- Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menjelaskan beberapa ketua DPD masih merangkap jabatan di DPP pasca Kongres VI Juli 2025.
- Jabatan rangkap Said Abdullah, Olly Dondokambey, dan Dolfie OFP diizinkan berdasarkan pertimbangan situasi lapangan.
- Kebijakan ini diambil untuk konsolidasi strategis internal partai di wilayah Jawa Timur dan Sulawesi Utara.
Suara.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, memberikan penjelasan terkait sejumlah ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) partai yang masih merangkap jabatan di struktur Dewan Pimpinan Pusat (DPP).
Padahal, pascakongres VI PDIP pada akhir Juli 2025 lalu, sempat mencuat aturan mengenai larangan pengurus partai merangkap jabatan.
Hal tersebut bahkan melatarbelakangi dicopotnya Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul dari posisinya sebagai Ketua DPD PDIP Jawa Tengah beberapa waktu lalu.
Namun, dalam perkembangannya, Hasto mengakui bahwa beberapa tokoh senior kembali terpilih menduduki jabatan ganda untuk periode lima tahun ke depan.
Di antaranya Ketua DPP Said Abdullah yang merangkap Ketua DPD PDIP Jawa Timur, serta Bendahara Umum Olly Dondokambey yang merangkap Ketua DPD PDIP Sulawesi Utara.
Selain itu, Dolfie OFP yang baru saja terpilih menggantikan Bambang Pacul sebagai Ketua DPD PDIP Jawa Tengah ternyata juga menjabat sebagai Wakil Bendahara DPP PDIP.
Menanggapi hal itu, Hasto menjelaskan bahwa jabatan rangkap tersebut tidak secara spesifik dilarang dalam aturan dasar partai, melainkan berdasarkan pertimbangan situasi di lapangan.
“Jadi itu tidak diatur di dalam AD/ART, karena AD/ART mengatur hal yang pokok. Itu adalah kebijakan-kebijakan yang kemudian juga melihat realitasnya bagaimana,” kata Hasto di Sekolah Partai PDIP, Jakarta, Senin (29/12/2025).
Ia menambahkan, keputusan untuk membiarkan jabatan rangkap tersebut diambil dengan mempertimbangkan kondisi strategis serta kebutuhan konsolidasi internal partai yang kuat di wilayah-wilayah tertentu.
Baca Juga: Setuju Bantuan Asing Masuk, Hasto: Kemanusiaan Bersifat Universal
“Sehingga kemudian kepemimpinan Pak Olly Dondokambey masih diperlukan. Demikian pula di Jawa Timur. Karena berpolitik ini kan dinamis, juga menyerap aspirasi dari bawah,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa untuk wilayah seperti Jawa Timur dan Sulawesi Utara, kehadiran sosok pimpinan yang sudah mengakar di DPP sekaligus memimpin di daerah dianggap sangat krusial bagi stabilitas partai.
“Sehingga untuk Jawa Timur dan Sulawesi Utara itu ada kepentingan konsolidasi yang bersifat strategis. Oleh karena itu, masih memerlukan kepemimpinan Pak Olly Dondokambey dan juga Pak Said Abdullah,” pungkasnya.
Berita Terkait
-
Setuju Bantuan Asing Masuk, Hasto: Kemanusiaan Bersifat Universal
-
Rakernas PDIP Januari 2026, Hasto: Lingkungan dan Moratorium Hutan Akan Dibahas
-
Soal Adanya Pengibaran Bendera GAM, PDIP Beri Pesan: Jangan Campuradukkan Politik dalam Bencana
-
PDIP Integrasikan Politik Tata Ruang dan Mitigasi Bencana, Terjemahkan Visi Politik Hijau Megawati
-
Bawa Pesan Kemanusiaan dari Megawati, PDIP Kirim 30 Ambulans dan Tim Medis ke Sumatra
Terpopuler
- Catat Tanggalnya! Ribuan Warga Badui Bakal Turun Gunung Temui Gubernur Banten Bulan April
- 5 Rekomendasi Smartwatch yang Bisa Balas WhatsApp, Mulai Rp400 Ribuan
- 7 Sepatu Lari Tahan Air Selevel Nike Vomero 18 GTX, Kualitas Top
- Donald Trump: Pangeran MBS Kini Mencium Pantat Saya
- 5 HP Xiaomi dengan Snapdragon 8 Elite Gen 5, Terkencang di 2026!
Pilihan
-
Clara Shinta Minta Tolong, Nyawanya Terancam karena Suami Bawa Senjata Api
-
Harga Pertamax Naik Nyaris Rp18.000 di April Besok? Ini Kata Pertamina
-
Petir Bikin Duel Kepulauan Solomon vs Saint Kitts and Nevis di Stadion GBK Ditunda
-
Sesaat Lagi! Ini Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Bulgaria
-
Melihat 3 Pemain yang Bakal Jadi Senjata Utama Timnas Indonesia Hadapi Bulgaria
Terkini
-
Dugaan Aktor Besar di Balik Teror Air Keras Andrie Yunus, Desak Komnas HAM Bertindak
-
Kasus Andrie Yunus dan Kudeta Merayap: Eks BAIS Desak Presiden Copot Panglima TNI dan Kapolri
-
Donald Trump Ancam Bikin Iran 'Kiamat Lebih Cepat'
-
Dua Pria Suka Sama Suka Digerebek Warga di Tambora, Polisi: Tak Ada Tarif, Bukan Prostitusi Online
-
DPR Minta Operasi Pasukan Perdamaian TNI di Lebanon Dihentikan Sementara Jika Situasi Tak Aman
-
3 Prajurit TNI Gugur di Lebanon, Indonesia Desak PBB Gelar Rapat Darurat DK
-
Siap-siap Rakyat Indonesia Bisa Ikut Merana Jika Amerika Invasi Iran
-
Heboh! 5 Fakta Wabup Lebak Ngamuk Disebut Mantan Napi oleh Bupati
-
Eks Intelijen Bongkar Kejanggalan Kasus Andrie Yunus: Ini Upaya Kudeta Merayap!
-
Rudal Iran Hantam Fasilitas Penyimpanan Minyak Israel