Suara.com - Partai Golkar secara terbuka menyodorkan figur lain di luar Ketua Umum Airlangga Hartarto senagai kandidat calon wakil presiden. Keterbukaan mendorong sosok lain ini menyusul pembentukan tim teknis kerja sama antara Golkar dengan PDI Perjuangan.
Perwakilan tim teknis dari pihak Golkar, yakni Wakil Ketua Umum Melchias Markus Mekeng menegaskan, perihal amanat musyawarah nasional (Munas) yang bukan menitiberarkan terhadap pencalonan Airlangga, melainkan wewenang pengambilan keputusan ada di tangan Airlangga selaku Ketua Umum Partai Golkar.
"Amanat Munas bukan itu, amanat Munas itu memberikan kewenangan Airlangga untuk menentukan capres atau cawapresnya. Bahwa kader-kader ada yang menginginkan dia ya wajar lah tetapi kan kita harus melihat kondisi lapangan," kata Mekeng kepada wartawa, Jumat (28/7/2023).
Diakui Mekeng, Golkar kini melihat fakta di lapangan terkait yang berpotensi membawa kemenangan.
"Dan kita akan cari kesepakatan yang penting kalau disodorkan kita bisa menang, kita nyodorin kalau nggak menang juga percuma. Kita harus hitung-hitungan kalau sodori ini gimana, ini gimana, ini gimana," kata Mekeng.
Karena itu, Mekeng menegaskan Golkar sangat untuk menyodorkan nama lain di luar Airlangga. Kekinian yang mencolok dan potensial disodorkan menjadi cawapres adalah Wakil Ketua Umum Golkar yang kini menjabat Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK).
Mekeng mengakui, potensi RK dicalonkan lantaran memiliki hasil elektabilitas yang cukup baik di survei cawapres.
"Kita kan masih punya kader yang lain. RK itu di survei capres nomor empat loh, di survei cawapres kadang-kadang nomor satu, kadang-kadang nomor dua. Itu kan kader Golkar, dia salah satu Waketum," kata Mekeng.
"(RK) Salah satu potensial yang bisa kita ajukan. Iya (cawapres)," sambung Mekeng.
Sementara itu, apakah RK menjadi salah satu nama dan ikut disodorkan dalam pertemuan antara Airlangga dan Ketua DPP PDIP Puan Maharani pada pertemuan Kamis (27/7/2023), Mekeng menegaskn tidak.
"Nggak, nggak, itu belum, nanti tim teknis yang akan itu," kata Mekeng.
Tim Teknis Rancang Pertemuan
Partai Golkar dan PDIP merencanakan pertemuan lanjutan melalui tim teknis yang dibentuk melalui Airlangga Hartarto dan Puan Maharani bertemu pada Kamis (27/7/2023).
Pertemuan tim teknis itu sebagai tindak lanjut pertemuan antara Ketua Umum Golkar dan Ketua DPP PDIP tersebut. Perwakilan Golkar di tim teknis, yaitu Melchias Markus Mekeng mengatakan pertemuan tim teknis untuk membicarakan lebih detail.
"Ya kita akan buat pertemuan ya untuk bicarakan hal-hal yang lebih detail," kata Waketum Golkar ini di Jakarta dikutip Jumat (28/7/2023).
Berita Terkait
Terpopuler
- Cara Edit Foto Pernikahan Pakai Gemini AI agar Terlihat Natural, Lengkap dengan Prompt
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Anak Jusuf Hamka Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Tol, Ada Apa dengan Proyek Cawang-Pluit?
- Dedi Mulyadi 'Sentil' Tata Kota Karawang: Interchange Kumuh Jadi Sorotan
- Ditunjuk Jadi Ahli, Roy Suryo Siapkan Data Akun Fufufafa Dukung Pemakzulan Gibran
Pilihan
-
Belajar dari Cinta Kuya: 5 Cara Atasi Anxiety Attack Saat Dunia Terasa Runtuh
-
Kritik Menkeu Purbaya: Bank Untung Gede Dengan Kasih Kredit di Tempat yang Aman
-
PSSI Diam-diam Kirim Tim ke Arab Saudi: Cegah Trik Licik Jelang Ronde 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026
-
Pemain Eropa Telat Gabung, Persiapan Timnas Indonesia Terancam Kacau Jelang Hadapi Arab Saudi
-
STY Sudah Peringati Kluivert, Timnas Indonesia Bisa 'Dihukum' Arab Saudi karena Ini
Terkini
-
Kasus Korupsi Sritex Resmi Masuk Meja Hijau, Iwan Lukminto Segera Diadili
-
Pesan Mendalam Jelang Putusan Gugatan UU TNI: Apakah MK Bersedia Berdiri Bersama Rakyat?
-
Pemerintah Finalisasi Program Magang Nasional Gaji Setara UMP Ditanggung Negara
-
Korupsi Bansos Beras: Kubu Rudy Tanoesoedibjo Klaim Sebagai Transporter, KPK Beberkan Bukti Baru
-
Polisi Ringkus 53 Tersangka Rusuh Demo Sulsel, Termasuk 11 Anak di Bawah Umur
-
DPR Acungi Jempol, Sebut KPU Bijak Usai Batalkan Aturan Kontroversial
-
Manuver Comeback dari Daerah: PPP Solok 'Sodorkan' Epyardi Asda untuk Kursi Ketua Umum
-
Mengapa Penculik Kacab Bank BUMN Tak Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana? Ini Logika Hukum Polisi
-
PT Gag Nikel di Raja Ampat Kembali Beroperasi, Komisi XII DPR: Tutup Sebelum Cemari Geopark Dunia!
-
KPK Dinilai 'Main Satu Arah', Tim Hukum Rudy Tanoe Tuntut Pembatalan Status Tersangka