Suara.com - Seorang kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) meminta politisi PDIP Gibran Rakabuming Raka untuk mengenakan jaket PSI di acara Kopi Darat Nasional (Kopdarnas) di Tennis Indoor Senayan, Jakarta, Selasa (22/8/2023).
Atas ulah kadernya, Ketua Umum PSI Giring Ganesha menyampaikan permohonan maaf kepada anak Presiden Joko Widodo atau Jokowi tersebut.
Permohonan maaf disampaikan Giring secara terbuka melalui akun resmi X @Giring_Ganesha pada Rabu (23/8/2023).
"Mohon maaf Mas Wali @gibran_tweet ketidaknyamanan yang ditimbulkan dari kejadian ini," kata Giring.
Giring lantas menjelaskan kalau aksi kader itu dilakukan secara spontan karena mencintai sosok Gibran.
Lebih lanjut, mantan vokalis Nidji tersebut berjanji akan meningkatkan kedisiplinan kader-kadernya dengan harapan kejadian tersebut tidak akan terulang kembali.
"Semua semata-mata karena spontanitas dan kecintaan yang luar biasa kader PSI kepada Mas Wali," terangnya.
"Kami akan meningkatkan disiplin kepada kader kader kami agar peristiwa ini tidak terulang dikemudian hari...," ungkap Giring.
Hingga saat ini, Gibran terlihat belum membalas cuitan Giring.
Baca Juga: Usai Dukung Prabowo Subianto, Jawaban Budiman Sudjatmiko Bila Dipecat PDIP: Saya 'Jomblo' Dulu
Aksi kader PSI itu sempat terekam kamera dan videonya diunggah oleh akun TikTok @infoseputarpresiden pada Rabu.
Awalnya, Gibran berjalan ke pinggir panggung untuk mendekati kader PSI. Ia tampak bersalaman dengan sejumlah kader PSI sekaligus membagikan souvernir yang dibawa.
Disaat yang bersamaan, salah satu kader PSI berlari dari pinggir panggung dan menghampiri Gibran.
Terlihat kader itu berusaha untuk memberikan jaket PSI ke Gibran. Namun Gibran tak menggubrisnya.
Melihat ulah kadernya, Giring langsung berlari dari pinggir panggung untuk mencegah.
Gibran mengaku memang enggan menggunakan jaket yang diberikan kader PSI. Alasan Wali Kota Surakarta itu ialah karena dirinya merupakan kader PDIP.
Berita Terkait
-
Tolak Diberi Jaket PSI saat Hadir di Acara Kopdarnas PSI, Gibran: Saya kan Kader PDIP
-
Diusulkan Gibran Jadi Cawapres Ganjar, Ini Riwayat Politik Giring Ganesha
-
Inilah 6 Kader PSI yang Kompak Mengundurkan Diri, Sentil Pelanggaran HAM Prabowo
-
Bakal Ada Apel Siaga Pemenangan Ganjar Pranowo, Gibran dapat Undangan Langsung dari DPD PDI Perjuangan Jateng
-
Usai Dukung Prabowo Subianto, Jawaban Budiman Sudjatmiko Bila Dipecat PDIP: Saya 'Jomblo' Dulu
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Motor Bekas di Bawah 10 Juta Buat Anak Sekolah: Pilih yang Irit atau Keren?
- Dua Rekrutan Anyar Chelsea Muak dengan Enzo Maresca, Stamford Bridge Memanas
- Harga Mepet Agya, Intip Mobil Bekas Ignis Matic: City Car Irit dan Stylish untuk Penggunaan Harian
- 5 Mobil Bekas 3 Baris Harga 50 Jutaan, Angkutan Keluarga yang Nyaman dan Efisien
- 5 Sepatu Lokal Senyaman Hoka Ori, Cushion Empuk Harga Jauh Lebih Miring
Pilihan
-
6 HP Memori 512 GB Paling Murah untuk Simpan Foto dan Video Tanpa Khawatir
-
Pemerintah Bakal Hapus Utang KUR Debitur Terdampak Banjir Sumatera, Total Bakinya Rp7,8 T
-
50 Harta Taipan RI Tembus Rp 4.980 Triliun, APBN Menkeu Purbaya Kalah Telak!
-
Agensi Benarkan Hubungan Tiffany Young dan Byun Yo Han, Pernikahan di Depan Mata?
-
6 Smartwatch Layar AMOLED Murah untuk Mahasiswa dan Pekerja, Harga di Bawah Rp 1 Juta
Terkini
-
Tragedi Kalibata Jadi Alarm: Polisi Ingatkan Penagihan Paksa Kendaraan di Jalan Tak Dibenarkan!
-
Bicara Soal Pencopotan Gus Yahya, Cholil Nafis: Bukan Soal Tambang, Tapi Indikasi Penetrasi Zionis
-
Tinjau Lokasi Pengungsian Langkat, Prabowo Pastikan Terus Pantau Pemulihan Bencana di Sumut
-
Trauma Usai Jadi Korban Amukan Matel! Kapolda Bantu Modal hingga Jamin Keamanan Pedagang Kalibata
-
Rapat Harian Gabungan Syuriyah-Tanfidziyah NU Putuskan Reposisi Pengurus, M Nuh Jadi Katib Aam
-
Pakar UIKA Dukung Anies Desak Status Bencana Nasional untuk Aceh dan Sumatera
-
BNI Raih Apresiasi Kementerian UMKM Dorong Pelaku Usaha Tembus Pasar Global
-
BNI Dorong Digitalisasi dan Transparansi Rantai Pasok FMCG
-
Komisi III Kritik Usulan Kapolri Ditunjuk Presiden Tanpa DPR: Absennya Pemaknaan Negara Hukum
-
Kritik Keras Perkap 10/2025, Mahfud MD Sebut Tidak Ada Dasar Hukum dan Konstitusionalnya