Suara.com - Sekretaris DPD PDIP DKI Jakarta, Gembong Warsono menyatakan pencopotan kader partainya, Cinta Mega sebagai anggota DPRD DKI karena main judi slot saat rapat paripurna bukan demi pencitraan. Ia menyebut sanksi itu dijatuhkan sesuai dengan aturan partai.
Hal ini dikatakan Gembong untuk membantah pernyataan Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) Lucius Karus yang menyebut alasan utama pemecatan Cinta Mega adalah demi pencitraan partai.
"Pendapat Formappi sih kita hormati, itu kan pendapat publik. Tapi sekali lagi, ini keputusan kami, tentunya dasar-dasarnya tidak sesuai dengan yang disampaikan Formappi," kata Gembong saat dikonfirmasi, Senin (31/7/2023).
Gembong mengatakan, pihaknya memiliki aturan yang menegaskan anggota legislatif dari PDIP harus menjaga kode etik, khususnya saat di depan publik. Kesalahan Cinta Mega yang bermain gim saat rapat paripurna disebutnya tak bisa ditolerir.
"Kami tidak bisa mencontoh partai lain yang melakukan hal sama kemudian partai lain tak memberikan sanksi. Tidak bisa seperti itu. Kami punya aturan tersendiri," ucapnya.
Gembong pun mengingatkan pesan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri yang meminta agar tiap kader merasakan suka dan duka bersama rakyat.
"Bu Mega selalu berpesan bahwa petugas partai itu kalau ditugaskan di eksekutif atau legislatif itu untuk turun ke bawah mendengar, merasakan apa yg menjadi penderitaan masyarakat bawah. Artinya bu Mega pesannya selalu tertawa dan menangis bersama dengan rakyat," ucapnya.
Sebaliknya, Cinta Mega disebutnya malah bermain gim saat masih banyak warga yang menderita. Karena itu, pihaknya bertindak cepat untuk menjatuhi sanksi pencopotan terhadap Cinta Mega.
"Pertanyaannya adalah apakah bu cinta mega sesuai dengan denyut nadi warga Jakarta? Rasanya kan tidak. Atas dasar itu maka partai memberikan keputusan yang sangat cepat kepada yang bersangkutan," tuturnya.
Baca Juga: DPD PDIP DKI Dipersoalkan Tak Sidang Cinta Mega Soal Main Slot, Gembong: Kami Gerak Cepat
Pencitraan Partai
Sebelumnya, peneliti Formappi, Lucius Karus meyakini alasan utama DPD PDIP DKI memecat Cinta Mega dari kursi DRPD DKI bukan karena bermain judi slot semata. Ia menyebut faktor dijatuhkannya sanksi itu karena hal yang lebih politis.
Menurutnya, bermain judi slot saat rapat paripurna berlangsung merupakan pelanggaran etik yang berat. Namun, biasanya hal ini tak sampai membuat seorang legislator dicopot.
"Saya menduga alasan etis di atas nampaknya bukan hal utama yang menjadi alasan PDIP DKI memberhentikan CM," ujar Lucius kepada wartawan, Kamis (27/7).
Bahkan, Lucius menyebut kerap kali pelanggaran pidana sekalipun tak membuat parpol memecat kadernya.
"Sesungguhnya dalam banyak kasus etis bahkan dugaan pidana parpol umumnya punha kecenderungan untuk membela mati-matian kader mereka," ucapnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 HP Helio G99 Termurah di Awal Tahun 2026, Anti Lemot
- 6 Rekomendasi HP OPPO Murah dengan Performa Cepat, RAM 8 GB Mulai Rp2 Jutaan
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
Pilihan
-
6 HP Murah dengan Kamera Terbaik Januari 2026, Harga Mulai 2 Jutaan
-
Cek Fakta: Yaqut Cholil Qoumas Minta KPK Periksa Jokowi karena Uang Kuota Haji, Ini Faktanya
-
Kontroversi Grok AI dan Ancaman Kekerasan Berbasis Gender di Ruang Digital
-
Hasil Akhir: Kalahkan Persija, Persib Bandung Juara Paruh Musim
-
Babak Pertama: Beckham Putra Bawa Persib Bandung Unggul atas Persija
Terkini
-
Gaji ASN Pemprov Gorontalo Macet, Gubernur Gusnar Ismail Sampaikan Permohonan Maaf
-
Terjebak Tiga Hari di Tengah Ancaman OPM, 18 Karyawan Freeport Dievakuasi TNI
-
Usai Resmikan Sekolah Rakyat, Prabowo Lanjutkan Kunjungan ke Balikpapan dan IKN
-
Indonesia Dilanda 2.139 Bencana di 2025: Didominasi Banjir dan Tanah Longsor
-
Prabowo ke Siswa Sekolah Rakyat: Bukan Salah Orang Tuamu, Memang Negara Belum Mampu Beri Terbaik
-
Rismon Desak Klarifikasi Jujur Usai Eggi Sudjana Disebut Minta Maaf dan Rangkul Jokowi di Solo
-
Bivitri Susanti Nilai Pilkada Tidak Langsung Berisiko Membuat Pemimpin Abai ke Rakyat
-
Fakta di Balik Siswa Sekolah Rakyat: 67 Persen dari Keluarga Berpenghasilan di Bawah Rp1 Juta
-
Pelapor Kasus Fitnah Ijazah Palsu Jokowi Dipanggil Polda, Laporan Eggi Sudjana Dicabut?
-
Tok! Hakim Tolak Eksepsi Nadiem Makarim, Sidang Korupsi Chromebook Lanjut ke Pokok Perkara