Suara.com - Bendahara Umum Partai NasDem, Ahmad Sahroni, mengomentari surat tulisan tangan Anies Baswedan yang menunjuk Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres).
Menurut Sahroni, surat tersebut belum mengantongi restu dari partai politik Koalisi Perubahan untuk Persatuan.
"Ya surat biasa saja kan, nggak ada hal menjadi komitmen bersama 3 koalisi, nggak ada," kata Sahroni di Kompleks Senayan, Jakarta Pusat, Senin (4/9/2023).
Sebaliknya, Sahroni justru menilai surat tersebut ambigu. Sebab sejauh ini Demorkat belum membalas surat permintaan Anies itu.
"Itu kan Anies yang membuat surat kan kalau melihat bahasanya masih ambigu kecuali sudah dibales sama Demokrat, AHY menerima permintaan Anies," ujarnya.
Menurut Sahroni, surat itu juga harus ditandatangani oleh AHY selaku Ketua Umum Demokrat. Namun sampai sekarang, surat Anies yang sudah beredar sama sekali tidak ditandatangani oleh Demokrat maupun AHY.
"Ketua umum harus bertandatangan menyetujui kalau AHY cawapres. Ini kan belum ada," tegas Sahroni.
Surat Anies Pilih AHY
Sebelumnya, Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat, Andi Arief mengungkap surat yang berisikan harapan Anies untuk AHY menjadi cawapresnya.
Surat itu ditulis tangan oleh Anies. Dalam suratnya, Anies menggunakan kata 'kami' untuk menyampaikan pesan adanya keinginan agar AHY menjadi cawapres.
Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut membubuhkan tanda tangan di bagian bawah kertas. Di bawah kertas terdapat tulisan kalau surat dibuat pada 25 Agustus 2023 dan disaksikan oleh 2 orang.
Andi lantas menyinggung soal kebohongan. Selama ini, ia menyebut pihaknya kerap mengkritisi pemimpin yang membohongi rakyat.
Demokrat Batal Dukung Anies
Sebelumnya Partai Demokrat memutuskan untuk mengundurkan diri dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) yang mendukung Anies Baswedan di Pilpres 2024.
Partai yang diketuai AHY itu batal mendukung Anies usai menggelar rapat Majelis Tinggi Partai yang dipimpin Ketua MTP, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Rapat itu digelar setelah Anies dan NasDem secara sepihak menjalin kerja sama dengan PKB dan menjadikan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin sebagai Cawapres.
Berita Terkait
-
Bicara Etika Politik, AHY: Kita Tidak Ingin Seolah Semuanya Bisa Asal Tidak Boleh Kalah
-
AHY: Capres dan Cawapres Tak Bisa Diputuskan Dalam Hitungan Menit oleh Segelintir Orang
-
Pisah Tidak Baik-baik dengan Koalisi Perubahan, AHY Ajak Kader Demokrat Songsong Politik Baru Gabung Koalisi Lain
-
Usai Dikhianati Anies, AHY: Semoga Kita Semua Bisa Memaafkan Walaupun Tak Begitu Saja Melupakan
-
AHY Gagal Jadi Cawapres Anies Baswedan, Bukannya Pria Leo Punya Bakat Pemimpin?
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Rekomendasi Sepatu Jalan Kaki dengan Sol Karet Anti Slip Terbaik, Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas di Bawah 60 Juta, Pilihan Terbaik per Januari 2026
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
Pilihan
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
-
Purbaya Merasa "Tertampar" Usai Kena Sindir Prabowo
-
Darurat Judi Online! OJK Blokir 31.382 Rekening Bank, Angka Terus Meroket di Awal 2026
-
Sita Si Buruh Belia: Upah Minim dan Harapan yang Dijahit Perlahan
-
Investor Besar Tak Ada Jaminan, Pinjol Milik Grup Astra Resmi Gulung Tikar
Terkini
-
PP Muhammadiyah Tegaskan Laporan Terhadap Pandji Pragiwaksono Bukan Sikap Resmi Organisasi
-
Cegah 'Superflu' Sekarang! Dinkes DKI Ajak Warga Jakarta Kembali Perketat Cuci Tangan dan Masker
-
Tangis Staf Keuangan Pecah di Sidang MK: Melawan 'Pasal Jebakan' Atasan dalam KUHP Baru
-
Tragedi Maut KLM Putri Sakinah, Nakhoda dan ABK Resmi Jadi Tersangka Tewasnya 4 WNA
-
PDIP Gelar HUT ke-53 dan Rakernas di Ancol, Tegaskan Posisi sebagai Partai Penyeimbang
-
PDIP Kecam Pelaporan Terhadap Pandji ke Polisi: Bentuk Intimidasi dan Pembungkaman Suara Rakyat
-
KPK Periksa Eks Kajari Bekasi Kasus Suap Ijon Proyek Bupati Ade Kuswara
-
MBG Kembali Digulirkan, Ini Catatan Kritis JPPI Soal Arah Pendidikan
-
Gubernur Pramono Targetkan PAM Jaya IPO di 2027 dan Layani 100 Persen Warga pada 2029
-
Polda Hentikan Penyelidikan Kematian Diplomat Arya Daru, Keluarga Protes Alasan Polisi