Suara.com - Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh mengakui mendengar kabar Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) bakal mendeklarasikan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin sebagai cawapres di Surabaya pada Sabtu (2/9/2023) mendatang. Namun demikian, Surya belum dapat memastikan kebenarannya.
"Ada saya dengar seperti itu, tapi belum terkonfirmasikan secara pasti bagi saya. Jadi barangkali, baru mungkin sebuah ide gagasan dari kawan-kawan, kemungkinan ya," katanya di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Kamis (31/8/2023) malam.
Sementara soal bakal adanya deklarasi, masuknya PKB ke Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Surya menyatakan menyerahkan seluruhnya ke koalisi.
"Ya itu saya serahkan kepada, tentu pembasahan dari kawan kawan, beberapa teman-teman ya. Apakah itu dilakukan? Kalaupun itu dilakukan di mana? Kapan waktunya? Saya pikir, mungkin progres ini akan berjalan cukup cepat, kita lihat perkembangan besok barangkali," katanya.
Anies-Cak Imin
Sebagaimana diketahui, Demokrat menyebut NasDem telah menunjuk Cak Imin sebagai pendamping Anies. Surya pun tak menampik kabar itu. Dia bilang Anies dan Cak Imin berpasangan sebagai capres dan cawapres mungkin terjadi.
"Pak Muhaimin Iskandar? Jadi cawapres? Kemungkinan ke arah situ. Bisa saja terjadi. Tapi saya pikir belum ter-formal-kan sedemikian rupa sampai menit ini. Jadi kita tunggu perkembangan satu- dua hari ini," kata Surya Paloh.
Sebelumnya Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya melalui keterangan tertulisnya, menyebut Surya Paloh menunjuk Cak Imin sebagai cawapres Anies.
"Pada Selasa malam, 29 Agustus 2023 di NasDem Tower, secara sepihak Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh tiba-tiba menetapkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai cawapres Anies, tanpa sepengetahuan Partai Demokrat dan PKS," kata Teuku dalam keterangan tertulisnya, Kamis (31/8/2023)
Baca Juga: Senang Bakal Jadi Cawapres Anies, Cak Imin: Tetap Tenang, Ini bukan Akhir dari Segalanya, tapi...
Teuku mengungkapkan kalau pada malam itu, Anies dipanggil Surya Paloh untuk menerima keputusan tersebut. Kemudian, pada 30 Agustus 2023, Anies meminta Sudirman Said untuk menyampaikannya kepada Demokrat dan PKS tanpa menemui secara langsung.
Partai Demokrat sempat mengonfirmasi soal informasi tersebut kepada Anies. Anies pun tak bisa mengelaknya.
"Ia (Anies) mengonfirmasi bahwa berita tersebut adalah benar," terangnya.
Berita Terkait
-
Klaim Tak Pernah Tolak AHY jadi Cawapres Anies, Surya Paloh: Saya Tak Pernah Nyatakan Tidak Setuju!
-
Senang Bakal Jadi Cawapres Anies, Cak Imin: Tetap Tenang, Ini bukan Akhir dari Segalanya, tapi...
-
Sudah Ketikung Cak Imin, AHY Kini Kena Ghosting Anies Baswedan yang Hilang Tanpa Pamitan
-
Ganjar Tak Khawatir Manuver Politik Terkini, Mulai NasDem-PKB Hingga PPP Rangkul Demokrat dan PKS
-
Setelah Cak Imin Disebut Menjadi Cawapres Anies, PPP Ajak Demokrat dan PKS Gabung Dukung Ganjar
Terpopuler
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- 7 Motor Matic Paling Nyaman Buat Touring di 2026: Badan Anti Pegal, Pas Buat Bapak-bapak
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- 3 Pilihan Mobil Bekas Rp60 Jutaan: Irit BBM, Nyaman untuk Perjalanan Luar Kota
Pilihan
-
OJK Awasi Ketat Pembayaran Pinjol Dana Syariah Indonesia yang Gagal Bayar
-
Jejak Emas Rakyat Aceh Bagi RI: Patungan Beli Pesawat, Penghasil Devisa & Lahirnya Garuda Indonesia
-
Pabrik Toba Pulp Lestari Tutup Operasional dan Reaksi Keras Luhut Binsar Pandjaitan
-
Kuota Pemasangan PLTS Atap 2026 Dibuka, Ini Ketentuan yang Harus Diketahui!
-
Statistik Suram Elkan Baggott Sepanjang 2025, Cuma Main 360 Menit
Terkini
-
Mendikdasmen Pastikan Guru Korban Bencana di Sumatra Dapat Bantuan Rp2 Juta
-
Masalah Lingkungan Jadi PR, Pemerintah Segera Tertibkan Izin Kawasan Hutan hingga Pertambangan
-
Dua Hari Berturut-turut, KPK Dikabarkan Kembali Tangkap Jaksa Lewat OTT
-
LPSK Tangani 5.162 Permohonan Restitusi, Kasus Anak Meroket Tajam
-
Upaya Roy Suryo cs Mentah di Polda Metro Jaya, Status Tersangka Ijazah Jokowi Final?
-
Jurus 'Sapu Jagat' Omnibus Law Disiapkan untuk Atur Jabatan Polisi di Kementerian
-
Dakwaan Jaksa: Dana Hibah Pariwisata Sleman Diduga Jadi 'Bensin' Politik Dinasti Sri Purnomo
-
LPSK Bahas Optimalisasi Restitusi Korban Tindak Pidana bersama Aparat Hukum
-
Komisi X DPR Respons Kabar 700 Ribu Anak Papua Tak Sekolah: Masalah Serius, Tapi Perlu Cross Check
-
Soroti Perpol Jabatan Sipil, Selamat Ginting: Unsur Kekuasaan Lebih Ditonjolkan dan Mengebiri Hukum