Suara.com - Ketua Badan Pembina Organisasi Keanggotaan dan Kaderisasi (BPOPKK) Partai Demokrat Herman Khaeron menyindir kabar keputusan Anies Baswedan yang menjadikan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin sebagai calon wakil presiden.
Menurutnya, Anies hanya petugas partai yang menuruti keputusan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh yang memilih Cak Imin sebagai pasangan Anies pada Pilpres 2024.
"Menurut saya Anies Baswedan tidak cukup mampu lah bisa berseberangan dengan Surya Paloh. Dia mungkin petugas Surya Paloh, sangat bergantung dengan Pak Surya Paloh," kata Herman dalam diskusi yang digelar secara daring oleh Trijaya FM, Sabtu (2/9/2023).
Meski koalisi Partai NasDem, Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah menyerahkan keputusan mengenai calon wakil presiden kepada Anies, Herman menilai Anies tidak mampu berseberangan dengan Surya Paloh.
"Kalau selalu disebutkan calon sebelah sana, petugas partai. Ternyata Anies juga petugas partai," ujar Herman.
Hal itu mengacu pada kesepakatan yang ada dalam Koalisi Perubahan bahwa kewenangan penentuan calon wakil presiden ada di tangan bakal capres, yakni Anies Baswedan.
"Meski berulang kali disampaikan dalam forum untuk capres diserahkan ke Anies karena Anies lah yang akan bersama-sama. Loh, Anies udah membawa nama AHY kok. Anies juga menurut saya bukan pemimpin yang bebas," tambah dia.
Sebelumnya diberitakan, Ketum Partai NasDem Surya Paloh memutuskan menggandeng Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin sebagai pasangan calon Anies Baswedan pada Pilpres 2024.
Informasi tersebut diumumkan melalui pernyataan resmi yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya, pada Kamis (31/8/2023).
Baca Juga: Setelah 'Dikhianati' NasDem dan Anies, AHY akan Umumkan Langkah Politik Demokrat Senin Pekan Depan
Dalam surat pernyataan itu, Teuku Riefky menuliskan bahwa keputusan yang diambil secara sepihak itu merupakan bentuk pengkhianatan terhadap piagam koalisi yang telah disepakati ketiga parpol.
Petugas Rakyat
Sebelumnya bagi kalangan pendukungnya, Anies Baswedan diharapkan bisa menjadi petugas rakyat.
Ketua Koordinator Nasional Amanat Indonesia (ANIES) Sahrin Hamid mengungkapkan harapannya kepada Anies Baswedan bila terpilih sebagai Presiden Indonesia di 2024.
Ia menegaskan Amanat Indonesia hanya punya satu keinginan, yakni agar Anies dapat menjadi 'petugas rakyat'.
"Insya Allah 2024 Anies presiden, maka rakyat hanya minta satu hal. Apa yang rakyat minta? Rakyat minta jadilah petugas rakyat," ungkap Sahrin Hamid dalam acara deklarasi Amanat Indonesia di Tennis Indoor Senayan beberapa waktu lalu.
Berita Terkait
Terpopuler
- Nikmati Belanja Hemat F&B dan Home Living, Potongan Harga s/d Rp1,3 Juta Rayakan HUT ke-130 BRI
- 7 Mobil Bekas Keluarga 3 Baris Rp50 Jutaan Paling Dicari, Terbaik Sepanjang Masa
- JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
- 5 Sepatu Running Lokal Selevel Asics Original, Kualitas Juara Harga Aman di Dompet
- 7 HP Samsung Seri A Turun Harga hingga Rp 1 Jutaan, Mana yang Paling Worth It?
Pilihan
-
5 HP RAM 6 GB Paling Murah untuk Multitasking Lancar bagi Pengguna Umum
-
Viral Atlet Indonesia Lagi Hamil 4 Bulan Tetap Bertanding di SEA Games 2025, Eh Dapat Emas
-
6 HP Snapdragon RAM 8 GB Termurah: Terbaik untuk Daily Driver Gaming dan Multitasking
-
Analisis: Taktik Jitu Andoni Iraola Obrak Abrik Jantung Pertahanan Manchester United
-
29 Unit Usaha Syariah Mau Spin Off, Ini Bocorannya
Terkini
-
Jakarta Kebakaran Lagi, 10 Warung di Kalideres Ludes Terbakar
-
Pemprov Aceh Surati PBB Minta Bantuan, Komisi II DPR: Tak Usah Diperdebatkan
-
Terungkap, Ada Nama Kakak Najwa Shihab di Grup Mas Menteri Core Team Nadiem Makarim
-
Gubsu Bobby Nasution: Pemerintah Pusat Sangat Membantu Pemulihan Pascabencana
-
Pemprov Aceh Minta Bantuan PBB, Nasir Djamil: Bukan Berarti Pusat Tak Sanggup, Ini Misi Kemanusiaan
-
Kuasa Hukum Kerry Sebut Tak Ada Dakwaan Soal Pengoplosan BBM di Kasus Pertamina
-
Cirebon Dipilih Jadi Titik Strategis Siaga SPKLU PLN Saat Nataru
-
Jaksa Bongkar 3 Nama Titipan Walkot Semarang untuk Nadiem di Kasus Pengadaan Chromebook
-
Jangan ke MA, Mahfud MD Dorong Presiden Ambil Alih Pembatalan Perpol Jabatan Sipil Polri
-
Proyek Chromebook Diduga Jadi Bancakan, 3 Terdakwa Didakwa Bobol Duit Negara Rp2,18 Triliun