Suara.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI diminta memeriksa kembali rusun-rusun di Wilayah Jakarta. Pemeriksaan perlu dijalankan dengan berkaca pada ambruknya atap Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Marunda, Jakarta Utara pada 30 Agustus 2023 lalu.
Anggota Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, Muhamad Taufik Zoelkifli menyebut, sejumlah rusun di Jakarta sudah dalam kondisi tidak layak huni. Sehingga perlu ada pengecekan ulang demi memastikan bangunan aman untuk ditinggali.
"Banyak rusun di Jakarta yang tampaknya sudah tidak layak huni. Karena bangunannya sudah tua dan rusak di sana-sini," ujar Taufik saat dikonfirmasi, Rabu (6/9/2023).
Jika dibiarkan, maka penghuni akan merasa terancam keselamatannya. Bahkan bisa saja nantinya terjadi peristiwa yang tak diingingkan sewaktu-waktu.
"Sangat membahayakan penghuninya. Saya harap Pemda DKI segera merenovasi rusun-rusun tersebut. Atau mungkin bisa diremajakan alias dibongkar dan dibangun rusun baru," katanya.
Sebelumnya, Plt Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI Jakarta Retno Sulistyaningrum menyebut bangunan Rusunawa Marunda memang sudah tak layak huni. Akibatnya, atap gedung Blok C5 yang terbuat dari beton itu ambruk pada 30 Agustus lalu.
Retno mengatakan, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) juga sudah melakukan pengecekan langsung pada bangunan itu. Karena itu, rencananya akan dilakukan revitalisasi terhadap bangunan tersebut.
"Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta akan merencanakan revitalisasi rusunawa Marunda, sesuai hasil penelitian BRIN bahwa bangunan Cluster C pada Rusun Marunda sudah tidak layak secara struktur bangunan sebagaimana hasil inspeksi bangunan yang dilakukan BRIN," ujar Retno kepada wartawan, Selasa (5/9/2023).
Lebih lanjut, Retno mengatakan pihaknya telah merelokasi warga Rusun Marunda untuk pindah ke Rusun Nagrak yang berada di kawasan Cilincing. Pemindahan dilakukan pada 31 Agustus atau satu hari setelah kejadian.
Tercatat, sebanyak 451 KK yang merupakan penghuni blok C1-C5 bersedia untuk direlokasi.
"Dari 451 KK, sampai saat ini sudah 349 KK yang mengambil undian untuk mendapatkan unit, selebihnya 102 KK akan mengikuti proses untuk mendapatkan unit pada hari berikutnya," ucap Retno.
Relokasi warga dilakukan secara bertahap dan ditargetkan selesai pada bulan September ini. Warga juga sudah mulai memindahkan barang-barangnya ke Rusun Nagrak.
"Sebagian warga sudah memindahkan barang, yang difasilitasi UPRS II, UPRS III, Jajaran Walikota Jakarta Utara dan Satpol PP," katanya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Kenapa Angin Kencang Hari Ini Melanda Sejumlah Wilayah Indonesia? Simak Penjelasan BMKG
- 4 Pilihan HP OPPO 5G Terbaik 2026 dengan RAM Besar dan Kamera Berkualitas
- 57 Kode Redeem FF Terbaru 25 Januari 2026: Ada Skin Tinju Jujutsu & Scar Shadow
- 6 HP Murah RAM Besar Rp1 Jutaan, Spek Tinggi untuk Foto dan Edit Video Tanpa Lag
- Bojan Hodak Beberkan Posisi Pemain Baru Persib Bandung
Pilihan
-
Sah! Komisi XI DPR Pilih Keponakan Prabowo Jadi Deputi Gubernur BI
-
Hasil Akhir ASEAN Para Games 2025: Raih 135 Emas, Indonesia Kunci Posisi Runner-up
-
5 Rekomendasi HP 5G Paling Murah Januari 2026, Harga Mulai Rp1 Jutaan!
-
Promo Suuegeerr Alfamart Jelang Ramadan: Tebus Minuman Segar Cuma Rp2.500
-
Menilik Survei Harvard-Gallup: Bahagia di Atas Kertas atau Sekadar Daya Tahan?
Terkini
-
Akankah Rocky Gerung Hadir? Polda Metro Tunggu Kedatangannya Terkait Kasus Ijazah Palsu Jokowi
-
Jaga Marwah Non-Blok, Connie Ingatkan Presiden Tak Sembarang Bayar Iuran Dewan Perdamaian
-
Pura-pura Jadi Kurir Ekspedisi, Dua Pengedar Narkoba di Tangerang Tak Berkutik Diciduk Polisi
-
Kasus Korupsi Kuota Haji, KPK Minta Bos Maktour Tetap di Indonesia
-
Diperiksa KPK, Bos Maktour Tegaskan Pembagian Kuota Haji Wewenang Kemenag
-
KPK Endus Peran Kesthuri Jadi Pengepul Uang Travel Haji untuk Pejabat Kemenag
-
Hikmahanto Soroti Risiko Gabung Dewan Perdamaian: Iuran Rp16,9 T hingga Dominasi Trump
-
Pemulihan Listrik Pascabencana di Tiga Provinsi Sumatera Capai 99 Persen
-
Bantah Pertemuan Rahasia dengan Google, Nadiem: Saya Lebih Sering Ketemu Microsoft
-
Untung Rugi RI Masuk Dewan Perdamaian Trump: Bisa 'Jegal' Keputusan Kontroversial?