Suara.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI diminta memeriksa kembali rusun-rusun di Wilayah Jakarta. Pemeriksaan perlu dijalankan dengan berkaca pada ambruknya atap Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Marunda, Jakarta Utara pada 30 Agustus 2023 lalu.
Anggota Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, Muhamad Taufik Zoelkifli menyebut, sejumlah rusun di Jakarta sudah dalam kondisi tidak layak huni. Sehingga perlu ada pengecekan ulang demi memastikan bangunan aman untuk ditinggali.
"Banyak rusun di Jakarta yang tampaknya sudah tidak layak huni. Karena bangunannya sudah tua dan rusak di sana-sini," ujar Taufik saat dikonfirmasi, Rabu (6/9/2023).
Jika dibiarkan, maka penghuni akan merasa terancam keselamatannya. Bahkan bisa saja nantinya terjadi peristiwa yang tak diingingkan sewaktu-waktu.
"Sangat membahayakan penghuninya. Saya harap Pemda DKI segera merenovasi rusun-rusun tersebut. Atau mungkin bisa diremajakan alias dibongkar dan dibangun rusun baru," katanya.
Sebelumnya, Plt Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI Jakarta Retno Sulistyaningrum menyebut bangunan Rusunawa Marunda memang sudah tak layak huni. Akibatnya, atap gedung Blok C5 yang terbuat dari beton itu ambruk pada 30 Agustus lalu.
Retno mengatakan, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) juga sudah melakukan pengecekan langsung pada bangunan itu. Karena itu, rencananya akan dilakukan revitalisasi terhadap bangunan tersebut.
"Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta akan merencanakan revitalisasi rusunawa Marunda, sesuai hasil penelitian BRIN bahwa bangunan Cluster C pada Rusun Marunda sudah tidak layak secara struktur bangunan sebagaimana hasil inspeksi bangunan yang dilakukan BRIN," ujar Retno kepada wartawan, Selasa (5/9/2023).
Lebih lanjut, Retno mengatakan pihaknya telah merelokasi warga Rusun Marunda untuk pindah ke Rusun Nagrak yang berada di kawasan Cilincing. Pemindahan dilakukan pada 31 Agustus atau satu hari setelah kejadian.
Tercatat, sebanyak 451 KK yang merupakan penghuni blok C1-C5 bersedia untuk direlokasi.
"Dari 451 KK, sampai saat ini sudah 349 KK yang mengambil undian untuk mendapatkan unit, selebihnya 102 KK akan mengikuti proses untuk mendapatkan unit pada hari berikutnya," ucap Retno.
Relokasi warga dilakukan secara bertahap dan ditargetkan selesai pada bulan September ini. Warga juga sudah mulai memindahkan barang-barangnya ke Rusun Nagrak.
"Sebagian warga sudah memindahkan barang, yang difasilitasi UPRS II, UPRS III, Jajaran Walikota Jakarta Utara dan Satpol PP," katanya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Dexlite Mahal, 5 Pilihan Mobil Diesel Lawas yang Masih Aman Minum Biosolar
- Sepeda Polygon Paling Murah Tipe Apa? Ini 5 Pilihan Ternyaman dan Tahan Banting
- Awas! Jakarta Gelap Gulita Besok Malam, Cek Daftar Lokasi Pemadaman Lampunya
- Warga 'Serbu' Lokasi Pembangunan Stadion Sudiang Makassar, Ancam Blokir Akses Pekerja
- Pakar UGM Bongkar 'Dosa' Satu Dasawarsa Jokowi: Aturan Dimanipulasi Demi Kepentingan Rente
Pilihan
-
Cek Fakta: Viral Pengajuan Pinjaman Koperasi Merah Putih Lewat WhatsApp, Benarkah Bisa Cair?
-
Jadi Tersangka Pelecehan Santri, Benarkah Syekh Ahmad Al Misry Sudah Ditahan di Mesir?
-
Kopral Rico Pramudia Gugur, Menambah Daftar Prajurit TNI Korban Serangan Israel di Lebanon
-
Ingkar Janji Taubat 2021, Syekh Ahmad Al Misry Resmi Tersangka Kasus Pelecehan Santri
-
Sebagai Ayah, Saya Takut Biaya Siluman Terus Menghantui Pendidikan Anak di Masa Depan
Terkini
-
Bocoran Reshuffle Kabinet Merah Putih: Hasan Nasbi hingga Kadir Karding Bakal Dilantik Sore Ini?
-
Tomsi Tohir Desak Pemda Turun ke Lapangan Kendalikan Inflasi, Bukan Hanya Rapat
-
Fadli Zon Jajaki Pendirian Rumah Budaya Indonesia di Beijing
-
Pasokan Terancam di Selat Hormuz, Tren Kenaikan Harga Minyak Belum Reda
-
Bos Perusahaan Rokok PT Gading Gadja Mada Dipanggil KPK untuk Kasus Bea Cukai
-
Isu Reshuffle Sore Ini, Bahlil: Ya Nanti Kita Lihat
-
Soal Pembatasan Uang Tunai saat Pemilu, Hensa: Harus Tegas dan Bisa Ditegakkan
-
Fakta Miris Daycare di Indonesia: 44 Persen Ilegal dan Mayoritas Pengasuh Tak Tersertifikasi
-
Lagi, KPK Periksa Dua Bos Travel Terkait Kasus Korupsi Kuota Haji
-
Pemerintah Klaim Kenaikan BBM Nonsubsidi Tak Ganggu UMKM