Suara.com - Terkait dengan status tenaga kerja honorer yang ada di kementerian dan lembaga pemerintahan, lampu hijau penetapan Rancangan Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara sepertinya masih tertunda. Rasanya cukup relevan jika poin penting RUU ASN dibahas, agar masyarakat tahu benar urgensi dari penetapan RUU ini.
Pada dasarnya, RUU ASN ini akan membedakan tenaga kerja di pemerintahan menjadi dua, yakni ASN PNS, dan ASN PPPK. Status pegawai honorer kemudian akan dihapus sehingga dapat diterapkan kontrak kerja yang lebih adil dan menguntungkan.
Lima poin penting RUU ASN sendiri, dapat Anda cermati di bawah ini.
1. Profesionalitas ASN
Penetapan RUU ASN ini dianggap akan jadi momentum perubahan mindset, dari pola pikir asal menyelesaikan pekerjaan, menjadi ASN yang lebih memiliki profesionalitas kerja. Kinerjanya terus ditingkatkan untuk pelayanan yang lebih baik, sehingga membawa kepuasan untuk masyarakat.
Tidak sekedar menjadi ASN dan bagian dari sistem yang menyelesaikan pekerjaan, namun juga memberikan gagasan untuk terus memperbaiki birokrasi ke arah progresif.
2. Kesejahteraan ASN
Dalam peraturan yang berlaku sebelumnya, tenaga honorer, atau nantinya berstatus PPPK, tidak mendapatkan jaminan pensiun. Isu kesejahteraan terlalu rigid dan membuat pemerintah sulit melakukan penyesuaian.
Isu kesejahteraan PPPK kemudian jadi hal yang banyak dibahas, karena nantinya tingkat kesejahteraannya akan lebih diperhatikan dengan regulasi baku yang solid.
Baca Juga: 6 Link Latihan Soal PPPK dan Jadwal Seleksi CPNS 2023
3. Fleksibilitas Penentuan Kebutuhan Pegawai
Sebelumnya instansi pemerintah tidak memiliki fleksibilitas yang diperlukan untuk menentukan kebutuhan dan alokasi pegawainya. Dengan RUU ASN kemudian jumlah kebutuhan dan jenis jabatan dapat ditentukan lebih baik, sehingga sesuai dengan kebutuhan lembaga.
Penentuan jumlah formasi yang diperlukan dan jabatan yang ada akan ditentukan langsung oleh instansi terkait, sehingga benar-benar dapat memenuhi kebutuhan.
4. Wacana PPPK Mendapat Pensiun
Jika PPPK dituntut profesional, maka idealnya akan diberikan sistem manajemen kesejahteraan yang lebih adil. Dalam RUU ASN juga dikabarkan dibahas mengenai wacana pemberian pensiun untuk PPPK yang sudah memasuki usia purna tugas.
5. Perbaikan Rancangan Penghargaan dan Pengakuan Kerja
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Mobil Kencang, Murah 80 Jutaan dan Anti Limbung, Cocok untuk Satset di Tol
- 7 Rekomendasi Lipstik untuk Usia 40 Tahun ke Atas, Cocok Jadi Hadiah Hari Ibu
- PSSI Tunjuk John Herdman Jadi Pelatih, Kapten Timnas Indonesia Berikan Komentar Tegas
- Media Swiss Sebut PSSI Salah Pilih John Herdman, Dianggap Setipe dengan Patrick Kluivert
Pilihan
-
Luar Biasa! Jay Idzes Tembus 50 Laga Serie A, 4.478 Menit Bermain dan Minim Cedera
-
4 Rekomendasi HP OPPO Murah Terbaru untuk Pengguna Budget Terbatas
-
Bank Sumsel Babel Dorong CSR Berkelanjutan lewat Pemberdayaan UMKM di Sembawa Color Run 2025
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
Terkini
-
Catatan Akhir Tahun: Industri Rokok Kian Terang-Terangan Melobi Pemerintah
-
Respons Putusan MK, Setyo Budiyanto Tegaskan KPK Masih Perlukan Penyidik dari Polri
-
Soroti Penangkapan Massal, Mahfud MD Minta Penahanan Ribuan Demonstran Dievaluasi
-
Laka Maut Bus PO Cahaya Trans Tewaskan 16 Orang, Komisi V Minta Investigasi: Apa Ada Kelalaian?
-
Soal Warga Aceh Kibarkan Bendera Putih, Sosiolog Dr. Okky: Presiden Seolah Bersembunyi
-
PKB Sambut Wacana Pilkada Dipilih DPRD, Sebut Itu Usulan Lama Cak Imin
-
Perumahan Tangguh Iklim, Kebutuhan Mendesak di Tengah Krisis Bencana Indonesia
-
Beli Cabai dari Petani Aceh, Rano Karno Pastikan Ketersediaan Pangan Jakarta Aman hingga Januari
-
OTT Jaksa Oleh KPK, Komjak Dorong Pembenahan Sistem Pembinaan
-
Pramono Larang Pesta Kembang Api Tahun Baru di Jakarta, 'Anak Kampung' Masih Diberi Kelonggaran