- DPP APPMBGI menyampaikan evaluasi lapangan terkait program Makan Bergizi Gratis kepada Menko Pangan di Jakarta pada Selasa (28/4).
- Pelaku usaha menyoroti urgensi perbaikan tata kelola, rantai pasok pangan, serta standarisasi keamanan yang belum merata di lapangan.
- Pemerintah akan mengkaji rekomendasi asosiasi tersebut untuk meningkatkan efektivitas serta kualitas program makan bergizi bagi masyarakat luas.
Suara.com - Asosiasi pelaku usaha dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyodorkan sejumlah catatan lapangan ke pemerintah. Salah satunya soal perlunya pembenahan tata kelola hingga rantai pasok pangan yang dinilai masih jadi tantangan dalam implementasi program tersebut.
Hal itu disampaikan Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pengusaha dan Pengelola Dapur Makan Bergizi Gratis Indonesia (DPP APPMBGI) saat audiensi dengan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Selasa (28/4).
Ketua Umum APPMBGI, Abdul Rivai Ras, mengatakan rekomendasi yang dibawa merupakan hasil temuan langsung para pelaku di lapangan.
“Kami membawa hasil kerja kolektif dari Summit yang melibatkan ratusan pelaku usaha dapur MBG dari berbagai daerah. Rekomendasi ini lahir dari lapangan, dari pengalaman langsung para pengelola, dan kami percaya dapat menjadi masukan konstruktif bagi penyempurnaankebijakan nasional,” ujar Rivai dalam pernyataannya, Selasa (28/4/2026).
Dalam pertemuan itu, APPMBGI memaparkan lima isu utama yang dianggap krusial. Mulai dari tata kelola program yang perlu diperkuat, rantai pasok pangan yang belum sepenuhnya andal, hingga standar keamanan pangan yang dinilai belum merata di seluruh dapur pelaksana.
Selain itu, asosiasi juga menyoroti pentingnya sertifikasi tenaga pengawas gizi. Langkah ini dianggap perlu untuk menjaga kualitas program yang menyasar jutaan penerima manfaat.
Di sisi lain, pemerintah menyambut masukan tersebut. Zulhas menilai keterlibatan pelaku usaha menjadi bagian penting dalam memastikan program berjalan efektif di lapangan.
“Program ini untuk rakyat, jadi butuh partisipasi semua pihak, termasuk pelaku usaha yang menjalankan langsung di lapangan,” kata Zulhas.
Meski begitu, sejumlah rekomendasi yang disampaikan APPMBGI masih akan dikaji lebih lanjut dalam koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Pemerintah juga membuka peluang keterlibatan asosiasi dalam evaluasi teknis program ke depan.
Baca Juga: Gibran Tekankan Keamanan Pangan MBG: Sisa Makanan Dilarang Masuk Dapur
Berita Terkait
-
Gibran Tekankan Keamanan Pangan MBG: Sisa Makanan Dilarang Masuk Dapur
-
MBG Jadi Andalan, Cak Imin Klaim Kemiskinan Ekstrem Turun Signifikan
-
Pemerintah Wajibkan Dapur Makan Bergizi Gratis Kantongi Sertifikat Higiene
-
Wamenkeu: MBG Absen di Sabtu Rp1 Triliun Dihemat per Pekan
-
Agar MBG Tak Berhenti Usai Ganti Presiden, APPMBGI Dorong Payung Hukun Setingkat UU
Terpopuler
- 6 Pilihan HP Flagship Paling Murah, Spek Sultan Harga Teman
- 5 HP 5G Terbaru RAM 12 GB, Spek Kencang untuk Budget Rp3 Juta
- 5 Pilihan Sepatu Lari Hoka Murah di Sports Station, Harga Diskon 50 Persen
- 5 Parfum Aroma Segar Buat Pesepeda, Anti Bau Badan Meski Gowes Seharian
- 5 Sepeda Listrik Jarak Tempuh Terjauh, Tahan Air dan Aman Melintasi Gerimis
Pilihan
-
RS Polri Berhasil Identifikasi 10 Jenazah Korban Tabrakan Kereta di Bekasi Timur, Ini Nama-namanya
-
Sempat Hilang Kontak, Ain Karyawan Kompas TV Meninggal dalam Kecelakaan KRL di Bekasi
-
4 Pemain Anyar di Skuad Timnas Indonesia untuk TC Piala AFF 2026, 2 Statusnya Debutan!
-
Korban Kecelakaan KRL Vs KA Argo Bromo Bertambah, AHY: 15 Jiwa Meninggal dan 88 Orang Luka-Luka
-
'Kakak Saya Belum Bisa Dihubungi', Pilu Keluarga Cari Korban Kecelakaan KRL di Bekasi Lewat Medsos
Terkini
-
Sembilan dari 10 Pangan Kemasan Tinggi GGL, BPOM: Bukti Penting Penyempurnaan Kebijakan Pangan Sehat
-
Wamendagri Wiyagus Tekankan Pemerintah Berikan Perhatian Serius Tangani Masalah Kesehatan Papua
-
Arab Saudi Tekankan Pentingnya Keamanan Selat Hormuz
-
Terungkap! Ini Isi Proposal Damai Iran yang Bikin Donald Trump Meradang
-
KPK Dalami Uang USD 1 Juta di Kasus Dugaan Suap Pansus Haji DPR RI
-
Bima Arya Tekankan Efisiensi dan Sinergi sebagai Motor Penggerak Ekonomi Daerah
-
Gus Ipul Usul Perluasan Bansos untuk Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi
-
Ketum TP PKK Tekankan Peran Strategis PKK dan Posyandu di Papua Selatan
-
KAI Refund 4.878 Tiket Imbas Kecelakaan di Bekasi, Jamin Ganti Rugi 100 Persen
-
Forum PWNU Desak PBNU Gelar Muktamar Paling Lambat Agustus 2026, Ini Alasannya