Suara.com - Sanksi pencopotan terhadap Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Cinta Mega yang ketahuan main judi slot saat rapat paripurna belum juga diproses. Alasannya, surat permohonan Pergantian Antar Waktu (PAW) dari PDIP belum disampaikan.
Hal ini dikatakan oleh Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi. Lantaran itu, Prasetyo belum juga bisa mengusulkan PAW terhadap Cinta Mega ke Komisi Pemilhan Umum (KPU) DKI.
"Saya nggak bisa apa-apa. Kalau keputusan internal memberikan ke saya, saya baru bisa bicara," ujar Prasetyo di Hotel Fairmont, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (1/8/2023).
Politisi PDIP itu mengatakan, saat ini internal partai di tingkat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP masih memproses usulan pemecatan terhadap Cinta Mega itu.
"Nanti kita menunggu DPP partai. Kan sedang berproses di internal kita," tuturnya.
Selama proses dijalankan, Prasetyo mengaku tak bisa ikut campur dan hanya bisa menunggu sampai datangnya surat permohonan PAW.
"Saya bukan pengurus partai, saya petugas partai. Semua di tangan DPW dan DPP partai," katanya.
Sebelumnya, Sekretaris DPD PDIP DKI Jakarta Gembong Warsono mengaku, pihaknya ingin gerak cepat menindaklanjuti persoalan anggotanya, Cinta Mega yang bermain judi slot saat rapat paripurna DPRD DKI. Karena itu, pihaknya tak melakukan pemanggilan terhadap Cinta saat sidang di tingkat DPD.
Tindakan DPD tak memanggil Cinta Mega untuk dimintai keterangan ini dipersoalkan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP yang hendak menindaklanjuti rekomendasi untuk mencopot Cinta Mega sebagai Anggota DPRD DKI. DPD dianggap melewati prosedur yang seharusnya.
Baca Juga: Bantah Copot Cinta Mega Demi Pencitraan, PDIP DKI Ingatkan Pesan Megawati
"DPD cepat mengambil keputusan untuk mengambil sanksi yang sangat berat kepada yang bersangkutan," ujar Gembong saat dikonfirmasi, Minggu (30/7/2023).
Gembong mengatakan, pihaknya juga tidak memanggil Cinta Mega karena rapat bersama pimpinan DPD dirasa sudah cukup. Apalagi pihaknya sudah menerima laporan dari fraksi PDIP DPRD DKI yang telah meminta keterangan langsung dari Cinta Mega.
"Karena pertimbangan DPD dalam rapat internal, DPD sudah merasa cukup untuk memberikan sanksi. Dasarnya apa? pertama adalah laporan dari fraksi, kemudian pendapat masyarakat yang sangat tidak terima dengan apa yang dilakukan oleh yang bersangkutan," ucapnya.
Selain itu, pihaknya juga menganggap apa yang dilakukan oleh Cinta Mega adalah perbuatan serius yang berkaitan dengan etis seorang anggota dewan.
Masyarakat juga sudah geram dan mendesak agar dijatuhkan sanksi kepada Cinta Mega.
"DPD kan melihat ini persoalan yang sangat prinsip, yang menurut publik ini hal yang tidak elok dilakukan di ruangan yang sangat sakral," katanya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar
-
Gus Ipul Ajak SP2MI Ambil Peran di Program Sekolah Rakyat
-
19 Ribu Anak Garut Putus Sekolah, Bupati 'Todong' ASN hingga Pengusaha Jadi Orang Tua Asuh!
-
Riset Ungkap Skema Hibah dan Pinjaman Lunak Paling Efektif Danai PLTS Komunitas
-
Hari Pelaut Sedunia, Pelindo Dukung Potensi Ekonomi di Selat Malaka
-
Prabowo Percepat Pengembangan Mobil Nasional hingga Farmasi, Kampus Diminta Kejar Kebutuhan SDM
-
Geledah Kantor BKP Sumsel, KPK Temukan Bukti Upaya Ubah Opini WTP Usai Bupati Muara Enim Kena OTT