Suara.com - Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah menilai kebijakan Work From Home atau WFH saat Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN tidak akan terlalu berpengaruh kurangi kemacetan di Jakarta. Ia pun menyarankan untuk perhelatannya di tempat yang lebih kondusif.
Terlebih lagi, penerapan WFH ini hanya berlaku bagi para Pegawai Negeri Sipil atau PNS Pemprov DKI. Sementara untuk pegawai perusahaan swasta hanya imbauan semata.
Trubus pun menyarankan Pantai Indah Kapuk (PIK) sebagai lokasi untuk pelaksanaan KTT ASEAN di Jakarta.
"Sebenarnya penyelenggaraannya bisa di tempat terpisah, misalnya kayak di pantai indah kapuk. Jadi yang terpisah," ujar Trubus saat dikonfirmasi, Jumat (18/8/2023).
Menurutnya, PIK merupakan kawasan yang jauh dari hiruk pikuk perkotaan tapi tertata dengan baik. Jika diselenggarakan di PIK, maka pemerintah tak perlu khawatir citra Jakarta akan tercoreng karena kemacetan.
"Kalau venue-nya di pusat kota ya sulit. Macet-macet juga. Karena kan masyarakat ya bermobilitas juga. Untuk cari nafkah gimana? Masa di rumah semua," katanya.
Pemerintah juga hanya perlu melakukan pengaturan untuk pembatasan wilayah dan jalur keluar masuk bagi warga sekitar.
"Jadi bisa ditutup di situ supaya lancar. Nanti warga Pantai Indah Kapuk tinggal dicarikan jalan keluarnya," tuturnya.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bakal menerapkan sistem bekerja dari rumah alias WFH untuk para Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemprov DKI selama KTT ASEAN. Pengaturannya, sebanyak 75 persen WFH dan 25 persen bekerja dari kantor.
Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Joko Agus Setyono. Ketentuan ini dibuat untuk membantu kelancaran penyelenggaraan KTT ASEAN pada 4-8 September 2023.
"Khusus tanggal 4-8 September 75 persen (WFH) 25 persen (bekerja di kantor)," ujar Joko di Monas, Jakarta Pusat, Kamis (17/8).
Berita Terkait
-
Anggap WFH PNS saat KTT ASEAN Kebijakan Panik, Pengamat: Biar Jakarta Tak Terlihat Macet dan Berpolusi
-
Heru Budi Klarifikasi, Tak Ada Kebijakan Sekolah Online Demi Kurangi Polusi Udara Jakarta
-
Rapat Bareng Luhut Hingga Ridwan Kamil Soal Penanganan Polusi Udara, Heru Budi Sebut Kementerian akan Terapkan WFH
Terpopuler
- Bak Bumi dan Langit, Adu Isi Garasi Menkeu Baru Purbaya Yudhi vs Eks Sri Mulyani
- Kata-kata Elkan Baggott Jelang Timnas Indonesia vs Lebanon Usai Bantai Taiwan 6-0
- Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Dicopot
- Mahfud MD Terkejut dengan Pencopotan BG dalam Reshuffle Kabinet Prabowo
- Viral Murid SD Kompak Tolak Makan Gratis, Anak-Anak Jujur Masalahnya di Menu?
Pilihan
-
3 Kontroversi Purbaya Yudhi Sadewa di Tengah Jabatan Baru sebagai Menteri
-
Indonesia di Ujung Tanduk, Negara Keturunan Jawa Malah Berpeluang Lolos ke Piala Dunia 2026
-
5 Rekomendasi HP Murah Rp 1 Jutaan Memori 256 GB, Terbaru September 2025
-
IHSG Jeblok Hingga 1 Persen di Sesi I Perdagangan Selasa Setelah Sertijab Menteri Keuangan
-
19 Tewas di Aksi Demo Anti Korupsi, Eks Persija Jakarta: Pemerintah Pembunuh!
Terkini
-
Kaldera Toba Kembali dapat Kartu Hijau UNESCO, Gubernur Bobby Nasution Ajak Terus Jaga Bersama
-
Ngaku Merasa Terhormat Jadi Menteri Keuangan, Kinerja Purbaya Yudhi Sadewa Disorot
-
Pamer ATM Prioritas, Anak Menkeu Purbaya Sebut Ciri Orang Miskin: Rasis & Bermental Pengemis
-
Melawan Kritik dengan Kekuatan Negara? TNI Dikecam Keras Karena Laporkan Ferry Irwandi!
-
Bukan Cuma Tudingan 'Agen CIA'? Ini 4 Fakta Geger Lain dari Anak Menkeu Purbaya Sadewa
-
CEK FAKTA: Benarkah Warga Kehilangan Penglihatan karena Gas Air Mata Aparat?
-
7 Fakta di Balik Revolusi Pilkades: Dari Daftar Online Hingga E-Voting Anti Curang
-
Yusril Temui Direktur Lokataru di Tahanan, Jamin Proses Hukum Akan Diawasi
-
Raffi Ahmad vs Politisi Senayan di Bursa Menpora? Sosok Ini Beri Jawaban
-
Ibu dan 2 Anak Tewas di Bandung, KPAI: Peringatan Serius Rapuhnya Perlindungan Keluarga