMK Minta Ditunda Jumat
-
Panji Gumilang Vs Everybody: Gugat Mahfud MD, Anwar Abbas, dan Ridwan Kamil
-
Panji Gumilang Diperiksa Bareskrim Kasus Dugaan Penistaan Agama Kamis Besok
-
BP Batam Bantah Panji Gumilang Beli Lahan di Galang: Tak Ada Datanya
-
Bareskrim Kembali Periksa Panji Gumilang Kasus Penistaan Agama Besok, Bakal jadi Tersangka?
Terpopuler
- Susunan Tim Pelatih Timnas Indonesia U-23 di SEA Games 2025, Indra Sjafri Ditopang Para Legenda
- Diskon Listrik 50 Persen PLN Oktober 2025, Begini Syarat dan Cara Dapat E-Voucher Tambah Daya!
- Shin Tae-yong Batal Comeback, 4 Pemain Timnas Indonesia Bernafas Lega
- 7 Rekomendasi Smartwatch untuk Tangan Kecil: Nyaman Dipakai dan Responsif
- 5 Bedak Padat yang Cocok untuk Usia 50 Tahun ke Atas, Samarkan Flek Hitam
Pilihan
-
4 HP Memori 256 GB Paling Murah, Cocok untuk Gamer yang Ingin Install Banyak Game
-
Disebut Menteri Berbahaya, Menkeu Purbaya Langsung Skakmat Hasan Nasbi
-
Hasan Nasbi Sebut Menkeu Purbaya Berbahaya, Bisa Lemahkan Pemerintah
-
5 Fakta Kemenangan 2-1 Real Madrid Atas Barcelona: 16 Gol Kylian Mbappe
-
Harga Emas Hari Ini: Galeri 24 dan UBS Sentuh Rp 2,4 Juta di Pegadaian, Antam Nihil!
Terkini
-
Bikin Merinding, Video Viral Penyelamatan Pria yang Celananya Dimasuki Ular Kobra
-
Umrah Mandiri Jadi Sorotan, Wamenhaj: Itu Keniscayaan Karena Arab Saudi Sudah Buka Gerbang Lebar
-
Penumpang Asal Medan Tewas di Kursi Tunggu Bandara Soetta, Benarkah 'Death on Arrival' Penyebabnya?
-
Tragedi Pohon Tumbang di Pondok Indah: Pemprov Gercep Siapkan Penyangga dan Pemangkasan
-
Ricuh di PN Jaksel: Polisi dan Pendukung Aktivis Khariq Anhar Saling Dorong Rebut Poster
-
Dua Pria Ditangkap Terkait Pencurian Permata Berharga di Museum Louvre
-
Mengenang Johnson Panjaitan: Kritik Keras untuk Polri dan Ingatkan 'Potong Kepalanya'
-
Jaksa Ungkap Detik-detik Kompol Yogi dan Ipda Aris Habisi Brigadir Nurhadi di Gili Trawangan
-
Pramono Anung Pastikan Kasus Sumber Waras Tuntas, Siap Bangun RS Tipe A di Atas Lahan 3,6 Hektar
-
Kasus Kereta Anjlok Terus Berulang, DPR Minta Kemenhub Lakukan Audit Keselamatan Independen