Suara.com - Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Ahmad Basarah, mempersilakan jika PPP ingin keluar dari koalisi dan tidak lagi mendukung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden di Pilpres 2024.
Hal itu disampaikan Basarah ketika ditanya mengenai PPP disebut jika di internal partainya kekinian berkembang pembicaraan soal bagaimana nasib PPP jika Sandiaga Uno tidak dijadikan bakal calon wakil presiden oleh Ganjar Pranowo untuk Pilpres 2024.
"Monggo, lagi-lagi kan bagi PDI Perjuangan kerja sama politik itu dasarnya harus kesukarelaan. Harus kesukarelaan tidak boleh ada paksaan, apalagi ada ancaman, dan lain sebagainya," kata Basarah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/8/2023).
Menurutnya, dalam menjalin kerja sama politik penting kesukarelaan dikedepakan. Jika hal itu tidak dilakukan justru akan membuat rumit.
"Karena kalau sebuah kerja sama politik itu landasannya bukan kesukarelaan, ya tentu perjalanannya akan semakin sulit," tuturnya.
Kendati begitu, Basarah menyebut, jika peluang semua figur yang disebut-sebut sebagai cawapres Ganjar masih sama semuanya. Termasuk nama Sandiaga Uno.
"Tapi sekali lagi, semua cawapres yang muncul di permukaan publik mau pak Sandiaga Uno, mau pak Mahfud MD, kemudian sekarang mba Puan ada menyebut mba Yenny Wahid, ada mantan panglima TNI (purn) Jenderal Andika perkasa, kemudian ada pak Erick Thohir dan banyak lagi," ujarnya.
"Saya kira probability mereka untuk menjadi cawapres pak Ganjar, cukup tinggi, kita tunggu nanti pada akhirnya batas akhir pendaftaran capres cawapres yang telah diatur KPU, kita lihat bagaimana formasi grouping parpolnya, dan formasi capres cawapresnya," sambungnya.
Nasib PPP
Wakil Ketua Umum DPP PPP Arsul Sani, sebelumnya mengungkapkan, jika di internal partainya kekinian berkembang pembicaraan soal bagaimana nasib PPP jika Sandiaga Uno tidak dijadikan bakal calon wakil presiden oleh Ganjar Pranowo untuk Pilpres 2024.
Menurutnya, hal itu bisa berkembang lantaran di PPP sendiri sebenarnya dukungannya terhadap figur bacapres itu tidak lah tunggal.
"Itu memang berkembang sekarang. Saya harus akui itu berkembang. Kenapa kok itu berkembang? Karena kan temen-temen media juga tahu, bahwa di PPP itu jujur saja, yang mendukung Mas Ganjar banyak, yang mendukung Mas Anies juga lumayan banyak, yang mendukung Pak Prabowo juga lumayan banyak," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/8/2023).
Ia menyampaikan, jika PPP memang merupakan partai yang berbeda dari partai lainnya. Menurutnya, PPP tak bisa dikomandoi agar semua tegak lurus.
"Tapi itu tadi, ini kan berbeda, tidak bisa partai ini dikomando misal 'eh kau harus tegak lurus nggak boleh tengok kanan tengok kiri'. Nggak bisa kalau di PPP. Itu mau dibilang kelemahan ya boleh saja kelemahan," tuturnya.
Adapun adanya pembicaraan yang berkembang tersebut, kata Arsul, muncul lantaran PPP dalam memberikan dukungan ke Ganjar Pranowo itu tanpa adanya kontrak politik.
Berita Terkait
-
Golkar dan PAN Dukung Prabowo, PDIP: Lumrah, Semoga Kerja Sama Politik itu Berlanjut Terus Sampai Pendaftaran di KPU
-
Dianggap Jadi Aktor di Balik Dukungan PAN-Golkar Dukung Prabowo, Jokowi: Ndak, Itu Urusan Mereka
-
Sandiaga Uno Berikan Bantuan DPUP Bagi 5 Desa Wisata di Jabar
-
Respons Sandiaga Tahu Prabowo Dapat Kawan Baru Di Koalisi: Selamat!
Terpopuler
- 4 Model Honda Jazz Bekas Paling Murah untuk Anak Kuliah, Performa Juara
- 4 Motor Matic Terbaik 2025 Kategori Rp 20-30 Jutaan: Irit BBM dan Nyaman Dipakai Harian
- 7 Sunscreen Anti Aging untuk Ibu Rumah Tangga agar Wajah Awet Muda
- Mobil Bekas BYD Atto 1 Berapa Harganya? Ini 5 Alternatif untuk Milenial dan Gen Z
- Pilihan Sunscreen Wardah yang Tepat untuk Umur 40 Tahun ke Atas
Pilihan
-
Pabrik VinFast di Subang Resmi Beroperasi, Ekosistem Kendaraan Listrik Semakin Lengkap
-
ASUS Vivobook 14 A1404VAP, Laptop Ringkas dan Kencang untuk Kerja Sehari-hari
-
JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
-
Timnas Indonesia U-22 Gagal di SEA Games 2025, Zainudin Amali Diminta Tanggung Jawab
-
BBYB vs SUPA: Adu Prospek Saham, Valuasi, Kinerja, dan Dividen
Terkini
-
Terbongkar! Bisnis Pakaian Bekas Ilegal Rp669 M di Bali Libatkan Warga Korsel, Ada Bakteri Bahaya
-
Mendagri Tegaskan Peran Komite Eksekutif Otsus Papua: Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah
-
Prabowo ke Menteri: Tenang Saja Kalau Dimaki Rakyat, Itu Risiko Pohon Tinggi Kena Angin
-
Bahlil Lapor ke Prabowo Soal Energi Pasca-Bencana: Insyaallah Aman Bapak
-
Manuver Kapolri, Aturan Jabatan Sipil Polisi akan Dimasukkan ke Revisi UU Polri
-
KPK Geledah Rumah Plt Gubernur Riau, Uang Tunai dan Dolar Disita
-
Bersama Kemendes, BNPT Sebut Pencegahan Terorisme Tidak Bisa Dilaksanakan Melalui Aktor Tunggal
-
Bareskrim Bongkar Kasus Impor Ilegal Pakaian Bekas, Total Transaksi Tembus Rp668 Miliar
-
Kasus DJKA: KPK Tahan PPK BTP Medan Muhammad Chusnul, Diduga Terima Duit Rp12 Miliar
-
Pemerintah Aceh Kirim Surat ke PBB Minta Bantuan, Begini Respons Mendagri