Dianggap Tak Etis, Pro Kontra Penggunaan Museum Proklamasi untuk Deklarasi Koalisi Prabowo

Suara.com - Deklarasi dukungan kepada Prabowo Subianto dilaksanakan di Museum Perumusan Naskah Proklamasi (Munasprok), Jakarta, pada Minggu (13/8). Golkar dan PAN menyatakan dukungannya dalam acara tersebut. Sayangnya, kelompok relawan Ganjarian Spartan melaporkan kubu Prabowo Subianto ke Bawaslu pada Rabu (16/8) karena penggunaan Museum tersebut.

Ketua komter Ganjarian Spartan DKI Jakarta, Anggiat Tobing menilai museum sudah seharusnya bukan menjadi tempat politik. Atas hal tersebutlah, pihaknya mengajukan laporan ke Bawaslu.

"Tindakan kubu Prabowo merupakan upaya pembelokan sejarah dan mengatasnamakan sejarah perumusan naskah proklamasi. Mau dibelokkan menjadi kepentingan pencapresan Prabowo sendiri," ucap Anggiat Tobing di Bawaslu.

Kemudian, Bawaslu memeriksa laporan tersebut sebelum menindaklanjutinya. Namun, Wakil Ketua Umum Gerindra Rahayu Saraswati Djojohadikusumo mengaku sudah diizinkan oleh pihak Museum Perumusan Naskah Proklamasi untuk menggelar acara tersebut.

"Sudah mendapatkan izin," kata Rahayu Saraswatu di Blok M, Jakarta, Rabu (16/8).

Sara meyakini acara tersebut tidak menyalahi aturan yang berlaku jika telah memperoleh izin. Pihaknya juga tetap menghormati jika ada pihak lain yang mempersoalkan dan melaporkannya ke Bawaslu.

"Kalau ada yang melaporkan itu hak mereka. Dari kita saya yakin sudah ada pengecekan dan itu kita tak mungkin pakai itu tanpa izin dari pengelola museum," jelasnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, terdapat pihak yang pro dan kontra atas acara yang diselenggarakan di museum. Pihak yang kontra yakni Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto yang menilai museum nasional tidak boleh digunakan sebagai tempat kampanye maupun aktivitas politik praktis.

"Kita menjadi presiden itu mengambil sumpah untuk melaksanakan konstitusi dan perundang-undangan dan seterusnya. Ketika dalam proses saja sudah melanggar uu, bagaimana nanti?" kata Hasto di kawasan Jakarta Selatan, Jumat (17/8).

Baca Juga: Sudah Proses Pemecatan, PDIP Segera Cari Pengganti Ismail Thomas di DPR

Selain itu, mantan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) yang kini merupakan Ketua Dewan Pendidikan DIY, Profesor Sutrisno Wibowo menyampaikan sebaiknya kegiatan sejenis dihindari. Sutrisno menilai sebaiknya simbol nasional dipertahankan sebagai milik bersama.

"Ya harus dihindarkan dari kegiatan politik praktis. Itu pendapat saya sebagai rakyat biasa lho," kata Sutrisno, Minggu (13/8/2023).

Pendapat pihak yang tidak setuju juga datang dari calon anggota legislatif dari PDIP, Ferdinand Hutahaean. Ia menilai museum itu tidak tepat dijadikan untuk pelaksanaan kepentingan politik karena merupakan tempat pembelajaran sejarah bagi masyarakat.

"Sebetulnya penggunaan museum itu tidak layak untuk kepentingan politik karena itu milik umum, milik masyarakat umum. Museum bukan untuk kepentingan politik tetapi kepentingan pelajaran sejarah bangsa," kata Ferdinand diwawancara, Senin (14/8/23).

Alasan pemilihan museum tersebut sebagai deklarasi dukungan kepada Prabowo adalah karena memiliki nilai historis sebagai tempat pendiri bangsa untuk merumuskan teks proklamasi. Museum ini mengingatkan koalisinya untuk tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan.

"Tempat ini kita cari beberapa tempat, ini keputusan singkat di sinilah tempat paling baik bawa aura perjuangan, spirit perjuangan," ujar Prabowo saat konferensi pers di Museum Proklamasi, Jakarta, Minggu (13/8/2023).