- Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menjelaskan beberapa ketua DPD masih merangkap jabatan di DPP pasca Kongres VI Juli 2025.
- Jabatan rangkap Said Abdullah, Olly Dondokambey, dan Dolfie OFP diizinkan berdasarkan pertimbangan situasi lapangan.
- Kebijakan ini diambil untuk konsolidasi strategis internal partai di wilayah Jawa Timur dan Sulawesi Utara.
Suara.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, memberikan penjelasan terkait sejumlah ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) partai yang masih merangkap jabatan di struktur Dewan Pimpinan Pusat (DPP).
Padahal, pascakongres VI PDIP pada akhir Juli 2025 lalu, sempat mencuat aturan mengenai larangan pengurus partai merangkap jabatan.
Hal tersebut bahkan melatarbelakangi dicopotnya Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul dari posisinya sebagai Ketua DPD PDIP Jawa Tengah beberapa waktu lalu.
Namun, dalam perkembangannya, Hasto mengakui bahwa beberapa tokoh senior kembali terpilih menduduki jabatan ganda untuk periode lima tahun ke depan.
Di antaranya Ketua DPP Said Abdullah yang merangkap Ketua DPD PDIP Jawa Timur, serta Bendahara Umum Olly Dondokambey yang merangkap Ketua DPD PDIP Sulawesi Utara.
Selain itu, Dolfie OFP yang baru saja terpilih menggantikan Bambang Pacul sebagai Ketua DPD PDIP Jawa Tengah ternyata juga menjabat sebagai Wakil Bendahara DPP PDIP.
Menanggapi hal itu, Hasto menjelaskan bahwa jabatan rangkap tersebut tidak secara spesifik dilarang dalam aturan dasar partai, melainkan berdasarkan pertimbangan situasi di lapangan.
“Jadi itu tidak diatur di dalam AD/ART, karena AD/ART mengatur hal yang pokok. Itu adalah kebijakan-kebijakan yang kemudian juga melihat realitasnya bagaimana,” kata Hasto di Sekolah Partai PDIP, Jakarta, Senin (29/12/2025).
Ia menambahkan, keputusan untuk membiarkan jabatan rangkap tersebut diambil dengan mempertimbangkan kondisi strategis serta kebutuhan konsolidasi internal partai yang kuat di wilayah-wilayah tertentu.
Baca Juga: Setuju Bantuan Asing Masuk, Hasto: Kemanusiaan Bersifat Universal
“Sehingga kemudian kepemimpinan Pak Olly Dondokambey masih diperlukan. Demikian pula di Jawa Timur. Karena berpolitik ini kan dinamis, juga menyerap aspirasi dari bawah,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa untuk wilayah seperti Jawa Timur dan Sulawesi Utara, kehadiran sosok pimpinan yang sudah mengakar di DPP sekaligus memimpin di daerah dianggap sangat krusial bagi stabilitas partai.
“Sehingga untuk Jawa Timur dan Sulawesi Utara itu ada kepentingan konsolidasi yang bersifat strategis. Oleh karena itu, masih memerlukan kepemimpinan Pak Olly Dondokambey dan juga Pak Said Abdullah,” pungkasnya.
Berita Terkait
-
Setuju Bantuan Asing Masuk, Hasto: Kemanusiaan Bersifat Universal
-
Rakernas PDIP Januari 2026, Hasto: Lingkungan dan Moratorium Hutan Akan Dibahas
-
Soal Adanya Pengibaran Bendera GAM, PDIP Beri Pesan: Jangan Campuradukkan Politik dalam Bencana
-
PDIP Integrasikan Politik Tata Ruang dan Mitigasi Bencana, Terjemahkan Visi Politik Hijau Megawati
-
Bawa Pesan Kemanusiaan dari Megawati, PDIP Kirim 30 Ambulans dan Tim Medis ke Sumatra
Terpopuler
- 7 HP Xiaomi RAM 8 GB Termurah di Februari 2026, Fitur Komplet Mulai Rp1 Jutaan
- 5 Pilihan HP RAM 16 GB Paling Murah, Penyimpanan Besar dan Performa Kencang
- 7 HP Murah Terbaru 2026 Buat Gaming: Skor AnTuTu Tinggi, Mulai Rp1 Jutaan!
- Baru! Viva Moisturizer Gel Hadir dengan Tekstur Ringan dan Harga Rp30 Ribuan
- 6 Tablet Murah dengan Kamera Jernih, Ideal untuk Rapat dan Kelas Online
Pilihan
-
Geger Taqy Malik Dituding Mark-up Harga Wakaf Alquran, Keuntungan Capai Miliaran
-
Kabar Duka: Mantan Pemain Timnas Indonesia Elly Idris Meninggal Dunia
-
Cibinong Mencekam! Angin Kencang Hantam Stadion Pakansari Hingga Atap Rusak Parah
-
Detik-Detik Mengerikan! Pengunjung Nekat Bakar Toko Emas di Makassar
-
Lika-liku Reaktivasi PBI JK di Jogja, Antre dari Pagi hingga Tutup Lapak Jualan demi Obat Stroke
Terkini
-
Aktifitas Sentul City Disetop Pascabanjir, Pemkab Bogor Selidiki Izin dan Drainase
-
Anggota MRP Tolak PSN di Merauke: Dinilai Ancam Ruang Hidup dan Hak Masyarakat Adat
-
Kemensos dan BPS Lakukan Groundcheck 11 Juta PBI-JKN yang Dinonaktifkan, Target Tuntas Dua Bulan
-
Bupati Buol Akui Terima Rp 160 Juta dan Tiket Konser BLACKPINK, KPK Siap Usut Tuntas!
-
KPK Dalami Hubungan Jabatan Mulyono di 12 Perusahaan dengan Kasus Restitusi Pajak
-
Saksi Ahli Berbalik Arah! Mohamad Sobary Dukung Roy Suryo Cs dalam Kasus Ijazah Palsu Jokowi
-
Gus Yaqut Praperadilan: Ini Tiga Alasan di Balik Gugatan Status Tersangka Korupsi Kuota Haji
-
Kampung Nelayan Merah Putih Diubah Jadi 'Mesin Ekonomi' Baru, Ini Rencananya
-
Jadi Saksi Ahli Dokter Tifa Kasus Dugaan Ijazah Palsu Jokowi, Din Syamsuddin Diperiksa Selama 4 Jam
-
Israel Resmi Gabung BoP, Pakar UGM Sebut Indonesia Terjebak Diplomasi 'Coba-Coba' Berisiko Tinggi