Suara.com - Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah menilai kebijakan Work From Home atau WFH saat Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN tidak akan terlalu berpengaruh kurangi kemacetan di Jakarta. Ia pun menyarankan untuk perhelatannya di tempat yang lebih kondusif.
Terlebih lagi, penerapan WFH ini hanya berlaku bagi para Pegawai Negeri Sipil atau PNS Pemprov DKI. Sementara untuk pegawai perusahaan swasta hanya imbauan semata.
Trubus pun menyarankan Pantai Indah Kapuk (PIK) sebagai lokasi untuk pelaksanaan KTT ASEAN di Jakarta.
"Sebenarnya penyelenggaraannya bisa di tempat terpisah, misalnya kayak di pantai indah kapuk. Jadi yang terpisah," ujar Trubus saat dikonfirmasi, Jumat (18/8/2023).
Menurutnya, PIK merupakan kawasan yang jauh dari hiruk pikuk perkotaan tapi tertata dengan baik. Jika diselenggarakan di PIK, maka pemerintah tak perlu khawatir citra Jakarta akan tercoreng karena kemacetan.
"Kalau venue-nya di pusat kota ya sulit. Macet-macet juga. Karena kan masyarakat ya bermobilitas juga. Untuk cari nafkah gimana? Masa di rumah semua," katanya.
Pemerintah juga hanya perlu melakukan pengaturan untuk pembatasan wilayah dan jalur keluar masuk bagi warga sekitar.
"Jadi bisa ditutup di situ supaya lancar. Nanti warga Pantai Indah Kapuk tinggal dicarikan jalan keluarnya," tuturnya.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bakal menerapkan sistem bekerja dari rumah alias WFH untuk para Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemprov DKI selama KTT ASEAN. Pengaturannya, sebanyak 75 persen WFH dan 25 persen bekerja dari kantor.
Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Joko Agus Setyono. Ketentuan ini dibuat untuk membantu kelancaran penyelenggaraan KTT ASEAN pada 4-8 September 2023.
"Khusus tanggal 4-8 September 75 persen (WFH) 25 persen (bekerja di kantor)," ujar Joko di Monas, Jakarta Pusat, Kamis (17/8).
Berita Terkait
-
Anggap WFH PNS saat KTT ASEAN Kebijakan Panik, Pengamat: Biar Jakarta Tak Terlihat Macet dan Berpolusi
-
Heru Budi Klarifikasi, Tak Ada Kebijakan Sekolah Online Demi Kurangi Polusi Udara Jakarta
-
Rapat Bareng Luhut Hingga Ridwan Kamil Soal Penanganan Polusi Udara, Heru Budi Sebut Kementerian akan Terapkan WFH
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- Kakek Penjual Es Gabus Dinilai Makin 'Ngelunjak' Setelah Viral, Minta Mobil Saat Dikasih Motor
- 4 Calon Pemain Naturalisasi Baru Era John Herdman, Kapan Diperkenalkan?
- 26 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 31 Januari 2026: Buru Gullit 117 OVR dan Voucher Draft Gratis
- Muncul Isu Liar Soal Rully Anggi Akbar Setelah Digugat Cerai Boiyen
Pilihan
-
IHSG 'Kebakaran' di Awal Februari, Menkeu Purbaya: Ada Faktor Ketidakpastian!
-
Pupuk Indonesia Pugar Pabrik Tua, Mentan Amran Bilang Begini
-
Setiap Hari Taruhkan Nyawa, Pelajar di Lampung Timur Menyeberang Sungai Pakai Getek
-
Mundur Berjamaah, Petinggi OJK dan BEI Kalah dengan Saham Gorengan?
-
Kisah Pilu Randu Alas Tuksongo, 'Raksasa yang Harus Tumbang' 250 Tahun Menjadi Saksi
Terkini
-
Kasus Dugaan Penghinaan Suku Toraja Naik Penyidikan, Status Hukum Pandji Tunggu Gelar Perkara
-
Semeru Erupsi Dini Hari, Kolom Abu Capai 700 Meter di Atas Puncak
-
Keluarga Habib Bahar Balik Lapor, Istri Anggota Banser Korban Penganiayaan Dituding Sebar Hoaks
-
Prabowo Minta Kepala Daerah Tertibkan Spanduk Semrawut: Mengganggu Keindahan!
-
Prakiraan BMKG: Awan Tebal dan Guyuran Hujan di Langit Jakarta Hari Ini
-
Apresiasi KLH, Shanty PDIP Ingatkan Pentingnya Investigasi Objektif dan Pemulihan Trauma Warga
-
Dari MBG Sampai ASRI, Presiden Prabowo Menggugah 4 Ribu Lebih Peserta Rakornas Kemendagri 2026
-
Eksekusi Brutal di Bali: Dua WNA Australia Dituntut 18 Tahun Penjara Kasus Pembunuhan Berencana
-
Eks Pejabat Kemendikbud Akui Terima Rp701 Juta dari Pemenang Tender Chromebook
-
Skandal Suap Jalur Kereta Api, KPK Cecar Direktur Kemenhub Jumardi Soal Aliran Dana dan Tender