Suara.com - DPR RI Komisi VIII menyetujui kenaikan anggaran Kementerian Sosial (Kemensos) senilai Rp2,1 triliun di 2024. Dengan begitu, anggaran Kemensos di 2024 adalah sebesar Rp80,1 triliun. Kenaikan anggaran ini mencakup biaya salur, penambahan RST sebanyak 9.100 rumah, honor pendamping PKH untuk 3 bulan, penambahan 20.000 KPM PENA, asuransi kesehatan bagi pendamping sosial, penambahan anggaran YAPI, dan permakanan. Persetujuan kenaikan anggaran Kemensos di 2024 didasari karena berbagai upaya pengentasan kemiskinan dan masalah sosial yang telah dilakukan oleh Kemensos selama ini.
Anggota Komisi VIII Fraksi Partai Demokrat, Achmad mengatakan, salah satu indikator kinerja yang menjadi poin penting bagi legislator adalah raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas Laporan Keuangan Kemensos Tahun 2022. Terlebih opini BPK yang menyebut responsifitas Kemensos dalam menangani aduan masyarakat.
“Ini prestasi luar biasa, bukan WTP yang kami bangga. Tapi respon ibu sangat cepat. Jumat saya WA (Whatsapp) ibu, dan sabtu sudah salur. Terima kasih kepada Ibu Menteri yang begitu solid dalam kinerjanya,” kata Achmad merujuk pada penyaluran bantuan Kemensos untuk korban kebakaran di Rokan Hulu Riau. Dukungan anggaran Komisi VIII kepada Kemensos tertuang pada kesimpulan Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Sosial yang ditandatangani oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily, di Gedung DPR RI, Senayan, Kamis, (31/8/2023).
Selanjutnya, Komisi VIII mendorong Kemensos untuk meningkatkan sukses salur bantuan sosial, peningkatan program Rumah Sejahtera Terpadu (RST), program Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA) karena sangat bermanfaat bagi masyarakat luas. Selain itu, Kemensos diminta untuk melanjutkan program bantuan untuk anak yatim-piatu (YAPI), memperhatikan kejehateraan tenaga pendamping sosial seperti pendamping PKH, pendamping Rehabilitasi Sosial dan Tagana.
Di lain pihak, Komisi VIII cukup menyayangkan penurunan anggaran Kemensos Tahun 2024 menjadi Rp. 79.198.826.945.000. Terjadi pengurangan senilai Rp. 220.598.950.000 dibandingkan pagu anggaran tahun 2023 senilai Rp. 79.419.425.895.000. Anggota legislatif memastikan, program-program Kemensos sudah banyak memberikan dampak signifikan bagi penerima manfaat.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Sosial, Tri Rismaharini menyampaikan apresiasi atas dukungan para wakil rakyat. Risma berharap usulan ini bisa diterima sehingga dapat dilaksanakan pada tahun 2024.
“Terima kasih, mungkin semoga Januari kita bisa jalan. Semoga kekurangannya itu kami bisa dapat untuk 2024,” kata Risma.
Sebagai informasi, dalam kesempatan tersebut Risma juga memaparkan capaian kinerja tahun 2023, dengan serapan anggaran sebesar 64,36%.
Baca Juga: Percepatan Pengentasan Kemiskinan, Ganjar Salurkan Bantuan RTLH, Jamban dan Bantuan Modal Usaha
Berita Terkait
-
Dijemput Paksa Pakai Kursi Roda Saat Dirawat di RS, Tersangka Korupsi e-Warung Kemensos Ditahan
-
Jutaan Rakyat Indonesia Alami Kemiskinan Ekstrem, Puan Maharani Dorong Ada Program Khusus
-
Pemerintah Sebut Ada 3,3 Juta Warga Alami Kemiskinan Ekstrem, Paling Banyak di Indonesia Timur
-
Masih Banyak Orang Miskin di Bogor, YBK Malaysia Langsung Bertemu dengan MUI, Ini Yang Dibahas
-
Ternyata Ibu Anak Asuh Pratiwi Noviyanthi Bukan ODGJ, Ini Hasil Penelusuran Kang Dedi Mulyadi
Terpopuler
- 4 Sepatu Jalan Kaki Lokal Terbaik Harga Rp300 Ribuan Sesuai Review, Kualitas Jempolan
- Daripada Nyicil BeAT: Ini 5 Motor Keren Murah Bertenaga untuk Pelajar, Harga Mulai 5 Jutaan Saja
- 4 Pompa Air Kedalaman 20 Meter ke Atas, Hemat Listrik dan Tekanan Air Stabil
- Beroperasi Bertahun-tahun Tanpa Izin Resmi, Pabrik Pengolahan Oli Bekas di Tangerang Resmi Ditutup
- Suzuki Burgman 15 Sudah Ada di Dealer, Skutik Penantang NMAX dengan Layar TFT dan Traction Control
Pilihan
-
Pertama Kali Dalam Sejarah Piala Dunia! Badai Petir Hentikan Prancis vs Irak
-
Anak Mantan Bupati Sleman, Raudi Akmal Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah Pariwisata
-
Resmi! Roy Suryo dan Dokter Tifa Tak Ditahan Jaksa, Ini Syarat yang Harus Dipenuhi
-
Sudewo Tolak Dakwaan Gabungan Kasus DJKA dan Perangkat Desa, Kuasa Hukum Sebut Langgar KUHAP!
-
Salah Sasaran Evaluasi: Menilai Program MBG Lewat Respons Anak Itu Absurd
Terkini
-
Mimpi Bebas Banjir! Akhirnya Pompa Rawa Buaya akan Dibangun Setelah Bertahun-tahun Diabaikan
-
Gubernur Bank Iran: Kami Tak Wajib Beli Produk Amerika Setelah Damai
-
Deddy Sitorus soal Dugaan Suap BEM UBK: Orkestrasi Murahan, Pasti Ada Arahan dari Atas
-
Bantah Anggaran Chromebook Rp9,9 Triliun, Nadiem: Tak Sampai 1 Persen APBN di Kemendikbudristek
-
Iran - AS Sepakat Bikin 4 Kelompok Kerja Khusus Bahas Teknis Perdamaian
-
Nadiem Makarim Akui Cemas Saat Jadi Menteri, Rekrut Tim Inti untuk Bantu Birokrasi
-
Di Sidang Korupsi Chromebook, Nadiem Ungkap Ada Arahan Langsung Jokowi
-
Heboh Dugaan Suap BEM UBK, Guntur Romli Singgung Modus MBG 'Mahasewa diBayar Gibran'
-
Pramono Pastikan HUT Jakarta ke-499 Berlangsung Meriah, Tapi Tak Berlebihan
-
DPR Desak PLN Lindungi UMKM Terdampak Pemadaman Listrik, Minta Ada Kompensasi Kerugian