Suara.com - Politisi PDI Perjuangan (PDIP) Budiman Sudjatmiko mengaku belum menerima surat panggilan dari DPP usai menyatakan dukungannya kepada Prabowo Subianto untuk Pilpres 2024.
Pernyataan tersebut merespons adanya rencana akan dilakukan pemanggilan terhadap dirinya usai menyatakan mendukung Prabowo.
"Pertama, saya belum bisa memberikan komentar karena memang belum ada surat pemanggilan kepada saya," kata Budiman kepada wartawan, Senin (21/8/2023).
Ia menyampaikan, adanya ultimatum dari PDIP soal pilihan mengundurkan diri atau dipecat, hal itu hanya sebatas pernyataan Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto.
"Belum ada surat pemanggilan karena biasanya proses jika ada tindakan kepada saya, kepada kader pada umumnya didahului oleh pemanggilan resmi, secara surat organisasi kepada kader yang dikenakan sanksi yang setelah melewati tahap peringatan juga melalui surat. Begitu," tuturnya.
Kekinian, ia mengatakan dalam posisi menunggu saja adanya pemanggilan tersebut. Ia mengaku siap hadir jika sudah ada panggilan resmi.
"Tetapi tentu saja, jika ada surat pemanggilan resmi saya datang, ada majelis kehormatan partai ya, karenanya saya menunggu saja," ujarnya.
Sementara itu terkait dengan ultimatum soal mengundurkan diri atau dipecat, Budiman mengaku justru belum mengetahui secara detail mengenai hal itu.
"Mundur? Saya nggak tahu lagi, malah saya dengernya dari kamu itu. Kalau saya kan, saya pasti tidak akan memberikan reaksi berlebihan atau menjawab pertanyaan teman-teman wartawan tentang tanggapan itu yang baru saya berikan bahwa setahu dan sepengetahuan dan seingat saya bahwa memang harus ada pemanggilan resmi terlebih dahulu. Begitu. Selama ini kan belum pernah dipanggil secara resmi,"katanya.
Baca Juga: Bawa-bawa Megawati Usai Dukung Prabowo, Budiman Sudjatmiko Ogah Mundur dari PDIP Tapi Siap Dipecat
Ultimatum
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto, mengatakan, Ketua DPP Bidang Kehormatan PDIP Komarudin Watubun akan menyampaikan nasib Budiman ke depan di partainya usai menyatakan dukungan ke bacapres lain.
"Nanti, Pak Komarudin akan mengumumkan, yang jelas partai tidak mentolerir terhadap tindakan indisipliner setiap kader partai," kata Hasto di sela Rakerda III DPD PDIP Kalimantan Timur di Balikpapan melalui keterangan tertulis, Minggu (20/8/2023).
Hasto menegaskan, hanya ada dua opsi buat Budiman, yakni mengundurkan diri dari PDIP atau menerima pemecatan sebagai kader.
"Partai akan mengambil suatu tindakan yang tegas. Opsinya mengundurkan diri atau menerima sanksi pemecatan," kata Hasto.
Hasto menegaskan, selama ini, PDIP selalu mengedepankan etika politik dan setiap orang yang masuk PDIP atas dasar kesukarelaan bukan dibajak atau diiming-imingi.
Berita Terkait
Terpopuler
- Promo Indomaret 12-18 Maret: Sirup Mulai Rp7 Ribuan, Biskuit Kaleng Rp15 Ribuan Jelang Lebaran
- 5 Mobil Bekas Irit Bensin Pajak Murah dengan Mesin 1000cc: Masa Pakai Lama, Harga Mulai 50 Jutaan
- 26 Kode Redeem FF 13 Maret 2026: Bocoran Rilis SG2 Lumut, Garena Bagi Magic Cube Gratis
- 45 Kode Redeem FF Max Terbaru 13 Maret 2026: Kesempatan Raih ShopeePay dan Bundel Joker
- Siapa Syekh Ahmad Al Misry? Dikaitkan Kasus Dugaan Pelecehan Seksual Sesama Jenis 'SAM'
Pilihan
-
Teror Beruntun di AS: Sinagoge Diserang, Eks Tentara Garda Nasional Tembaki Kampus
-
KPK OTT Bupati Cilacap, Masih Berlangsung!
-
Detik-Detik Aktivis KontraS Andrie Yunus Disiram Air Keras Usai Podcast di YLBHI
-
Indonesia Beli Rudal Supersonik Brahmos Rp 5,9 Triliun! Terancam Sanksi Donald Trump
-
Kronologi Lengkap Aktivis KontraS Andrie Yunus Disiram Air Keras Usai Podcast Militerisme
Terkini
-
Tetap Buka! Ini Jam Operasional BRI Jakarta Pusat saat Libur Lebaran 2026
-
DPR RI soal Pembelian Rudal BrahMos: Jaga Kedaulatan Tanpa Terjebak Rivalitas Geopolitik
-
Aktivis KontraS Andrie Yunus Disiram Air Keras, Pemerintah Minta Polisi Usut Tuntas
-
Buntut Ketegangan Timur Tengah, Pemerintah Siapkan Pemulangan 34 WNI dari Iran
-
AS Tawarkan Hadiah Rp169 Miliar untuk Informasi Pemimpin Tertinggi Iran Mojtaba Khamenei
-
Antisipasi Krisis Timur Tengah, Prabowo Pertimbangkan Kebijakan WFH untuk Tekan Konsumsi BBM
-
Polisi Gunakan Scientific Investigation untuk Buru Penyiram Air Keras Aktivis KontraS
-
Komisi III DPR Kecam Penyiraman Air Keras Aktivis KontraS Andrie Yunus, Minta Polisi Tangkap Pelaku
-
KAI Prediksi Puncak Arus Mudik 15 Maret 2026, Lebih dari 51 Ribu Penumpang Berangkat dari Jakarta
-
KPK Bawa Bupati Cilacap dan Sekda ke Jakarta Usai OTT, 13 Orang Diperiksa Intensif