- Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menjelaskan beberapa ketua DPD masih merangkap jabatan di DPP pasca Kongres VI Juli 2025.
- Jabatan rangkap Said Abdullah, Olly Dondokambey, dan Dolfie OFP diizinkan berdasarkan pertimbangan situasi lapangan.
- Kebijakan ini diambil untuk konsolidasi strategis internal partai di wilayah Jawa Timur dan Sulawesi Utara.
Suara.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, memberikan penjelasan terkait sejumlah ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) partai yang masih merangkap jabatan di struktur Dewan Pimpinan Pusat (DPP).
Padahal, pascakongres VI PDIP pada akhir Juli 2025 lalu, sempat mencuat aturan mengenai larangan pengurus partai merangkap jabatan.
Hal tersebut bahkan melatarbelakangi dicopotnya Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul dari posisinya sebagai Ketua DPD PDIP Jawa Tengah beberapa waktu lalu.
Namun, dalam perkembangannya, Hasto mengakui bahwa beberapa tokoh senior kembali terpilih menduduki jabatan ganda untuk periode lima tahun ke depan.
Di antaranya Ketua DPP Said Abdullah yang merangkap Ketua DPD PDIP Jawa Timur, serta Bendahara Umum Olly Dondokambey yang merangkap Ketua DPD PDIP Sulawesi Utara.
Selain itu, Dolfie OFP yang baru saja terpilih menggantikan Bambang Pacul sebagai Ketua DPD PDIP Jawa Tengah ternyata juga menjabat sebagai Wakil Bendahara DPP PDIP.
Menanggapi hal itu, Hasto menjelaskan bahwa jabatan rangkap tersebut tidak secara spesifik dilarang dalam aturan dasar partai, melainkan berdasarkan pertimbangan situasi di lapangan.
“Jadi itu tidak diatur di dalam AD/ART, karena AD/ART mengatur hal yang pokok. Itu adalah kebijakan-kebijakan yang kemudian juga melihat realitasnya bagaimana,” kata Hasto di Sekolah Partai PDIP, Jakarta, Senin (29/12/2025).
Ia menambahkan, keputusan untuk membiarkan jabatan rangkap tersebut diambil dengan mempertimbangkan kondisi strategis serta kebutuhan konsolidasi internal partai yang kuat di wilayah-wilayah tertentu.
Baca Juga: Setuju Bantuan Asing Masuk, Hasto: Kemanusiaan Bersifat Universal
“Sehingga kemudian kepemimpinan Pak Olly Dondokambey masih diperlukan. Demikian pula di Jawa Timur. Karena berpolitik ini kan dinamis, juga menyerap aspirasi dari bawah,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa untuk wilayah seperti Jawa Timur dan Sulawesi Utara, kehadiran sosok pimpinan yang sudah mengakar di DPP sekaligus memimpin di daerah dianggap sangat krusial bagi stabilitas partai.
“Sehingga untuk Jawa Timur dan Sulawesi Utara itu ada kepentingan konsolidasi yang bersifat strategis. Oleh karena itu, masih memerlukan kepemimpinan Pak Olly Dondokambey dan juga Pak Said Abdullah,” pungkasnya.
Berita Terkait
-
Setuju Bantuan Asing Masuk, Hasto: Kemanusiaan Bersifat Universal
-
Rakernas PDIP Januari 2026, Hasto: Lingkungan dan Moratorium Hutan Akan Dibahas
-
Soal Adanya Pengibaran Bendera GAM, PDIP Beri Pesan: Jangan Campuradukkan Politik dalam Bencana
-
PDIP Integrasikan Politik Tata Ruang dan Mitigasi Bencana, Terjemahkan Visi Politik Hijau Megawati
-
Bawa Pesan Kemanusiaan dari Megawati, PDIP Kirim 30 Ambulans dan Tim Medis ke Sumatra
Terpopuler
- 5 HP RAM 8 GB Memori 256 GB Harga Rp1 Jutaan, Terbaik untuk Pelajar dan Pekerja
- 7 Sepatu Adidas Diskon hingga 60% di Sneakers Dept, Cocok Buat Tahun Baru
- Diminta Selawat di Depan Jamaah Majelis Rasulullah, Ruben Onsu: Kaki Saya Gemetar
- Berapa Harga Mobil Bekas Toyota Yaris 2011? Kini Sudah di Bawah 90 Juta, Segini Pajaknya
- 5 Mobil Bekas yang Anti-Rugi: Pemakaian Jangka Panjang Tetap Aman Sentosa
Pilihan
-
Aksi Adik Kandung Prabowo yang Makin Mencengkeram Bisnis Telekomunikasi
-
Sesaat Lagi! Ini Link Live Streaming Final Futsal ASEAN 2025 Indonesia vs Thailand
-
Cerita 1.000 UMKM Banyuasin: Dapat Modal, Kini Usaha Naik Kelas Berkat Bank Sumsel Babel
-
Seni Perang Unai Emery: Mengupas Transformasi Radikal Aston Villa
-
Senjakala di Molineux: Nestapa Wolves yang Menulis Ulang Rekor Terburuk Liga Inggris
Terkini
-
Kecelakaan Beruntun di Tol Dalam Kota, Arus Arah Slipi Macet Panjang hingga 4 Kilometer!
-
Bukti Kehadiran Negara, Kemen PU Turun Langsung Bersihkan Pesantren Darul Mukhlisin
-
Waketum PAN Sebut Pilkada Lewat DPRD Layak Dipertimbangkan: Bisa Tekan Politik Uang dan Dinasti
-
Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno Singgung Sila ke-4: Pilkada Lewat DPRD Layak Dikaji dan Konstitusional
-
KPK Sebut Penyidikan Kasus Haji Segera Rampung, Bagaimana Nasib Gus Yaqut hingga Bos Maktour?
-
Istana Dukung Langkah Pemda Larang Pesta Kembang Api di Perayaan Tahun Baru
-
Bambang Widjojanto Ingatkan KPK Tak Tunda Penetapan Tersangka karena Perhitungan Kerugian Negara
-
Banjir Sumatera Bukan Bencana Alam, Amnesty International: Cerminan Kebijakan Pro Deforestasi
-
Persija Jakarta Vs Bhayangkara FC Malam Ini, 1.295 Personel Gabungan Siap Amankan SUGBK
-
KPK Bantah Ada Intervensi untuk Hentikan Penyidikan Kasus Tambang Nikel Konawe Utara