Suara.com - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menekankan bahwa partai politik itu merupakan sebuah insitusi yang memiliki mekanisme untuk mengambil keputusan. Hal itu ia sampaikan ketika menyinggung soal keputusan capres dan cawapres yang dilakukan hanya dalam hitungan menit.
Padahal menurutnya, keputusan menetapkan capres dan cawapres itu memiliki beban tanggung jawab besar apabila menang di Pilpres 2024.
Ia menyayangkan apabila capres dan cawapres malah diputuskan dalam waktu singkat oleh segelintir orang.
"Apalagi pengambilan keputusan yang menyangkut hajat hidup orang banyak, memilih pemimpin, utamanya calon presiden dan calon wakil presiden yang kelak akan bertanggung jawab atas lebih dari 270 juta jiwa tidak bisa diputuskan begitu saja dalam hitungan menit oleh segelintir orang," kata AHY saat berpidato di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat, Senin (4/9/2023).
Kalau menurut konstitusi Partai Demokrat, AHY mengungkapkan bahwa keputusan capres dan cawapres itu harus dimusyawarahkan terlebih dahulu dan dibicarakan dalam wadah Majelis Tinggi Partai.
AHY menekankan bahwa sejak awal Partai Demokrat sudah mewanti-wanti agar tidak dipaksa untuk menerima sebuah keputusan.
Sayang seribu sayang, peringatan Partai Demokrat itu tidak diindahkan. Partai Demokrat diberitahui kalau Partai NasDem telah menunjuk Muhaimin Iskandar alias Cak Imin untuk menjadi capresnya Anies Baswedan.
"Bagi kami lebih baik bersepakat untuk tidak bersepakat, agree to disagree, daripada dipaksa menerima keputusan yang kami sendiri tidak terlibat dalam prosesnya."
Baca Juga: Annisa Pohan Unggah Quotes Kepemimpinan Usai AHY Gagal Jadi Cawapres, Belum Legowo?
Berita Terkait
-
Pisah Tidak Baik-baik dengan Koalisi Perubahan, AHY Ajak Kader Demokrat Songsong Politik Baru Gabung Koalisi Lain
-
Usai Dikhianati Anies, AHY: Semoga Kita Semua Bisa Memaafkan Walaupun Tak Begitu Saja Melupakan
-
Sudah Move On, AHY Ucapkan Selamat untuk Capres Anies dan Cawapres Cak Imin!
-
Demokrat Apresiasi Surya Paloh yang Minta Anak Buahnya Tidak Laporkan SBY ke Bareskrim; Itu Sudah Benar
-
(LIVE): Konferensi Pers Pertama AHY Pasca Keluarnya Demokrat dari Koalisi Perubahan
Terpopuler
- 6 HP Murah RAM Besar Rp1 Jutaan, Spek Tinggi untuk Foto dan Edit Video Tanpa Lag
- 57 Kode Redeem FF Terbaru 25 Januari 2026: Ada Skin Tinju Jujutsu & Scar Shadow
- Polisi Ungkap Fakta Baru Kematian Lula Lahfah, Reza Arap Diduga Ada di TKP
- 5 Rekomendasi Mobil Kecil untuk Wanita, Harga Mulai Rp80 Jutaan
- Detik-detik Menteri Trenggono Pingsan di Podium Upacara Duka, Langsung Dilarikan ke Ambulans
Pilihan
-
Pertamina Mau Batasi Pembelian LPG 3 Kg, Satu Keluarga 10 Tabung/Bulan
-
Keponakan Prabowo Jadi Deputi BI, INDEF: Pasar Keuangan Pasang Mode Waspada Tinggi
-
Purbaya Hadapi Tantangan Kegagalan Mencari Utang Baru
-
5 Rekomendasi HP Memori 256 GB Paling Murah, Kapasitas Lega, Anti Lag Harga Mulai Rp1 Jutaan
-
Danantara Mau Caplok Tambang Emas Martabe Milik Astra?
Terkini
-
Pascabanjir Cengkareng, Sudin LH Jakbar Angkut 187 Ton Sampah dalam 8 Jam
-
Mensos Paparkan Data Bencana Januari 2026: 34 Titik Melanda Indonesia, Jawa Jadi Wilayah Terbanyak
-
12 Aparat Hukum Diduga Perkosa Seorang Ibu di Papua, Saksi Mata Ungkap Kronologi Pilu
-
Mensos: Indonesia Resmi Miliki Data Tunggal DTSEN, Tak Ada Lagi Kementerian Punya Data Sendiri
-
Dua Bulan Bencana Sumatra: 1.204 Korban Meninggal, Ratusan Orang Hilang
-
Kemensos Butuh Rp2 Triliun Tangani Pasca-Bencana Sumatra, Anggaran Tersedia Baru Rp600 Miliar
-
KPK Ungkap Perusahaan Rudy Tanoesoedibjo Tak Salurkan Bansos
-
Isu Reshuffle Kabinet Mencuat, Menlu Sugiono: Saya Baru Dengar Sekarang
-
Isu Iuran Rp16,9 Triliun untuk Dewan Perdamaian, Menlu Sugiono: Itu Bukan 'Membership Fee'
-
Menteri PKP Maruarar Sirait Targetkan 2.603 Hunian Tetap di Sumatra Rampung Mei 2026