Suara.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menilai pemicu polusi udara di DKI Jakarta tidak hanya disebabkan karena faktor industri dan padatnya kendaraan.
Komisioner Komnas HAM Hari Kurniawan menilai polusi udara juga bisa disebabkan karena adanya kemudahan kredit kendaraan bermotor. Alhasil, semakin banyak sepeda motor di jalanan yang menyebabkan emisi semakin tinggi.
"Persoalan kemudahan dalam hal mendapatkan kredit motor, ini juga harus diperketat," kata Hari di kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Kamis (24/8/2023).
Tidak bermaksud menyalahkan pemilik kendaraan bermotor, Hari mengatakan, salah satu dampak terburuk polusi udara di Jakarta tak lain adalah sepeda motor.
"Salah satu dampak polusi udara selain dari industri itu juga dari kemudahan mendapatkan kredit motor," imbuh dia.
Hari turut mengkritik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang tak bisa bersikap tegas terhadap industri yang mencemari lingkungan.
Selain itu, kendaraan berbahan bakar minyak, menurut Hari juga harus dilakukan uji emisi.
"Harus ada tindakan uji emisi pengetatan tidak hanya kendaraan tapi terhadap cerobong-cerobong asap perusahaan," pungkas dia.
WFH Tak Menjawab Solusi Polusi
Baca Juga: Instruksi Mendagri untuk Kurangi Polusi Udara Jakarta: Siram Jalan sampai Uji Emisi
Sebelumnya, Komnas HAM mengkritik kebijakan work from home (WFH) yang diterapkan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Menurut Komans HAM, aturan tidak menjawab permasalahan polusi udara di Ibu Kota.
"Langkah langkah yang dilakukan pemerintah, termasuk WFH itu kan terbukti hari ini tidak menjawab persoalan pengurangan polusi udaranya," kata Komisioner Komnas HAM Hari Kurniawan dalam jumpa pers, Kamis (24/8/2023).
Menurut Hari, Pemprov DMI perlu mencari cara lain menekan emisi udara. Dia merekomendasikam dengan membuka ruang terbuka hijau yang lebih banyak.
"Harusnya kan langkah langkah yang dilakukan adalah penekanan terhadap tingkat emisi yang cukup tinggi di udara," kata Hari.
"Dengan cara apa? Salah satunya membangun ruang terbuka hijau bukan kemudian ruang terbuka hijau dihancurkan kemudian dijadikan apartemen-apartemen," katanya menambahkan.
Hari menekankan ruang terbuka hijau di Jakarta masih sedikit. Jika langkah itu tidak diambil, kata Hari, maka polusi udata akan semakin parah.
Berita Terkait
-
Kota Depok Jadi Kota Paling Berpolusi di Indonesia, Mohammad Idris: Masih Lebih Baik Dibanding Jakarta
-
Kritik Kebijakan WFH Pemprov DKI, Komnas HAM: Tak Menjawab Masalah Polusi Udara
-
Jalankan Inmendagri, ASN Pemkot Tangsel WFH 50 Persen Mulai Pekan Depan
-
Instruksi Mendagri untuk Kurangi Polusi Udara Jakarta: Siram Jalan sampai Uji Emisi
-
Polda Metro Jaya Semprot Jalanan Demi Kurangi Dampak Polusi Udara, Dokter Paru: Tidak Efektif!
Terpopuler
- 5 Mobil Keluarga Bekas Senyaman Innova, Pas untuk Perjalanan Liburan Panjang
- 7 Rekomendasi Lipstik untuk Usia 40 Tahun ke Atas, Cocok Jadi Hadiah Hari Ibu
- 5 Mobil Kencang, Murah 80 Jutaan dan Anti Limbung, Cocok untuk Satset di Tol
- 4 HP Flagship Turun Harga di Penghujung Tahun 2025, Ada iPhone 16 Pro!
- 5 Moisturizer Murah yang Mencerahkan Wajah untuk Ibu Rumah Tangga
Pilihan
-
Bank Sumsel Babel Dorong CSR Berkelanjutan lewat Pemberdayaan UMKM di Sembawa Color Run 2025
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
Terkini
-
Pesan Hari Ibu Nasional, Deteksi Dini Jadi Kunci Lindungi Kesehatan Perempuan
-
BRIN Pastikan Arsinum Aman dan Optimal Penuhi Kebutuhan Air Minum Pengungsi Bencana Sumatera
-
6 Fakta Kecelakaan Bus di Exit Tol Krapyak Semarang: 15 Orang Meninggal, Korban Terjepit
-
Omzet Perajin Telur Asin Melonjak hingga 4.000 Persen Berkat Program MBG
-
Sibuk Pasok Dapur MBG, Warga Desa Ini Lepas dari Judi Online
-
Perkuat Kualitas PMI, Perusahaan Asal Taiwan Teken MoU dengan Anak Perusahaan BPJS Ketenagakerjaan
-
Nasib 8 ABK di Ujung Tanduk, Kapal Terbakar di Lampung, Tim SAR Sisir Lautan
-
30 Tahun Jadi TPS, Lahan Tiba-tiba Diklaim Pribadi, Warga Pondok Kelapa 'Ngamuk' Robohkan Pagar
-
Baju Basah Demi Sekolah, Curhat Pilu Siswa Nias Seberangi Sungai Deras di Depan Wapres Gibran
-
Mubes NU Tegaskan Konflik Internal Tanpa Campur Pemerintah, Isu Daftarkan SK ke Kemenkum Mencuat