Jusuf Kalla Sebut Ongkos Jadi Ketum Golkar Rp600 M, Pengalaman Pribadi atau Hasil Observasi?

Suara.com - Jusuf Kalla (JK) membeberkan jika menjadi seorang ketua umum partai, termasuk Ketum Partai Golkar, membutuhkan modal yang sangat besar, yaitu dana berkisar Rp600 miliar.

Hal ini disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar periode 2004-2009 tersebut dalam seminar bertajuk Pemuda untuk Politik beberapa waktu lalu.

"Kalau sekarang Anda menjadi Ketua Golkar, jangan harap kalau Anda tidak punya modal Rp 600 miliar," kata JK.

Pernyataan dari JK ini lantas menimbulkan tanda tanya dari beberapa pihak, salah satunya Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi.

Burhanuddin mempertanyakan apakah pernyataan tersebut dilandasi dari pengalaman pribadi dari JK atau hasil observasinya selama berada di Partai Golkar.

"Pak JK adalah saksi hidup yang pernah menjadi Ketua Umum Partai Golkar setelah mengalahkan Akbar Tanjung di Kongres di Bali 2004," kata Burhanuddin dikutip dari kanal YouTube KOMPASTV pada Selasa (1/8/2023).

"Jadi pertanyaannya adalah apakah ini refleksi dari pernyataan atau pengalaman pribadi Pak JK ketika memenangkan Munas Golkar mengalahkan Pak Akbar Tanjung atau hasil observasi beliau?" imbuhnya.

Ia juga mempersoalkan ke mana aliran dana Rp600 miliar tersebut digunakan oleh partai. Apakah digunakan untuk menggelar kongres atau justru dipakai untuk menyuap para peserta kongres?

"Kalau misalkan kita cek untuk urusan penyelenggaraan teknis, saya kira sewa hotel tidak akan semahal itu, akomodasi bagi peserta kongres atau munas juga tidak semahal itu. Jangan-jangan biaya semahal itu, itu juga diperuntukkan untuk menyuap peserta kongres untuk memilih," duga Burhanuddin.

Baca Juga: JK Samakan Nasib Anies Dengan Donald Trump Saat Pilpres, Pengamat: Hasil Survei Kerap Meleset

Burhanuddin menilai jika perkataan JK itu bisa menimbulkan dampak buruk bagi partainya. "Pernyataan tersebut bisa menjadi iklan yang buruk bagi partai politik kita, terutama buat anak muda yang sedari awal sangat kritis melihat demokratisasi internal di partai," bebernya.