Suara.com - Koalisi Perubahan menyoroti pernyataan Presiden Joko Widodo yang mengaku mengantongi data intelijen terkait partai politik di Indonesia. Tanggapan itu diwakilkan oleh Sekjen PKS Aboe Vakar Alhabsyi.
Ada gestur yang unik ketika Aboe menyampaikan pandangannya terkait pernyataan Jokowi. Di sisi kanan Aboe ada Sekjen PKB Hasanuddin Wahid dan Sekjen NasDem Hermawi Taslim. Ketiganya menunjukkan kekompakan dengan gestur kedua tangannya di kantong celana masing-masing. Gestur itu berlangsung di sela-sela Aboe menyampaikan pendapatnya.
Adapun Koalisi Perubahan memandang wajar Jokowi menyatakan memiliki data intelijen mengenai partai politik di Indonesia. Mengingat sebagai presiden, tentu Jokowi membawahi Polri, BAIS, BIN, dan perangkat intelijen lainnya.
Aboe berujar perangkat intelijen tersebut memang menjadi alat negara yang di bawah komando presiden.
"Sebenernya presiden nggak usah ngomong kaya gitu juga kita sudah paham dia tahu isi intel semua. Cuma presiden ini senang kalau menghibur kita," kata Aboe di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Senin (18/9/2023).
Menghibur yang dimaksud Aboe ialah agar para partai politik berhati-hati usai adanya pernyataan Jokowi.
"Menghibur kita supaya lebih hati-hati. Seakan-akan ada apa di NasDem, nggak ada," ujar Aboe.
Aboe justru menjawab apa yang menjadi keinginan para partai politik di Indonesia, yakni menjadi partai pemenang Pemilu 2024.
"Sama saja pengen menang pemilu, intinya itu. Jadi buat kami yang diungkapkan presiden itu hal biasa," tuturnya.
Baca Juga: Jokowi Dapat Bisikan Intelijen soal Arah Parpol Jelang Pilpres, Anies Ogah Pusing: Ya Gpp Lah
Pernyataan Jokowi
Presiden Jokowi mengaku memiliki data dari Badan Intelijen Negara (BIN) mengenai partai politik di Indonesia. Pernyataan Jokowi itu langsung menuai pro dan kontra di kalangan elite politik.
Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menjelaskan bahwa presiden paham mana orang baik dan yang memiliki niat buruk.
Hal itu disampaikan Mahfud MD setelah mengikuti acara Jalan Sehat Nasional HUT ke-57 KAHMI, Jakarta, Minggu (17/9).
"Ini presiden pasti punya intelijen, siapa politikus yang nakal, siapa politikus yang benar. Siapa yang punya kerja gelap, siapa yang punya kerja terang itu punya presiden," kata Mahfud dikutip Senin (18/9).
Menurutnya, wajar saja jika Jokowi mengeluatkan pernyataan seperti itu. Pasalnya, Kepala Negara rutin mendapatkan informasi dari intelijen.
Berita Terkait
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Gempa Pacitan Guncang Jogja, 15 Warga Terluka dan 14 KA Berhenti Luar Biasa
-
Gempa M 4,2 Guncang Pacitan Terasa hingga Yogyakarta: 7 Orang Luka dan Sejumlah Bangunan Rusak
-
Hakim PN Depok Tertangkap Tangan Terima Ratusan Juta dari Swasta, KPK Lakukan OTT!
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor Tersandung Skandal di Belanda
Terkini
-
Siap-siap! Kejagung Bidik Mantan Bos BUMN Akal-akalan Usai Warning Keras Prabowo
-
Wamensos Salurkan Santunan Duka Korban Longsor Cisarua
-
Gegap Gempita Jakarta Sambut Imlek: Ada 'Kuda Raksasa' hingga Festival Barongsai di Sudirman-Thamrin
-
Wamensos Sebut Tragedi Siswa SD di NTT Alarm Keras, Program Sekolah Rakyat Jadi Kunci?
-
Terjerat Utang Judi Online, Pria di Boyolali Rampok Tetangga dan Bunuh Bocah 6 Tahun
-
Kartu BPJS Kesehatan PBI Tiba-tiba Nonaktif? Jangan Panik, Begini Cara Mudah Mengaktifkannya Kembali
-
Mahkamah Agung Konfirmasi Penangkapan Wakil Ketua PN Depok dalam OTT KPK
-
Sabu 1,04 Kg Gagal Edar di Kemayoran, Polda Metro Tangkap Sosok Perempuan Ini di Pinggir Jalan!
-
7 Fakta OTT KPK di Bea Cukai, Bos PT Blueray Jadi Buronan KPK!
-
7 Fakta Kasus Suap Restitusi Pajak KPP Banjarmasin yang Menjerat Mulyono