Suara.com - Pernyataan Presiden RI ke-5 Indonesia Megawati Soekarnoputri yang mengusulkan agar Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dibubarkan, menuai pro dan kontra.
Hal itu diucapkan Megawati saat hadir dalam acara dari Sosialisasi Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila di Hotel The Tribrata, Jakarta Selatan, Senin (21/8/2023).
Menurut Ketua Umum PDI Perjuangan itu, keberadaan KPK saat ini sudah tidak efektif. Ia mengatakan, saat ini kasus korupsi masih marak, meski lembaga antirasuah itu telah diberikan anggaran yang cukup tinggi.
Megawati juga mengatakan, kalau dirinya sempat mengusulkan pada Presiden Jokowi agar KPK sebaiknya dibubarkan.
"Saya sampai kadang-kadang bilang sama Pak Jokowi, 'Sudah deh bubarkan saja KPK itu Pak, menurut saya enggak efektif'," kata Megawati.
Ia juga mengaku kesal karena penegakan hukum di bidang korupsi masih lemah, sehingga berdampak pada kehidupan masyarakat luas.
Pro dan kontra pernyataan Megawati
Usulan pembubaran KPK yang dilontarkan Megawati mendapat tanggapan keras dari sejumlah pihak, salah satunya dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Melalui akun Twitternya, Wakil Ketua Umum DPP Partai Solidaritas Indonesia Andy Budiman menyorot tajam pernyataan Megawati itu.
Baca Juga: Megawati: Mengapa Lakukan Korupsi Jika Akhirnya Masuk Penjara
Ia mengaku tidak setuju dengan wacana pembubaran KPK. Sebab menurutnya Indonesia masih membutuhkan lembaga anti korupsi untuk menjaga demokrasi dan membersihkan praktik kejahatan korupsi.
Ia juga menyinggung mengenai turunnya indeks korupsi beberapa waktu ini. Menurutnya, itu karena terkuaknya sejumlah kasus korupsi yang melibatkan banyak pihak, seperti korupsi minyak goreng hingga pengadaan Menara BTS.
"Saya tidak setuju dengan pandangan Mbak Mega. Indonesia tetap butuh mereka untuk melawan korupsi," ungkap dari akun @Andy_Budiman_ seperti dilansir pada Selasa (22/8/2023).
Tak hanya Andy Budiman, sejumlah warganet di Twitter juga mengecam usulan Megawati untuk membubarkan KPK.
“Yang dibubarin itu sumber daya manusia KPK saat ini yang gagal berantas korupsi dan kembalikan UU KPK yang dulu, bukan malah bubarin institusinya. Dong tertawa koruptornya,” tulis salah satu warganet.
“Kalau ingin KPK efektif lagi, tuh Firli Bahuri (Ketua KPK) diganti aja. Terus kemarin pegawai-pegawai berintegritas yang sengaja tidak diloloskan TWK dan ditalibankan direkrut balik, terus jadikan mereka independent,” sambung warganet lainnya.
Berita Terkait
-
Megawati: Mengapa Lakukan Korupsi Jika Akhirnya Masuk Penjara
-
Kalahkan Gaji Presiden Jokowi, Segini Gaji Megawati Per Bulan Sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP
-
Sejarah Berdirinya KPK yang Diminta Megawati untuk Dibubarkan Saja
-
Enggak Nyangka, Ternyata Segini Harta Kekayaan Megawati yang Habis Pidato Ngalor-ngidul
-
Panda Nababan Cap Budiman Sudjatmiko Pengkhianat: Omong Kosong Bakal Tetap di PDIP!
Terpopuler
- 5 HP RAM 8 GB Memori 256 GB Harga Rp1 Jutaan, Terbaik untuk Pelajar dan Pekerja
- 7 Sepatu Adidas Diskon hingga 60% di Sneakers Dept, Cocok Buat Tahun Baru
- Diminta Selawat di Depan Jamaah Majelis Rasulullah, Ruben Onsu: Kaki Saya Gemetar
- Berapa Harga Mobil Bekas Toyota Yaris 2011? Kini Sudah di Bawah 90 Juta, Segini Pajaknya
- 5 Mobil Bekas yang Anti-Rugi: Pemakaian Jangka Panjang Tetap Aman Sentosa
Pilihan
-
Mengungkap Gaji John Herdman dari PSSI, Setara Harga Rumah Pinggiran Tangsel?
-
Aksi Adik Kandung Prabowo yang Makin Mencengkeram Bisnis Telekomunikasi
-
Sesaat Lagi! Ini Link Live Streaming Final Futsal ASEAN 2025 Indonesia vs Thailand
-
Cerita 1.000 UMKM Banyuasin: Dapat Modal, Kini Usaha Naik Kelas Berkat Bank Sumsel Babel
-
Seni Perang Unai Emery: Mengupas Transformasi Radikal Aston Villa
Terkini
-
Viral Sekelompok Orang Diduga Berzikir di Candi Prambanan, Pengelola Buka Suara
-
Bahlil Lahadalia Jamu Cak Imin dan Zulhas Hingga Dasco di Kediamannya, Bahas Apa?
-
Tak Bisa Beli Roti Gegara Cuma Punya Uang Tunai: Kenapa Toko Lebih Suka Cashless?
-
Mendagri: Pemerintah Siapkan Bantuan Renovasi dan Hunian bagi Warga Terdampak Bencana Sumatra
-
Kemendagri Kirim 1.054 Praja IPDN ke Aceh untuk Pulihkan Desa Terdampak Bencana
-
Profil Amal Said, Dosen Viral Ludahi Pegawai Kasir Terancam Dipenjara
-
Bundaran HI Siap Sambut Tahun Baru 2026, Panggung Hampir Selesai
-
Darurat Sampah Nasional Bukan Sekadar Masalah Infrastruktur, Tapi Krisis Perilaku Masyarakat
-
Begini Kata Hasto Soal Sejumlah Ketua DPD PDIP Masih Rangkap Jabatan di Partai
-
Kecelakaan Beruntun di Tol Dalam Kota, Arus Arah Slipi Macet Panjang hingga 4 Kilometer!