Suara.com - Bakal calon presiden Anies Baswedan berbicara soal pendidikan hingga adanya monopoli oleh pemilik kewenangan. Hal itu disampaikan dalam acara 'Belajaraya 2023' di Pos Blok A, Jakarta Pusat pada Sabtu (29/7/2023).
"Sering sekali pendidikan dipandang sebagai program lalu dimonopoli oleh pemegang kewenangan. Siapa pegang kewenangan? Pemerintah wujudnya dinas wujudnya kepala sekolah, lalu dianggap itu adalah wilayahnya pemerintah saja," kata Anies.
Sementara Anies berpandangan, pendidikan adalah sebuah gerakan yang membuka raung kepada masyarakat untuk terlibat dalam pengambilan kebijakan. Masyarakat yang dimaksud Anies adalah para pegiat dunia pendidikan.
"Nah ini salah satu yang paling menantanglah, sementara kita menyaksikan bahwa yang dimiliki oleh pemerintah itu dua, satu fiskal, dua otoritas. Yang tidak dimiliki inovasi, kreasi, pengalaman lapangan, jaringan itu yang memiliki siapa pegiat-pegiat pendidikan," ujarnya.
"Jadi bila pendidikan dipandang sebagai sebuah gerakan, maka negara itu pemerintah membuka ruang mengajak semua terlibat dan mengajak semua. Kalau bahasa sekarang namanya kolaborasi. Menurut saya itu salah satu hal yang yang paling apa, ya paling menantang," sambungnya.
Lebih lanjut, Anies berbicara soal gerakan 'Indonesia Mengajar' yang dulu dibuatnya. Hal itu disebutnya bukan program melainkan sebuah gerakan.
"Lalu ingat pemberantasan buta huruf? Itu nanti teman-teman boleh Google. Kalau ada foto Soekarno, di papan tulis menulis A I U E tahun 1947 atau 1948. Lalu banner di atasnya itu tulisannya menarik sekali. Kalau pemerintah biasanya bikin acara 'dengan semangat ini ini'. Ini enggak, 'bantu kami berantas buta huruf'," katanya.
"Kata pertamanya 'bantu.' Hari ini, negara sekarang bilang 'Anda diam saja, kami saja yang kerjakan semuanya. Anda bayar pajak, anda nyoblos pemilu, tapi enggak harus terlibat.' Yang ini harus diubah, 'bantu kami terlibat' dan kemudian muncul gerakan untuk pendidikan. Ruangnya itu dibuka," sambungnya.
Tag
Berita Terkait
-
Anies Minta Susi Pudjiastuti Ikut Paket C Biar Punya Ijazah SMA, untuk Keperluan Cawapres?
-
Elektabilitas Selalu Buncit, Anies Senang Meski Sumber Daya dan Logistik Sangat Sedikit
-
Breaking News! Susi Pudjiastuti Hampir Pasti Jadi Cawapres, Anies Baswedan Kasih Kode Senyuman
-
Breaking News! Izin Senam Bareng Anies Baswedan di Stadion Patriot Dicabut, Pemkot Bekasi: Statuta PSSI yang Larang
-
Jhon Sitorus Sebut Anies Wayang Politik NasDem, Ternyata Petugas Partai
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO