Suara.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menilai pemicu polusi udara di DKI Jakarta tidak hanya disebabkan karena faktor industri dan padatnya kendaraan.
Komisioner Komnas HAM Hari Kurniawan menilai polusi udara juga bisa disebabkan karena adanya kemudahan kredit kendaraan bermotor. Alhasil, semakin banyak sepeda motor di jalanan yang menyebabkan emisi semakin tinggi.
"Persoalan kemudahan dalam hal mendapatkan kredit motor, ini juga harus diperketat," kata Hari di kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Kamis (24/8/2023).
Tidak bermaksud menyalahkan pemilik kendaraan bermotor, Hari mengatakan, salah satu dampak terburuk polusi udara di Jakarta tak lain adalah sepeda motor.
"Salah satu dampak polusi udara selain dari industri itu juga dari kemudahan mendapatkan kredit motor," imbuh dia.
Hari turut mengkritik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang tak bisa bersikap tegas terhadap industri yang mencemari lingkungan.
Selain itu, kendaraan berbahan bakar minyak, menurut Hari juga harus dilakukan uji emisi.
"Harus ada tindakan uji emisi pengetatan tidak hanya kendaraan tapi terhadap cerobong-cerobong asap perusahaan," pungkas dia.
WFH Tak Menjawab Solusi Polusi
Baca Juga: Instruksi Mendagri untuk Kurangi Polusi Udara Jakarta: Siram Jalan sampai Uji Emisi
Sebelumnya, Komnas HAM mengkritik kebijakan work from home (WFH) yang diterapkan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Menurut Komans HAM, aturan tidak menjawab permasalahan polusi udara di Ibu Kota.
"Langkah langkah yang dilakukan pemerintah, termasuk WFH itu kan terbukti hari ini tidak menjawab persoalan pengurangan polusi udaranya," kata Komisioner Komnas HAM Hari Kurniawan dalam jumpa pers, Kamis (24/8/2023).
Menurut Hari, Pemprov DMI perlu mencari cara lain menekan emisi udara. Dia merekomendasikam dengan membuka ruang terbuka hijau yang lebih banyak.
"Harusnya kan langkah langkah yang dilakukan adalah penekanan terhadap tingkat emisi yang cukup tinggi di udara," kata Hari.
"Dengan cara apa? Salah satunya membangun ruang terbuka hijau bukan kemudian ruang terbuka hijau dihancurkan kemudian dijadikan apartemen-apartemen," katanya menambahkan.
Hari menekankan ruang terbuka hijau di Jakarta masih sedikit. Jika langkah itu tidak diambil, kata Hari, maka polusi udata akan semakin parah.
Berita Terkait
-
Kota Depok Jadi Kota Paling Berpolusi di Indonesia, Mohammad Idris: Masih Lebih Baik Dibanding Jakarta
-
Kritik Kebijakan WFH Pemprov DKI, Komnas HAM: Tak Menjawab Masalah Polusi Udara
-
Jalankan Inmendagri, ASN Pemkot Tangsel WFH 50 Persen Mulai Pekan Depan
-
Instruksi Mendagri untuk Kurangi Polusi Udara Jakarta: Siram Jalan sampai Uji Emisi
-
Polda Metro Jaya Semprot Jalanan Demi Kurangi Dampak Polusi Udara, Dokter Paru: Tidak Efektif!
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
- 4 Mobil Bekas 7 Seater Harga 70 Jutaan, Tangguh dan Nyaman untuk Jalan Jauh
- 5 Rekomendasi Mobil Keluarga Bekas Tahan Banjir, Mesin Gagah Bertenaga
Pilihan
-
Tragedi Pilu dari Kendal: Ibu Meninggal, Dua Gadis Bertahan Hidup dalam Kelaparan
-
Menko Airlangga Ungkap Rekor Kenaikan Harga Emas Dunia Karena Ulah Freeport
-
Emas Hari Ini Anjlok! Harganya Turun Drastis di Pegadaian, Antam Masih Kosong
-
Pemilik Tabungan 'Sultan' di Atas Rp5 Miliar Makin Gendut
-
Media Inggris Sebut IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Menkeu Purbaya: Tidak Perlu Takut!
Terkini
-
Targetkan 400 Juta Penumpang Tahun 2025, Dirut Transjakarta: Bismillah Doain
-
Sejarah Terukir di Samarkand: Bahasa Indonesia Disahkan sebagai Bahasa Resmi UNESCO
-
Tolak Gelar Pahlawan Soeharto, Koalisi Sipil Ungkap 9 Dosa Pelanggaran HAM Berat Orde Baru
-
Judi Online Lebih Ganas dari Korupsi? Menteri Yusril Beberkan Fakta Mengejutkan
-
Bangunan Hijau Jadi Masa Depan Real Estate Indonesia: Apa Saja Keuntungannya?
-
KPK Tangkap Gubernur Riau, PKB 'Gantung' Status Abdul Wahid: Dipecat atau Dibela?
-
Sandiaga Uno Ajak Masyarakat Atasi Food Waste dengan Cara Sehat dan Bermakna
-
Mensos Gus Ipul Tegaskan: Bansos Tunai Harus Utuh, Tak Ada Potongan atau Biaya Admin!
-
Tenaga Ahli Gubernur Riau Serahkan Diri, KPK Periksa 10 Orang Terkait OTT
-
Stop Impor Pakaian Bekas, Prabowo Perintahkan Menteri UMKM Cari Solusi bagi Pedagang Thrifting