Suara.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menilai pemicu polusi udara di DKI Jakarta tidak hanya disebabkan karena faktor industri dan padatnya kendaraan.
Komisioner Komnas HAM Hari Kurniawan menilai polusi udara juga bisa disebabkan karena adanya kemudahan kredit kendaraan bermotor. Alhasil, semakin banyak sepeda motor di jalanan yang menyebabkan emisi semakin tinggi.
"Persoalan kemudahan dalam hal mendapatkan kredit motor, ini juga harus diperketat," kata Hari di kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Kamis (24/8/2023).
Tidak bermaksud menyalahkan pemilik kendaraan bermotor, Hari mengatakan, salah satu dampak terburuk polusi udara di Jakarta tak lain adalah sepeda motor.
"Salah satu dampak polusi udara selain dari industri itu juga dari kemudahan mendapatkan kredit motor," imbuh dia.
Hari turut mengkritik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang tak bisa bersikap tegas terhadap industri yang mencemari lingkungan.
Selain itu, kendaraan berbahan bakar minyak, menurut Hari juga harus dilakukan uji emisi.
"Harus ada tindakan uji emisi pengetatan tidak hanya kendaraan tapi terhadap cerobong-cerobong asap perusahaan," pungkas dia.
WFH Tak Menjawab Solusi Polusi
Baca Juga: Instruksi Mendagri untuk Kurangi Polusi Udara Jakarta: Siram Jalan sampai Uji Emisi
Sebelumnya, Komnas HAM mengkritik kebijakan work from home (WFH) yang diterapkan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Menurut Komans HAM, aturan tidak menjawab permasalahan polusi udara di Ibu Kota.
"Langkah langkah yang dilakukan pemerintah, termasuk WFH itu kan terbukti hari ini tidak menjawab persoalan pengurangan polusi udaranya," kata Komisioner Komnas HAM Hari Kurniawan dalam jumpa pers, Kamis (24/8/2023).
Menurut Hari, Pemprov DMI perlu mencari cara lain menekan emisi udara. Dia merekomendasikam dengan membuka ruang terbuka hijau yang lebih banyak.
"Harusnya kan langkah langkah yang dilakukan adalah penekanan terhadap tingkat emisi yang cukup tinggi di udara," kata Hari.
"Dengan cara apa? Salah satunya membangun ruang terbuka hijau bukan kemudian ruang terbuka hijau dihancurkan kemudian dijadikan apartemen-apartemen," katanya menambahkan.
Hari menekankan ruang terbuka hijau di Jakarta masih sedikit. Jika langkah itu tidak diambil, kata Hari, maka polusi udata akan semakin parah.
Berita Terkait
-
Kota Depok Jadi Kota Paling Berpolusi di Indonesia, Mohammad Idris: Masih Lebih Baik Dibanding Jakarta
-
Kritik Kebijakan WFH Pemprov DKI, Komnas HAM: Tak Menjawab Masalah Polusi Udara
-
Jalankan Inmendagri, ASN Pemkot Tangsel WFH 50 Persen Mulai Pekan Depan
-
Instruksi Mendagri untuk Kurangi Polusi Udara Jakarta: Siram Jalan sampai Uji Emisi
-
Polda Metro Jaya Semprot Jalanan Demi Kurangi Dampak Polusi Udara, Dokter Paru: Tidak Efektif!
Terpopuler
- 7 Bedak Tabur Terbaik untuk Kerutan dan Garis Halus Usia 50 Tahun ke Atas
- Pengakuan Lengkap Santriwati Korban Pencabulan Kiai Ashari di Lingkungan Pesantren Pati
- Xiaomi 17 Jadi Senjata Baru Konten Kreator, Laura Basuki Tunjukkan Hasil Foto Leica
- 7 Sepatu Lari Lokal untuk Jalan Jauh dan Daily Run Mulai Rp100 Ribuan, Tak Kalah dari Hoka
- 5 HP Terbaru 2026 untuk Budget di Bawah Rp3 Juta, Ada yang Support 5G dan NFC
Pilihan
-
Salah Satu Korban Dikunci dari Luar, Dengar Kiai Ashari Lakukan Aksi Bejat di Kamar Sebelah
-
Review If Wishes Could Kill: Serial Horor Korea yang Bikin Kamu Mikir Sebelum Buat Permintaan!
-
Suporter Persipura Rusuh, Momen Menegangkan Pemain Adhyaksa FC Dilempari Botol
-
Kronologi Haerul Saleh, Anggota BPK RI Eks Anggota DPR Meninggal saat Rumahnya Kebakaran
-
Tragis! Anggota IV BPK Haerul Saleh Tewas dalam Kebakaran di Tanjung Barat, Diduga Akibat Sisa Tiner
Terkini
-
Viral Pria di Depok Halangi dan Tendang Ambulans Hingga Penyok, Kini Berakhir Diciduk Polisi
-
Fakta Baru 11 Bayi di Sleman: Mayoritas Lahir di Luar Nikah
-
Nadiem Makarim Akan Jalani Operasi Saat Sidang Kasus Chromebook
-
Vladimir Putin Isyaratkan Perang Ukraina Segera Berakhir
-
11 Bayi Ditemukan Dirawat di Satu Rumah di Sleman, Polisi Selidiki Dugaan Penitipan Ilegal
-
Front Anti Militerisme Gelar Aksi di Kementerian HAM, Soroti Konflik dan Kekerasan di Papua
-
Kasus Lupus di Jakarta Terus Naik, DKI Fokus Skrining Perempuan Usia 18 Tahun
-
Waka Komisi X DPR Desak Hapus Kastanisasi Guru, Minta Seluruh Honorer Diangkat Jadi PNS
-
Eks PM Thailand Thaksin Shinawatra Bebas dari Penjara Lebih Awal
-
Ruang Publik Masih Sulit Diakses Sebagian Warga, Peneliti Dorong Kota Lebih Inklusif